Komjen Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Wakapolri. Pelantikan digelar tertutup di ruang Rapat Kapolri dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi Polri. Namun, ada kekhawatiran dari sejumlah kalangan bakal adanya dualisme kepemimpinan di Polri. Jenderal Badrodin Haiti yang baru beberapa hari dilantik Presiden Joko Widodo mebantah hal tersebut.
“Tidak ada (matahari kembar, red). Saya Kapolri yang pegang komando. Semua ikut perintah saya,” ujar Badrodin usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Panja Perppu KPK di Gedung DPR, Rabu (22/4).
Penegasan Badrodin menepis kekhawatiran sebagian kalangan. Pasalnya, Komjen Budi Gunawan sebelumnya seolah memiliki power yang lebih ketimbang Badrodin Haiti. Apalagi, Budi Gunawan memiliki anak buah yang terbilang loyal terhadap dirinya. Salah satunya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Kapolri sebagai pemimpin tertinggi di korps bhayangkara menjadi orang nomor satu yang perintahnya mesti ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. Sebagai pengambil kebijakan di Polri, Kapolri memiliki wewenang penuh mengatur institusi Polri. Sedangkan Wakapolri menjadi orang nomor dua sebagai pemimpin di Polri.
Pasca terganjalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri beberapa waktu lalu, memang jenderal bintang tiga itu diprediksi bakal mengisi kursi nomor dua di Polri. Terlebih, sejumlah anggota dewan di Komisi III terus mendengungkan agar Budi Gunawan disandingkan dengan Badrodin Haiti.
Terlepas skenario lantaran Badrodin hanya menjalani tugas sebagai Kapolri selama 15 bulan, pilihan Budi Gunawan menjabat Wakapolri mesti dihormati. Namun bukan tidak mungkin selepas Badrodin memasuki masa purna bhakti, Budi Gunawan kembali diusung menjadi Kapolri.
Lebih jauh jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, keputusan mengangkat Budi Gunawan menjabat Wakapolri setelah dilakukan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Malahan Kapolri telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Joko Widodo. Meski mengaku belum mendapat respon dari Presiden Joko Widodo, namun pengangkatan pejabat Wakapolri menjadi kewenangan Kapolri.
“Sudah, tadi pagi saya tandatangani. Saya belum tahu (respon istana, red). Belum ada petunjuknya,” katanya.
Menurutnya, sidang Wanjakti sudah digelar pada 17 April lalu. Sayangnya, tidak dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Polri. Saat itu, pejabat tinggi Poolri banyak berada di luar. Oleh sebab itu, baru kembali digelar pada Senin (20/4) kemarin. “Kemudian Selasa (21/4) lengkap, sehingga kemarin kita laksanakan rapat,” katanya.
Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri itu mengatakan, perihal bakal menjadi kontroversi mengangkat Budi Gunawan menjadi Wakapolri ditampiknya. Ia menilai pandangan publik sudah menjadi pertimbangan Wanjakti. Dengan begitu, semua masukan menjadi pembahasan dalam rapat Wanjakti.
“Menurut internal seluruh Wanjakti itu memang terbaik,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan Kapolri mengangkat dan melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Pasalnya, status hukum Budi Gunawan sudah dinyatakan bersih. Setidaknya, penetapan tersangka yang disematkan KPK terhadap Budi Gunawan tidak sah. Apalagi saat dicalonkan menjadi Kapolri kala itu, Budi Gunawan dinyatakan lolos dan telah diparipurnakan dalam rapat paripurna DPR. “Tidak masalah, sudah dinyatakan bersih oleh pengadilan,” pungkas politisi PKS itu.
Sebelumnya, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menghargai jika proses tersebut telah dilalui oleh Wanjakti dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan mengangkat Budi Gunawan menempati kursi nomor dua di korps bhayangkara. Di mata Sudding, Budi Gunawan memiliki kompetensi baik.
“Komjen Budi Gunawan sangat tepat menduduki pimpinan Polri. Budi Gunawan orang cerdas,” katanya.
Politisi Partai Hanura itu berharap Kapolri dan Wakapolri terpilih nantinya dapat bersinergi dan membangun komunikasi yang baik tak saja antar lembaga penegak hukum, tetapi juga di internal Polri. Meski Budi Gunawan dinilai lebih memiliki power dibanding Badrodin, Sudding tak khawatir bakal adanya ‘matahari kembar’ di Polri.
“Tidak ada, sebab yang pegang komando adalah Kapolri. Tidak ada matahari kembar,” ujarnya.
Soal kemudian apakah Budi Gunawan menjabat Wakapolri nantinya bagian dari strategi agar dapat menjadi Kapolri, Sudding enggan berkomentar banyak. Pasalnya, Badrodin hanya menjabat Kapolri hanya tersisa 15 bulan. “Kalau ada strategi lain, wallahualam. Tapi itulah faktanya,” pungkasnya.
“Tidak ada (matahari kembar, red). Saya Kapolri yang pegang komando. Semua ikut perintah saya,” ujar Badrodin usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Panja Perppu KPK di Gedung DPR, Rabu (22/4).
Penegasan Badrodin menepis kekhawatiran sebagian kalangan. Pasalnya, Komjen Budi Gunawan sebelumnya seolah memiliki power yang lebih ketimbang Badrodin Haiti. Apalagi, Budi Gunawan memiliki anak buah yang terbilang loyal terhadap dirinya. Salah satunya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso.
Kapolri sebagai pemimpin tertinggi di korps bhayangkara menjadi orang nomor satu yang perintahnya mesti ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. Sebagai pengambil kebijakan di Polri, Kapolri memiliki wewenang penuh mengatur institusi Polri. Sedangkan Wakapolri menjadi orang nomor dua sebagai pemimpin di Polri.
Pasca terganjalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri beberapa waktu lalu, memang jenderal bintang tiga itu diprediksi bakal mengisi kursi nomor dua di Polri. Terlebih, sejumlah anggota dewan di Komisi III terus mendengungkan agar Budi Gunawan disandingkan dengan Badrodin Haiti.
Terlepas skenario lantaran Badrodin hanya menjalani tugas sebagai Kapolri selama 15 bulan, pilihan Budi Gunawan menjabat Wakapolri mesti dihormati. Namun bukan tidak mungkin selepas Badrodin memasuki masa purna bhakti, Budi Gunawan kembali diusung menjadi Kapolri.
Lebih jauh jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, keputusan mengangkat Budi Gunawan menjabat Wakapolri setelah dilakukan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Malahan Kapolri telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Joko Widodo. Meski mengaku belum mendapat respon dari Presiden Joko Widodo, namun pengangkatan pejabat Wakapolri menjadi kewenangan Kapolri.
“Sudah, tadi pagi saya tandatangani. Saya belum tahu (respon istana, red). Belum ada petunjuknya,” katanya.
Menurutnya, sidang Wanjakti sudah digelar pada 17 April lalu. Sayangnya, tidak dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Polri. Saat itu, pejabat tinggi Poolri banyak berada di luar. Oleh sebab itu, baru kembali digelar pada Senin (20/4) kemarin. “Kemudian Selasa (21/4) lengkap, sehingga kemarin kita laksanakan rapat,” katanya.
Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri itu mengatakan, perihal bakal menjadi kontroversi mengangkat Budi Gunawan menjadi Wakapolri ditampiknya. Ia menilai pandangan publik sudah menjadi pertimbangan Wanjakti. Dengan begitu, semua masukan menjadi pembahasan dalam rapat Wanjakti.
“Menurut internal seluruh Wanjakti itu memang terbaik,” katanya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan Kapolri mengangkat dan melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Pasalnya, status hukum Budi Gunawan sudah dinyatakan bersih. Setidaknya, penetapan tersangka yang disematkan KPK terhadap Budi Gunawan tidak sah. Apalagi saat dicalonkan menjadi Kapolri kala itu, Budi Gunawan dinyatakan lolos dan telah diparipurnakan dalam rapat paripurna DPR. “Tidak masalah, sudah dinyatakan bersih oleh pengadilan,” pungkas politisi PKS itu.
Sebelumnya, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menghargai jika proses tersebut telah dilalui oleh Wanjakti dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan mengangkat Budi Gunawan menempati kursi nomor dua di korps bhayangkara. Di mata Sudding, Budi Gunawan memiliki kompetensi baik.
“Komjen Budi Gunawan sangat tepat menduduki pimpinan Polri. Budi Gunawan orang cerdas,” katanya.
Politisi Partai Hanura itu berharap Kapolri dan Wakapolri terpilih nantinya dapat bersinergi dan membangun komunikasi yang baik tak saja antar lembaga penegak hukum, tetapi juga di internal Polri. Meski Budi Gunawan dinilai lebih memiliki power dibanding Badrodin, Sudding tak khawatir bakal adanya ‘matahari kembar’ di Polri.
“Tidak ada, sebab yang pegang komando adalah Kapolri. Tidak ada matahari kembar,” ujarnya.
Soal kemudian apakah Budi Gunawan menjabat Wakapolri nantinya bagian dari strategi agar dapat menjadi Kapolri, Sudding enggan berkomentar banyak. Pasalnya, Badrodin hanya menjabat Kapolri hanya tersisa 15 bulan. “Kalau ada strategi lain, wallahualam. Tapi itulah faktanya,” pungkasnya.