Kementerian ESDM akan mengusulkan petroleum fund masuk dalam APBN 2016. Hal ini untuk mendukung kegiatan industri minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri, baik dari sisi hulu hingga hilir. Nantinya, petroleum fund bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor migas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan usulan petroleum fund itu akan masuk ke dalam pagu APBN 2016 untuk Kementerian ESDM. Namun, ia belum bisa menyebut angka yang diusulkan. Kini, pihaknya sedang merinci mengenai usulan nilai petroleum fund tersebut.
Hanya saja, ia memastikan pemerintah akan mengupayakan semaksimal mungkin agar petroleum fund tersebut benar-benar muncul dalam APBN. Ia mengatakan, saat ini tren dunia internasional mengarah pada masuknya pagu petroleum fund ke dalam anggaran negara. Ia pun melihat sudah banyak negara-negara tetangga yang tak jauh dari Indonesia melakukan hal itu.
"Kalau mengacu ke negara tetangga, petroleum fund dimasukkan ke APBN. Jadi kenapa tidak dengan kita? Kalau besarannya sedang dirinci," katanya di Jakarta, Kamis (21/5).
Wiratmaja menjelaskan, nantinya petroleum fund akan dipakai oleh Komite Eksplorasi Nasional untuk melakukan survei dan kegiatan eksplorasi lainnya. Sementara untuk sektor hilir, Wiratmaja mengatakan bahwa dana tersebut dapat dipakai Pertamina untuk menutup selisih apabila harga minyak maupun BBM yang dijual ke masyarakat lebih rendah dari harga keekonomian.
"Tapi detilnya sedang dibahas," ujarnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Insitute, Komaidi Notonegoro, mengapresiasi rencana pemerintah memasukkan petroleum fund ke dalam APBN 2016. Pasalnya, ia menilai bahwa selama ini penerimaan sektor migas yang kembali pada bentuk investasi di kegiatan eksplorasi nyaris tidak ada. Hanya saja, ia mendesak pemerintah lebih akuntabel dan transparan dalam menggunakan dana itu.
"Catatan untuk usalan ini banyak, salah satunya petroleum fund jangan jadi bacakan karena disinyalir akan ada irisan kepentingan saat penggunaannya,” ujar Komaidi.
Komaidi menuturkan, APBN merupakan anggaran negara yang menuntut akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memanfaatkan petroleum fund secara optimal. Hal ini penting agar penggunaan petroleum fund tepat sasaran dan optimal dalam mendukung industri migas, yang merupakan salah sektor strategis di Indonesia.
“Maka, pemerintah harus cermat dalam menguunakan petroleum fund,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah tak hanya fokus mengembangkan sektor hulu dan hilir minyak saja. Menurutnya pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk pengembangun infrastruktur gas. Sebab, pembangunan jaringan infrastruktur dan jaringan gas kota merupakan upaya subtitusi dalam menekan tingginya angka konsumsi BBM di masyarakat.
"Walaupun saat ini pemerintah memiliki anggaran untuk membangun infrastrutur gas yang masuk dalam APBNP 2015, namun ada baiknya semua anggaran infrastruktur energi dijadikan satu kedalam petroleum fund. Setelahnya baru kita awasi bersama-sama," ucapnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan usulan petroleum fund itu akan masuk ke dalam pagu APBN 2016 untuk Kementerian ESDM. Namun, ia belum bisa menyebut angka yang diusulkan. Kini, pihaknya sedang merinci mengenai usulan nilai petroleum fund tersebut.
Hanya saja, ia memastikan pemerintah akan mengupayakan semaksimal mungkin agar petroleum fund tersebut benar-benar muncul dalam APBN. Ia mengatakan, saat ini tren dunia internasional mengarah pada masuknya pagu petroleum fund ke dalam anggaran negara. Ia pun melihat sudah banyak negara-negara tetangga yang tak jauh dari Indonesia melakukan hal itu.
"Kalau mengacu ke negara tetangga, petroleum fund dimasukkan ke APBN. Jadi kenapa tidak dengan kita? Kalau besarannya sedang dirinci," katanya di Jakarta, Kamis (21/5).
Wiratmaja menjelaskan, nantinya petroleum fund akan dipakai oleh Komite Eksplorasi Nasional untuk melakukan survei dan kegiatan eksplorasi lainnya. Sementara untuk sektor hilir, Wiratmaja mengatakan bahwa dana tersebut dapat dipakai Pertamina untuk menutup selisih apabila harga minyak maupun BBM yang dijual ke masyarakat lebih rendah dari harga keekonomian.
"Tapi detilnya sedang dibahas," ujarnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Insitute, Komaidi Notonegoro, mengapresiasi rencana pemerintah memasukkan petroleum fund ke dalam APBN 2016. Pasalnya, ia menilai bahwa selama ini penerimaan sektor migas yang kembali pada bentuk investasi di kegiatan eksplorasi nyaris tidak ada. Hanya saja, ia mendesak pemerintah lebih akuntabel dan transparan dalam menggunakan dana itu.
"Catatan untuk usalan ini banyak, salah satunya petroleum fund jangan jadi bacakan karena disinyalir akan ada irisan kepentingan saat penggunaannya,” ujar Komaidi.
Komaidi menuturkan, APBN merupakan anggaran negara yang menuntut akuntabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memanfaatkan petroleum fund secara optimal. Hal ini penting agar penggunaan petroleum fund tepat sasaran dan optimal dalam mendukung industri migas, yang merupakan salah sektor strategis di Indonesia.
“Maka, pemerintah harus cermat dalam menguunakan petroleum fund,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah tak hanya fokus mengembangkan sektor hulu dan hilir minyak saja. Menurutnya pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk pengembangun infrastruktur gas. Sebab, pembangunan jaringan infrastruktur dan jaringan gas kota merupakan upaya subtitusi dalam menekan tingginya angka konsumsi BBM di masyarakat.
"Walaupun saat ini pemerintah memiliki anggaran untuk membangun infrastrutur gas yang masuk dalam APBNP 2015, namun ada baiknya semua anggaran infrastruktur energi dijadikan satu kedalam petroleum fund. Setelahnya baru kita awasi bersama-sama," ucapnya.