Menteri ESDM Yakin Pansel KPK Akan Bekerja Optimal
Berita

Menteri ESDM Yakin Pansel KPK Akan Bekerja Optimal

Pimpinan KPK mendatang bisa ikut mendukung kepastian hukum bagi iklim investasi di sektor energi.

Oleh:
KAR
Bacaan 2 Menit
Menteri ESDM, Sudirman Said (kiri). Foto: www.esdm.go.id
Menteri ESDM, Sudirman Said (kiri). Foto: www.esdm.go.id
Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi yang semuanya perempuan menuai polemik di masyarakat. Tak mau kalah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, pun ikut bersuara. Ia menilai tim pansel KPK bukanlah persoalan gender.

Menurut Sudirman, orang-orang yang dipilih oleh Presiden Jokowi adalah mereka yang kredibel. Ia yakin, tim pansel akan bekerja optimal menghasilkan pemimpin KPK yang berkualitas. Selain itu, Sudirman juga berharap nantinya pimpinan KPK yang terpilih adalah orang yang tidak memiliki beban masa lalu.

“Hebohnya berita pelemahan KPK membuat tekanan politik sangat berat. Tetapi beberapa waktu lalu akhirnya dilakukan satu terobosan, di mana ada KPK diisi oleh orang yang kredibel. Kita juga berharap nantinya yang terpilih menjadi pimpinan KPK adalah orang-orang yang tidak berhubungan dengan orang-orang di masa lalu," kata Sudirman dalam acara konferensi Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta, Jumat (22/5).

Sudirman mengaku, kebijakan soal KPK tersebut mengubah pandangan orang yang protes kepada pemerintah soal penegakan hukum. Ia pun menekankan, pemerintah berusaha meyakinkan investor soal kepastian hukum di Indonesia yang akan selalu dijaga. Oleh karena itu, dirinya pun berharap pimpinan KPK mendatang bisa ikut mendukung kepastian hukum bagi iklim investasi di sektor energi.

"Jadi saya punya harapan besar kepada pimpinan KPK ke depan. Dan ini kesempatan untuk kita membuat kebijakan-kebijakan yang disusun oleh orang yang kredibel, tanpa dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh dari masa lalu," tegasnya.

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, mengakui bahwa kepastian hukum dibutuhkan untuk mendukung investasi. Ia mengatakan, hal itu penting sebagai pegangan para pemangku kepentingan industri migas. Namun, Kardaya menilai, masalah kepastian hukum di Indonesia masih belum jelas.

Ia menganalogikan kepastian huku masih ibarat sebagai penyakit kronis yang belum ada obatnya. Akibatnya, hal ini menjadi permasalahan terbesar dalam industri migas di Indonesia. Dirinya pun mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum bisa segera mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Mengenai kepastian hukum, ini sangat penting. Karena kalau mau makin besar investornya, perlu makin besar kepastian hukum," kata Kardaya.

Ia kembali menegaskan, kepastian hukum merupakan aspek penting untuk investor mempertimbangkan berinvestasi di sektor migas Indonesia. Salah satu bentuk kepastian hukum yang diperlukan, menurut Kardaya adalah pengesahan UU Migas. Ia mengeluhkan, rumor Migas yang telah muncul sejak enam tahun lalu yang menyebabkan investasi sektor migas menurun. Ini disebabkan oleh investor yang masih ingin menunggu kepastian UU Migas itu.

"Rumor tentang UU Migas sudah muncul enam tahun lalu, begitu rumor keluar maka investasi langsung turun. Karena yang akan masuk masih menunggu dulu, yang sudah masuk di dalam agak direm," ujarnya.

Dia mencotohkan, proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) di selat Makassar. Chevron sebagai calon investor di sana sampai saat ini belum member kepastian investasi. Oleh karena itu, Kardaya pun berharap pemerintahan baru bisa bekerja sama dengan DPR untuk segera menyelesaikannya.

Selain itu, kepastian hukum yang menurut Kardaya harus segera diselesaikan adalah terkait masalah insentif. Dirinya menilai, insentif yang sering diberikan tidak sesuai sasaran. “Ini seperti sakitnya sakit kepala, yang dikasih obatnya untuk sakit panu. Obatnya tidak pas. Inilah yang banyak terjadi. Yang diharapkan investor bukan itu, tapi dikasihnya itu," pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait