Menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hal mudah. Acap kali pimpinan KPK dihadapkan dengan "ancaman" kriminalisasi, seperti yang dialami pimpinan KPK terdahulu, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kejadian ini terulang ketika KPK menetapkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka.
Kepolisian menetapkan dua pimpinan KPK jilid III, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Selain itu, saat KPK menetapkan mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo, pihak Kepolisian juga menetapkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan sebagai tersangka.
Berkaca dari pengalaman-pengalaman terdahulu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain berharap pimpinan KPK jilid IV harus lebih militan dan tidak takut terhadap kriminalisasi. Ia menganggap kriminalisasi merupakan bagian dari risiko pekerjaan yang harus dihadapi pimpinan dan semua pegawai KPK.
"Dengan kejadian seperti ini, tentu calon-calon pimpinan KPK lebih militan dan lebih siap. Kalau setengah-setengah, ya tidak usah lah masuk ke sini. Kalau soal takut dikriminalisasi atau diancam, itu sudah bagian dari risiko tugas. Yang penting pelaksanaan tugas sesuai ketentuan dan ada kehati-hatian," katanya, Jumat (22/5).
Zulkarnain meyakini, orang-orang yang masuk di KPK bukan orang sembarang. Mereka merupakan pejuang-pejuang antikorupsi dengan semangat juang dan pengabdian yang kental terhadap negaranya. Ia juga meyakini kejadian yang menimpa para pimpinan KPK tidak membuat pendaftaran seleksi pimpinan KPK akan sepi peminat.
"Sekarang panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK sudah terbentuk. Saya pikir waktunya tepat, sekarang bulan lima, proses enam bulan kan cukup panjang. Dengan waktu yang relatif panjang, andaikata terjadi pengurangan yang mendaftar di tahap awal, kan bisa diperpanjang. Masih ada periode waktu untuk kelanjutan proses," ujarnya.
Senada, pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi menyatakan menjadi pimpinan bukan perkara mudah. Mantan Juru Bicara KPK ini menyatakan menjadi KPK tidak cukup dengan modal keberanian. Masih banyak pertimbangan lain yang harus dipikirkan ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pimpinan KPK.