Peneliti: Respons Publik Terhadap Pansel KPK Relatif Positif
Berita

Peneliti: Respons Publik Terhadap Pansel KPK Relatif Positif

Partisipasi publik diperlukan untuk mengawal proses seleksi pimpinan KPK.

Oleh:
ADY
Bacaan 2 Menit
Gedung KPK. Foto: RES
Gedung KPK. Foto: RES
Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dinilai mendapat respons positif dari masyarakat. Ketua lembaga penelitian Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan sembilan anggota pansel pimpinan KPK yang seluruhnya perempuan itu mengejutkan banyak pihak. Sebab, sebelumnya nama-nama anggota pansel itu tidak diperkirakan masuk sebagai anggota pansel KPK.

Nico berpendapat, pansel KPK sebelumnya terdiri dari perwakilan akademisi, profesional dan NGO. Namun sekarang pansel KPK terdiri dari anggota yang punya latar belakang ahli dibidangnya masing-masing. Anggota pansel KPK yang mengejutkan itu mendapat tanggapan positif publik. Itu bisa dilihat dari banyak pemberitaan di media termasuk opini yang beredar di media sosial.

“Ini terobosan politik yang diharapkan dapat melaksanakan proses seleksi (calon pimpinan KPK) yang lebih baik,” kata Nico dalam diskusi yang digelar sebuah stasiun radio di Jakarta, Sabtu (23/5).

Dalam menjalankan tugasnya nanti, dikatakan Nico, pansel membutuhkan tim pendukung. Diantaranya, tim pendukung teknis yang berfungsi memeriksa semua dokumen peserta yang mendaftar jadi bakal calon komisioner KPK. Kemudian, tim pendukung komunikasi publik, dibutuhkan agar ekspektasi publik yang tinggi terhadap pansel dapat dijaga. Dengan komunikasi publik yang baik, maka jika ada gertakan dan kampanye hitam dari kroni-kroni koruptor terhadap pansel bisa diatasi.

Lalu, Nico melanjutkan, diperlukan pula tim pendukung yang bertugas sebagai penghubung antar pemangku kepentingan politik seperti Presiden dan DPR. Sebab, setelah pansel memilih sejumlah bakal calon maka akan diserahkan kepada Presiden dan dilanjutkan ke DPR.

Selain itu Nico menekankan pansel harus jeli melihat semua bakal calon komisioner KPK. Sebab, komisioner KPK harus lepas dari kepentingan politik praktis. Sehingga bisa komprehensif memberantas korupsi dan tidak tebang pilih kasus. Pimpinan KPK kedepan juga harus mampu bekerja secara tim karena pemberantasan korupsi dilakukan dari hulu sampai hilir.

Pansel dituntut untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada publik. Sehingga diharapkan banyak orang-orang terbaik yang mendaftar. Kemudian, perlu memberi wadah yang mudah diakses untuk partisipasi publik. “Mudah-mudahan setelah pansel melakukan konsolidasi internal mereka bisa segera merancang agar proses seleksi berjalan dengan melibatkan partisipasi publik,” ujar Nico.

Nico mengusulkan agar pansel KPK harus non aktif dari pekerjaan rutinnya saat ini. Ia mencatat ada anggota pansel yang aktif mengajar sebagai dosen, staf khusus Menteri dan perbankan. Dengan menonaktifkan pekerjaan rutinnya selama menjabat sebagai pansel KPK diharapkan anggota pansel dapat fokus melakukan kerja-kerjanya menyaring bakal calon komisioner KPK. Hal itu juga penting untuk mencegah pandangan yang mengaitkan tugas pansel dengan pekerjaan rutinnya.

“KPK ini menangani masalah yang extraordinary, yakni korupsi. Maka pansel harus fokus dan tidak terbebani dengan pekerjaan rutinnya,” tukas Nico.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Meutya Hafid, merespons positif anggota pansel KPK yang seluruhnya perempuan. Bukan sekedar perempuan, anggota pansel itu dinilai memiliki rekam jejak yang baik dan ahli dibidangnya masing-masing seperti hukum pidana, tata negara, perbankan dan IT.

Sebagaimana Nico, Meutya juga menilai masyarakat menanggapi positif pansel KPK. Itu artinya masyarakat mendukung pansel KPK melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal. “Ada respons positif masyarakat terhadap pansel, itu merupakan bentuk dukungan. Maka, pansel harus kita dukung bersama agar dapat bekerja dengan baik,” urainya.

Meutya juga berharap agar banyak kaum perempuan terbaik yang mendaftar sehingga salah satu pimpinan KPK nanti perempuan. Ia pun mengingatkan agar pansel melibatkan partisipasi publik dan menyediakan saluran yang tepat. Lewat cara itu diharapkan publik bisa mendapatkan dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pansel dalam menjalankan kerja-kerjanya.

“Jadi publik bisa mengkritisi nama-nama calon pimpinan KPK, bahkan bisa memberi informasi terkait track record calon-calon yang bersangkutan,” paparnya.
Tags:

Berita Terkait