Melalui sidang paripurna, 10 fraksi yang ada di DPR menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2016 yang disampaikan pemerintah beberapa waktu lalu. Kerangka ekonomi makro tersebut merupakan acuan bagi pemerintah dan DPR dalam rangka menyusun RAPBN 2016.
Otomatis, dengan adanya persetujuan ini, maka DPR dan pemerintah akan segera menyusun dan membahas RAPBN 2016. Persetujuan itu diambil setelah satu persatu perwakilan fraksi menyampaikan pandangannya. “Apakah bisa disetujui untuk membahas RAPBN 2016?” tanya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin sidang. “Setuju,” seru anggota dewan yang menghadiri paripurna di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (26/5).
Meskipun setuju untuk membahas RAPBN 2016, terdapat sejumlah fraksi yang menyampaikan catatannya. Misalnya saja Fraksi Partai Golkar (FPG). Anggota FPG, Dewi Asmara mengatakan, salah satu yang wajib diperhatikan serius oleh pemerintah dalam RAPBN 2016 mengenai target lifting minyak.
Menurutnya, target lifting minyak pada RAPBN 2016 tidak lebih besar dari tahun 2015. Hal ini memerlukan penjelasan lebih detil dari pemerintah mengenai alasan target lifting tidak terlalu besar. “Golkar meminta penjelasan detail lebih lanjut, mengapa pemerintah dalam menetapkan lifting tidak lebih besar dari 2015,” katanya.
Catatan lainnya datang dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Anggota Fraksi Partai Gerindra, Wilgo Zainar mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah yakni di kisaran 5,8-6,2 persen adalah angka yang terlalu optimis. Hal ini dikarenakan pada saat ini pertumbuhan ekonomi berada di level 4,7 persen.
Sehingga, lanjut Wilgo, pada tahun 2016 mendatang angka realistis pada pertumbuhan ekonomi berada di level 5,2 persen. “Pertumbuhan ekonomi 5,8-6,2 persen adalah angka yang terlalu optimis karena pertumbuhan ekonomi saat ini hanya 4,7 persen,” kata Wilgo.
Selain itu, lanjut Wilgo, Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti kesenjangan yang terjadi antara perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, pemerintah selama ini telah lalai dalam mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan pembangunan di pedesaan. Ia berharap, dalam penyusunan dan pembahasan RAPBN 2016 nanti persoalan ini juga menjadi concern bagi pemerintah.
Wilgo mengatakan, jika pemerintah serius dalam menegakan hukum di sektor perpajakan, maka ruang untuk menambah penerimaan negara juga besar. Menurutnya, ketaatan pajak oleh korporasi yang selama ini mengemplang perlu ditegaskan lagi oleh pemerintah.
Selain itu, renegosiasi perjanjian kontrak karya juga menjadi jalan yang bagus dalam menambah penerimaan negara. “Gerindra berharap kemandiran pemerintah bisa mewujudkan fiskal,” kata Wilgo.
Mengenai masalah kemiskinan, juga menjadi catatan yang dilontarkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Anggota Fraksi PAN Ahmad Riski Sadiq mengatakan, pada tahun 2016, pemerintah wajib mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal yang memberikan stimulus bagi daerah.
Selain itu, penyesuaian harga juga menjadi persoalan penting bagi Fraksi PAN. Menurut Sadiq, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga bahan pokok, menimbulkan keresahan tersendiri bagi banyak masyarakat. Menurutnya, persoalan ini wajib diimbangi dengan penanganan yang tepat dari pemerintah khususnya mengenai penyesuaian harga-harga bahan pokok yang merupakan imbas dari kenaikan harga BBM.
“Kami minta pemerintah merespon catatan kami untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut,” tutup Sadiq.
Otomatis, dengan adanya persetujuan ini, maka DPR dan pemerintah akan segera menyusun dan membahas RAPBN 2016. Persetujuan itu diambil setelah satu persatu perwakilan fraksi menyampaikan pandangannya. “Apakah bisa disetujui untuk membahas RAPBN 2016?” tanya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin sidang. “Setuju,” seru anggota dewan yang menghadiri paripurna di Komplek Parlemen di Jakarta, Selasa (26/5).
Meskipun setuju untuk membahas RAPBN 2016, terdapat sejumlah fraksi yang menyampaikan catatannya. Misalnya saja Fraksi Partai Golkar (FPG). Anggota FPG, Dewi Asmara mengatakan, salah satu yang wajib diperhatikan serius oleh pemerintah dalam RAPBN 2016 mengenai target lifting minyak.
Menurutnya, target lifting minyak pada RAPBN 2016 tidak lebih besar dari tahun 2015. Hal ini memerlukan penjelasan lebih detil dari pemerintah mengenai alasan target lifting tidak terlalu besar. “Golkar meminta penjelasan detail lebih lanjut, mengapa pemerintah dalam menetapkan lifting tidak lebih besar dari 2015,” katanya.
Catatan lainnya datang dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Anggota Fraksi Partai Gerindra, Wilgo Zainar mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang diajukan pemerintah yakni di kisaran 5,8-6,2 persen adalah angka yang terlalu optimis. Hal ini dikarenakan pada saat ini pertumbuhan ekonomi berada di level 4,7 persen.
Sehingga, lanjut Wilgo, pada tahun 2016 mendatang angka realistis pada pertumbuhan ekonomi berada di level 5,2 persen. “Pertumbuhan ekonomi 5,8-6,2 persen adalah angka yang terlalu optimis karena pertumbuhan ekonomi saat ini hanya 4,7 persen,” kata Wilgo.
Selain itu, lanjut Wilgo, Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti kesenjangan yang terjadi antara perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, pemerintah selama ini telah lalai dalam mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan pembangunan di pedesaan. Ia berharap, dalam penyusunan dan pembahasan RAPBN 2016 nanti persoalan ini juga menjadi concern bagi pemerintah.
Wilgo mengatakan, jika pemerintah serius dalam menegakan hukum di sektor perpajakan, maka ruang untuk menambah penerimaan negara juga besar. Menurutnya, ketaatan pajak oleh korporasi yang selama ini mengemplang perlu ditegaskan lagi oleh pemerintah.
Selain itu, renegosiasi perjanjian kontrak karya juga menjadi jalan yang bagus dalam menambah penerimaan negara. “Gerindra berharap kemandiran pemerintah bisa mewujudkan fiskal,” kata Wilgo.
Mengenai masalah kemiskinan, juga menjadi catatan yang dilontarkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Anggota Fraksi PAN Ahmad Riski Sadiq mengatakan, pada tahun 2016, pemerintah wajib mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal yang memberikan stimulus bagi daerah.
Selain itu, penyesuaian harga juga menjadi persoalan penting bagi Fraksi PAN. Menurut Sadiq, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga bahan pokok, menimbulkan keresahan tersendiri bagi banyak masyarakat. Menurutnya, persoalan ini wajib diimbangi dengan penanganan yang tepat dari pemerintah khususnya mengenai penyesuaian harga-harga bahan pokok yang merupakan imbas dari kenaikan harga BBM.
“Kami minta pemerintah merespon catatan kami untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut,” tutup Sadiq.