Selasa, 26 May 2015
Putusan Praperadilan
Tanpa Pengacara, Hadi Poernomo Kalahkan KPK
“Untuk apa ada KPK? Cukup sampai di sini saja,” ujar kuasa hukum KPK.
Hasyry Agustin
     0 
Tanpa Pengacara, Hadi Poernomo Kalahkan KPK
Hadi Poernomo (berpeci hitam) usai sebagian permohonan praperadilannya dikabulkan oleh hakim Haswandi di PN Jaksel, Selasa (26/5). Foto: RES.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Hadi Poernomo yang tampil seorang diri tanpa didampingi seorang pengacara.

Dalam putusannya, Haswandi mengabulkan permohonan Hadi agar penetapan tersangka, penyidikan, pengeledahaan dan penitaan atas dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.

“Mengabulkan permohonan untuk sebagian. Menyatakan  penyidikan yang dilakukan termohon berkaitan peristiwa tindak pidana korupsi sebagaimana penetapan sebagai tersangka terhadap diri pemohon atas dugaan Pasal 2 ayat (1) atau 3 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP adalah tidak sah,” sebut Haswandi.

Oleh karena, lanjut Haswandi, penyidik tidak memiliki kewenangan mengikat sehingga Pengadilan Negeri memerintahkan termohon (KPK) untuk menghentikan penyidikan. Haswandi menjelaskan karena penetapan tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka upaya paksa lainnya juga dinyatakan tidak sah.

“Menyatakan penyitaan terhadap barang-barang pemohon tidak sah. Menyatakn tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut atas diri permohon. Membenankan biaya perkara oleh termohon sebesar nihil,” sambung Haswandi.

Sedangkan permohonan Hadi yang tidak dikabulkan oleh Hakim ialah permintaannya agar hakim menyatakan bahwa sengketa pajak adalah merupakan proses hukum khusus dan dalam penyelesaian Keberatan Pajak diatur oleh UU Pajak bukan merupakan perbuaan pidana dan tidak termasuk wilayah pemberantasan korupsi.

“Menimbang atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan oleh karena merupakan materi pokok perkara, maka hal tersebut tidak dapat diterima,” jelas Haswandi.

Dalam pertimbangan putusannya, Haswandi juga mengkaji dalil yang diajukan oleh Hadi  mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka yang dianggap tidak sesuai dengan undang- undang. Dimana KPK menetapkan Hadi sebagai tersangka bersamaan dengan dikeluarkanya Surat Perintah Penyidikan. Haswandi kemudian membedah UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK dan Standard Operating Procedure (SOP) internal KPK mengenai pengertian dari penyidikan.

“Apakah penetapan tersangka pada awal atau setelah selesai dilakukan penyidikan? UU KPK tidak mengatur hal tersebut,” tegasnya.

Haswandi menjelaskan Pasal 38 UU KPK menegaskan segala kewenangan yang berkaitan dengan penydikan, penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku pada penyidik dan penyelidik KPK. “Oleh karena itu Pasal 1 butir 2 yang menjelaskan mengenai penyidikan juga berlaku bagi penyidik KPK,” jelasnya.

“Menimbang dengan demikian harus ada proses penyidikan dahulu yang membuat terang tindak pidana yang terjadi, sedangkan bukti permulaan yang cukup pada penyelidikan adalah untuk menentukan calon tersangka,” tambahnya.

Hal tersebut, jelas Haswandi, sesuai dengan SOP KPK tentang prosedur penyidikan: Kegiatan pemeriksaan pesiapan; Kegiatan pemeriksaan bukti, saksi, ahli, dan calon tersangka; Penggeledahan; Penyitaan; Kegiatan penahanan; Gelar perkara ; dan Kegiatan pelimpahan perkara ke tahap penuntutan.

“Dengan demikian penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi, ahli, dan calon tersangka, dan barang bukti. Tetapi penetapan tersangka status a quo dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan. Sedangkan pemeriksaan bukti, saksi, ahli, dan calon tersangka, penggeldahan serta penyitaan dilakukan setelah 27 April 2014 tersebut. Sehingga Penetapan pemohon sebagai tersangka bertentangan dengan undang-undang dan SOP,” tegasnya.

KPK Cukup Sampai Di Sini
Usai persidangan, anggota Tim Kuasa Hukum KPK Yudi Kristiana mengatakan putusan ini membuat tidak ada urgensinya lagi KPK menjalankan proses sebagai penegakan hukum. “Karena penyelidikan dianggap tidak sah. Alasan tidak sahnya itu karena penyelidik diangkat bukan dari kepolisian, padahal semenjak KPK berdiri, penyelidikan dilakukan dengan pola seperti itu. Jadi ini jelas upaya hukum yang sistematik untuk mendegradasi eksistensi hukum KPK. Untuk apa ada KPK? Cukup sampai disini saja,” ujarnya.

Yudi menjelaskan juga apabila konstruksi berpikir hukum seperti dalam putusan tersebut terus dipakai maka semua tersangka akan melakukan peninjauan kembali. “Jika konstruksi berpikir hukum ini yang akan dipakai maka seluruh tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi akan melakukan peninjauan kembali,” jelasnya.

Sedangkan Hadi yang permohonannya dikabulkan menyatakan bersyukur kepada Allah SWT. “Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah atas putusan ini. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang benar ialah proses hukum sudah sesuai dengan undang-undang, fakta, dan hukum yang belaku,” ujar Hadi.

Berdasarkan pantauan hukumonline, meski Hadi tidak didampingi oleh pengacara, tetapi advokat Maqdir Ismail – pengacara yang beberapa kali menang praperadilan penetapan tersangka dan yang mengajukan perluasa objek praperadilan ke Mahkamah Konstitusi – kerap terlihat di kursi pengunjung dalam beberapa kali persidangan praperadilan ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.