Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau sering disebut tim pemberantasan mafia migas memang telah dibubarkan. Kendati demikian, eksistensi tim tersebut rupanya tak berhenti begitu saja. Faisal Basri, ekonom yang memimpin tim itu masih tampil di publik mengungkapkan isu-isu praktik mafia di sektor energi.
Faisal mengkritik kesalahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melakukan tata kelola energi di tanah air. Ia menyebut, SBY telah mengambil langkah yang tak benar saat menurunkan harga BBM subsidi pada tahun 2008-2009. Dia menilai, kebijakan itu hanya pencitraan SBY yang mengorbankan anggaran negara.
Dia mengatakan, penurunan harga BBM subsidi itu masih tersisa hingga kini. Pasalnya, tahun lalu telah terjadi pembengkakan anggaran subsidi. Ia menyebut, jumlah yang harus dialokasikan untuk anggaran subsidi BBM mencapai Rp300 triliun.
“BBM diturunkan dua kali oleh SBY supaya dia terpilih lagi. Ini semua gara-gara SBY,” katanya, Rabu (27/5).
Ia pun membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yang sempat diserang oleh SBY melalui twitter. Faisal khawatir Sudirman bisa menjadi ancaman para mafia migas. Pasalnya, jika keinginan Sudirman untuk mengadakan audit investigasi dan audit forensik terhadap Petral terlaksana, maka rantai mafia migas akan terungkap.
"Sudirman Said jadi ancaman banyak orang, kalau audit investigasi jadi dan audit forensik, ya kena semua," ungkapnya.
Bahkan, Faisal mendapat bocoran kalau lembaga yang akan melakukan audit investigasi dan forensik adalah lembaga audit yang berbasis di London, Inggris. Ia menuturkan, terkait rencana audit ini kapasitas politik pemerintah tidaklah terlalu kuat. Oleh karena itu, ia yakin mafia migas akan terbongkar dari audit tersebut.
Tak hanya, Faisal Basri menuding besan SBY yang juga mantan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. Menurutnya, Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini. Menurut dia, pada awal 2014 lalu peranan Hatta melarang ekspor bauksit sangat besar.
Dia menilai industri bauksit nasional hancur lantaran pelarangan ekspor yang dilakukan pemerintah terdahulu atas bahan mentah pembuatan alumunium tersebut mulai 12 Januari 2014. Larangan itu seiring munculnya Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2014 yang terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Padahal, menurutnya, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tak menyebut harus ada pelarangan ekspor.
"Baca undang-undangnya sampai seribu kali tidak ada pelarangan ekspor," katanya.
Ia menjelaskan, pelarangan ekspor bauksit dibuat oleh Hatta Cs atas permintaan sebuah perusahaan alumunium terbesar Rusia yakni, UC Rusal. Sebagai gantinya, Rusal berjanji bakal investasi membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter chemical grade alumina di Kalimantan. Akibat pelarangan itu, kata Faisal, sebanyak 40 juta bauksit nasional tak bisa dimanfaatkan pasar internasional.
"Dampaknya, harga alumina Rusal di dunia internasional melonjak," ujarnya.
Menyusul tudingan ini, Hatta Rajasa mengklarifikasi lewat akun twitter miliknya. Ia menyatakan, kebijakan yang melarang ekspor mineral bauksit bukanlah kekeliruan. Menurutnya, pelarangan itu adalah pengejawantahan dari perintah UU Minerba. Dia menjelaskan, UU Minerba mengamanatkan bahwa pelarangan ekspor harus dijalankan selambat-lambatnya 12 Januari 2014.
"Saya merasa perlu menjelaskan karena nama saya disebut. Penjelasan ini tentu baik bagi masyarakat, untuk mengetahui duduk masalahnya. Apa yang saya lakukan untuk melarang ekspor bauksit di masa lalu adalah amanat Undang-undang," cuitnya.
Faisal mengkritik kesalahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam melakukan tata kelola energi di tanah air. Ia menyebut, SBY telah mengambil langkah yang tak benar saat menurunkan harga BBM subsidi pada tahun 2008-2009. Dia menilai, kebijakan itu hanya pencitraan SBY yang mengorbankan anggaran negara.
Dia mengatakan, penurunan harga BBM subsidi itu masih tersisa hingga kini. Pasalnya, tahun lalu telah terjadi pembengkakan anggaran subsidi. Ia menyebut, jumlah yang harus dialokasikan untuk anggaran subsidi BBM mencapai Rp300 triliun.
“BBM diturunkan dua kali oleh SBY supaya dia terpilih lagi. Ini semua gara-gara SBY,” katanya, Rabu (27/5).
Ia pun membela Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, yang sempat diserang oleh SBY melalui twitter. Faisal khawatir Sudirman bisa menjadi ancaman para mafia migas. Pasalnya, jika keinginan Sudirman untuk mengadakan audit investigasi dan audit forensik terhadap Petral terlaksana, maka rantai mafia migas akan terungkap.
"Sudirman Said jadi ancaman banyak orang, kalau audit investigasi jadi dan audit forensik, ya kena semua," ungkapnya.
Bahkan, Faisal mendapat bocoran kalau lembaga yang akan melakukan audit investigasi dan forensik adalah lembaga audit yang berbasis di London, Inggris. Ia menuturkan, terkait rencana audit ini kapasitas politik pemerintah tidaklah terlalu kuat. Oleh karena itu, ia yakin mafia migas akan terbongkar dari audit tersebut.
Tak hanya, Faisal Basri menuding besan SBY yang juga mantan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa. Menurutnya, Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini. Menurut dia, pada awal 2014 lalu peranan Hatta melarang ekspor bauksit sangat besar.
Dia menilai industri bauksit nasional hancur lantaran pelarangan ekspor yang dilakukan pemerintah terdahulu atas bahan mentah pembuatan alumunium tersebut mulai 12 Januari 2014. Larangan itu seiring munculnya Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2014 yang terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Padahal, menurutnya, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tak menyebut harus ada pelarangan ekspor.
"Baca undang-undangnya sampai seribu kali tidak ada pelarangan ekspor," katanya.
Ia menjelaskan, pelarangan ekspor bauksit dibuat oleh Hatta Cs atas permintaan sebuah perusahaan alumunium terbesar Rusia yakni, UC Rusal. Sebagai gantinya, Rusal berjanji bakal investasi membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter chemical grade alumina di Kalimantan. Akibat pelarangan itu, kata Faisal, sebanyak 40 juta bauksit nasional tak bisa dimanfaatkan pasar internasional.
"Dampaknya, harga alumina Rusal di dunia internasional melonjak," ujarnya.
Menyusul tudingan ini, Hatta Rajasa mengklarifikasi lewat akun twitter miliknya. Ia menyatakan, kebijakan yang melarang ekspor mineral bauksit bukanlah kekeliruan. Menurutnya, pelarangan itu adalah pengejawantahan dari perintah UU Minerba. Dia menjelaskan, UU Minerba mengamanatkan bahwa pelarangan ekspor harus dijalankan selambat-lambatnya 12 Januari 2014.
"Saya merasa perlu menjelaskan karena nama saya disebut. Penjelasan ini tentu baik bagi masyarakat, untuk mengetahui duduk masalahnya. Apa yang saya lakukan untuk melarang ekspor bauksit di masa lalu adalah amanat Undang-undang," cuitnya.