Rencana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, menerbitkan aturan berupa Peraturan Menteri (Permen) larangan anak menggunakan telepon seluler (hand phone (HP) mendapat respon positif dari kalangan parlemen. Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid berpendapat, Permen tersebut nantinya menjadi instrumen dalam menyelamatkan anak dari perilaku menyimpang pornografi.
“Itu bisa dipahami, tapi banyak sisi lain yang harus dicermati,” ujarnya di komplek Gedung Parlemen, Kamis (28/5).
Menurutnya, perkembangan anak mesti mendapat perlindungan dari pengaruh teknologi yang kian tak terkontrol. Begitu pula dengan pergaulan anak dari pengaruh teknologi, termasuk tontonan melalui televisi, internet hingga permainan online. Oleh karena itu, rancangan Permen mesti mencakup segala hal dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
“Ini yang harus diperhatikan serus sama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.
Hidayat yang duduk sebagai anggota Komisi VIII fokus terhadap perlindungan anak. Lebih lanjut, ia menilai persoalan pornografi dapat diakses anak yang kerap bermain di rental game online. Pasalnya di tempat tertutup itulah mereka anak-anak bermain tanpa adanya aturan.
Politisi Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) itu berharap Permen yang dirancang menteri Yohana Susana Yembise bermuatan komprehensif. Dikatakan Hidayat, menteri Yohana mesti menguatkan prinsip tentang perlindungan anak dari aksi tindakan kriminal dalam bentuk apapun. Termasuk, tindakan kriminal pornografi.
Anggota Komisi VIII Endang Srikanti Handayani menambahkan, semestinya orang tua dapat melakukan pengawasan terhadap perkembangan anak dari ‘serangan’ arus informasi yang kian tidak terkontrol. Namun mengingat informasi kerap sulit disaring, dibutuhkan metode khusus untuk menggerakan anak-anak agar fokus pada sekolah.
Maraknya perangkat telekomunikasi yang dapat mengakses internet membuat anak-anak kecanduan. Akibatnya, anak-anak kerap menjadikan perangkat telekomunikasi pintar menjadi tempat pelarian dari jenuhnya sekolah. Ironisnya, anak-anak menggunakan telepon genggam kerap tidak dikontrol oleh orang tua. Akibatnya, anak-anak menjadi liar. “Ini harus dikendalikan,” imbuhnya.
Politisi Partai Golkar itu berpandangan dengan rencana Menteri Yohana Susana Yembise menerbitkan Permen larangan penggunaan telepon seluler bagi anak-anak menjadi instrumen pencegahan dalam rangka mengawasi arus informasi dan globalisasi yang tidak terkendali.
Ia menilai pemerintah mesti turun tangan menggunakan kewenangannya untuk meminkan perannya memberikan perhatian khusus terhadap perembangan anak. “Saya setuju pemerintah ingin begitu, itu membantu keluarga sejahtera terutama ibu rumah tangga untuk awasi anak sekolah. Itu perlu,” katanya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan peraturan menteri mengenai larangan penggunaan telepon seluler atau ponsel pada anak. Yohana berharap Permen tersebut bisa segera diselesaikan karena bertujuan melindungi anak-anak bangsa.
“Kami sedang menyiapkan Permen mengenai aturan tersebut. Saya pikir, anak-anak terutama yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) belum perlu HP (ponsel),” ujar Yohana dalam seminar di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (27/5)
Dia menambahkan penggunaan ponsel membuka peluang bagi anak-anak untuk membuka situs-situs yang kurang baik. "Ketika SD membuka situs-situs yang kurang baik, ketika SMP dan SMA sudah mulai mempraktikkan," jelas dia.
Maraknya prostitusi online, menurut Yohanna, tidak terlepas dari penggunaan ponsel. Dampak buruk lainnya adalah hilangnya konsentrasi belajar, interaksi sosial yang semakin kecil, hingga pemanfaatan waktu belajar yang kurang efesien.
Yohana menambahkan anak merupakan aset bangsa, oleh karena pemerintah wajib melindungi generasi mudanya melalui peraturan. Para orang tua pun, lanjut dia, juga harus melarang anak-anaknya menggunakan ponsel secara berlebihan. “Bahkan ketika SMP dan SMA pun, hanya HP tertentu yang diperbolehkan,” pungkasnya.
“Itu bisa dipahami, tapi banyak sisi lain yang harus dicermati,” ujarnya di komplek Gedung Parlemen, Kamis (28/5).
Menurutnya, perkembangan anak mesti mendapat perlindungan dari pengaruh teknologi yang kian tak terkontrol. Begitu pula dengan pergaulan anak dari pengaruh teknologi, termasuk tontonan melalui televisi, internet hingga permainan online. Oleh karena itu, rancangan Permen mesti mencakup segala hal dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
“Ini yang harus diperhatikan serus sama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.
Hidayat yang duduk sebagai anggota Komisi VIII fokus terhadap perlindungan anak. Lebih lanjut, ia menilai persoalan pornografi dapat diakses anak yang kerap bermain di rental game online. Pasalnya di tempat tertutup itulah mereka anak-anak bermain tanpa adanya aturan.
Politisi Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) itu berharap Permen yang dirancang menteri Yohana Susana Yembise bermuatan komprehensif. Dikatakan Hidayat, menteri Yohana mesti menguatkan prinsip tentang perlindungan anak dari aksi tindakan kriminal dalam bentuk apapun. Termasuk, tindakan kriminal pornografi.
Anggota Komisi VIII Endang Srikanti Handayani menambahkan, semestinya orang tua dapat melakukan pengawasan terhadap perkembangan anak dari ‘serangan’ arus informasi yang kian tidak terkontrol. Namun mengingat informasi kerap sulit disaring, dibutuhkan metode khusus untuk menggerakan anak-anak agar fokus pada sekolah.
Maraknya perangkat telekomunikasi yang dapat mengakses internet membuat anak-anak kecanduan. Akibatnya, anak-anak kerap menjadikan perangkat telekomunikasi pintar menjadi tempat pelarian dari jenuhnya sekolah. Ironisnya, anak-anak menggunakan telepon genggam kerap tidak dikontrol oleh orang tua. Akibatnya, anak-anak menjadi liar. “Ini harus dikendalikan,” imbuhnya.
Politisi Partai Golkar itu berpandangan dengan rencana Menteri Yohana Susana Yembise menerbitkan Permen larangan penggunaan telepon seluler bagi anak-anak menjadi instrumen pencegahan dalam rangka mengawasi arus informasi dan globalisasi yang tidak terkendali.
Ia menilai pemerintah mesti turun tangan menggunakan kewenangannya untuk meminkan perannya memberikan perhatian khusus terhadap perembangan anak. “Saya setuju pemerintah ingin begitu, itu membantu keluarga sejahtera terutama ibu rumah tangga untuk awasi anak sekolah. Itu perlu,” katanya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan peraturan menteri mengenai larangan penggunaan telepon seluler atau ponsel pada anak. Yohana berharap Permen tersebut bisa segera diselesaikan karena bertujuan melindungi anak-anak bangsa.
“Kami sedang menyiapkan Permen mengenai aturan tersebut. Saya pikir, anak-anak terutama yang masih duduk di Sekolah Dasar (SD) belum perlu HP (ponsel),” ujar Yohana dalam seminar di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (27/5)
Dia menambahkan penggunaan ponsel membuka peluang bagi anak-anak untuk membuka situs-situs yang kurang baik. "Ketika SD membuka situs-situs yang kurang baik, ketika SMP dan SMA sudah mulai mempraktikkan," jelas dia.
Maraknya prostitusi online, menurut Yohanna, tidak terlepas dari penggunaan ponsel. Dampak buruk lainnya adalah hilangnya konsentrasi belajar, interaksi sosial yang semakin kecil, hingga pemanfaatan waktu belajar yang kurang efesien.
Yohana menambahkan anak merupakan aset bangsa, oleh karena pemerintah wajib melindungi generasi mudanya melalui peraturan. Para orang tua pun, lanjut dia, juga harus melarang anak-anaknya menggunakan ponsel secara berlebihan. “Bahkan ketika SMP dan SMA pun, hanya HP tertentu yang diperbolehkan,” pungkasnya.