Rencana pembangunan rumah aspirasi di berbagai provinsi ditentang oleh anggota DPD Benny Rhamdani. Padahal,ide rencana pembangunan rumah aspirasi merupakan gagasan Ketua DPD Irman Gusman. Benny berencanamengedarkan surat edaran untukmenggalang penolakan pembangunan Gedung DPD atau rumah aspirasi di daerah.
“Besok akan diedarkan surat penolakan pembangunan Gedung DPD atau Rumah Aspirasi,” ujar Benny di Gedung DPD, Selasa (16/6).
Ia berpandangan pembangunan rumah aspirasi di daerah dinilai tidak tepat. Pasalnya,keinginan Irman Gusman bukanlah mengatasnamakan kelembagaan DPD. Menurutnya,argumentasi Irman Gusman yang menyatakan pembangunan rumah aspirasi bersifat mendesak tidaklah beralasan.
Ketimbang membangunan rumah aspirasi di 34 provinsi, Benny berpandangan lebih baik melakukan penguatan DPD RI secara kelembagaan. Selain itu,anggaran dana pembangunan per satu rumah aspirasi senilai Rp21 miliar diperuntukan peningkatan perekonomian masyarakat daerah.
“Kami menolak pembangunan rumah aspirasi DPD RI di setiap provinsi karena situasi dan ekonomi, sosial tidak sehat Dengan ditandatanganinya surat penolakan tersebut, Ketua DPD RI harus melaksanakannya. Bila tak diindahkan, anggota DPD RI akan menindaklanjuti dengan menandatangani mosi tidak percaya, minta pertanggungjawaban pada rapat paripurna DPD RI,” pungkas wakil ketua komite I DPD itu.
“Besok akan diedarkan surat penolakan pembangunan Gedung DPD atau Rumah Aspirasi,” ujar Benny di Gedung DPD, Selasa (16/6).
Ia berpandangan pembangunan rumah aspirasi di daerah dinilai tidak tepat. Pasalnya,keinginan Irman Gusman bukanlah mengatasnamakan kelembagaan DPD. Menurutnya,argumentasi Irman Gusman yang menyatakan pembangunan rumah aspirasi bersifat mendesak tidaklah beralasan.
Ketimbang membangunan rumah aspirasi di 34 provinsi, Benny berpandangan lebih baik melakukan penguatan DPD RI secara kelembagaan. Selain itu,anggaran dana pembangunan per satu rumah aspirasi senilai Rp21 miliar diperuntukan peningkatan perekonomian masyarakat daerah.
“Kami menolak pembangunan rumah aspirasi DPD RI di setiap provinsi karena situasi dan ekonomi, sosial tidak sehat Dengan ditandatanganinya surat penolakan tersebut, Ketua DPD RI harus melaksanakannya. Bila tak diindahkan, anggota DPD RI akan menindaklanjuti dengan menandatangani mosi tidak percaya, minta pertanggungjawaban pada rapat paripurna DPD RI,” pungkas wakil ketua komite I DPD itu.