Kamis, 02 Juli 2015
Jokowi Teken Perpres RANHAM 2015-2019
Perpres mengamanatkan untuk membentuk sekretariat bersama yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM.
FAT
Dibaca: 4392 Tanggapan: 0
Jokowi Teken Perpres RANHAM 2015-2019
Korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Foto: ilustrasi (Sgp)

[Versi Bahasa Inggris]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Penandatanganan Perpres ini dilakukan lantaran dinilai perlu sejak berakhirnya Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014.

Sebagaimana dikutip dari website setkab, Kamis (2/7), RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia. Dokumen ini nanti digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Dalam Pasal 3 Perpres Ranham 2015-2019 disebutkan, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RANHAM sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Perpres ini pula, Jokowi membentuk sekretariat bersama RANHAM.

Unsur sekretariat bersama RANHAM tersebut terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. “Sekretariat bersama RANHAM dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Menkumham),” demikian bunyi Pasal 3 Ayat (3) Perpres.

Sekretariat bersama RANHAM memiliki tugas seperti, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, sekretariat juga bertugas menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kepada Presiden setiap tahun, dan selanjutnya dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.

Menurut Perpres ini, kementerian, lembaga, pemerintah daerah wajib menyusun aksi HAM yang ditetapkan setiap satu tahun melalui koordinasi dengan sekretariat bersama RANHAM. Selanjutnya, aksi HAM tersebut akan ditetapkan dengan instruksi presiden (Inpres).

Dalam melaksanakan aksi HAM itu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat, yang dilakukan pada tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan pendanaan pelaksanaan RANHAM pada kementerian dan lembaga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah masing-masing. Perpres ini telah ditandatangani Jokowi pada tanggal 22 Juni 2015 lalu. Dengan terbitnya Perpres ini, maka Perpres RANHAM Indonesia Tahun 2011-2014 dicabut dan dinyatakan tak berlaku lagi.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Perpres yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 23 Juni 2015.

Dalam lampiran, Perpres RANHAM 2015-2019 itu, juga diungkapkan hasil pelaksanaan RANHAM 2011-2014 dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Cacat 2004-2013. Hasilnya, koordinasi antar lembaga pelaksana kurang optimal, sekalipun sebagian besar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah membentuk RANHAM dan pokja RANHAM, namun sedikit sekali panitia RANHAM dan pokja RANHAM yang kinerjanya baik dan efektif.

Lalu, kurang efektifnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RANHAM 2011 dan RAN Penyandang Cacat 2004-2013. Sedangkan untuk sasaran umum RANHAM adalah meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesi oleh negara terutama pemerintah dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa Indonesia.

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.