Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memproyeksikan pengembanan investasi industri perkapalan di Indonesia. Sejauh ini, BKPM sudah mencatat 12 lokasi potensial, baik yang lama maupun yang baru akan dikembangkan. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidan Perencanaan Penanaman Modal, Tamba Hutapea, dalam diskusi yang diadakan di Kantor Pusat BKPM Jakarta, Senin (06/7).
Kedua belas lokasi tersebut adalah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara,Papua, Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Wongsorejo Industrial Estate Banyuwangi sertaKawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) di Jawa Timur. Diakui Tamba, kedua belas lokasi tersebut dapat berpotensi mendukung industri perkapalan dalam berbagai lini.
“Riau memiliki potensi untuk industri ship repair, sementara Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Papua, serta kawasan Industri Batam, JIIPE, dan Banyuwangi berpotensi baik untuk industri ship repair maupun ship building,” katanya.
Dengan alasan itu pula, BKPM tengah gencar melakukan kegiatan promosi investasi untuk mendorong investasi sektor perkapalan. Sejak Oktober 2014-Mei 2015, BKPM telah menerima minat investasi sektor perkapalan senilai AS$9,3 Miliar.
Jika terealisasi, ada potensi penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 700 ribu orang. “Berdasarkan hitungan BKPM, setiap investasi 1 juta AS$ dapat menyerap 75 tenaga kerja langsung,” jelas Tamba.
Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan fokus investasi sektor perkapalan yang akan diambil BKPM adalah investasi jenis kapal yang belum bisa diproduksi oleh dalam negeri dan terintegrasi dengan industri komponen. Ia berharap, berkembangnya industri galangan kapal juga dapat memicu investasi pada industri komponen perkapalan.
Saat ini, lanjut Franky, sebanyak 70 persen dari bahan baku pembuatan kapan di Indonesia masih diperoleh dari luar negeri dengan cara impor. “Antara lain terdiri dari mesin, propeller, boiler, seawater treatment, kabel bawah laut, peralatan navigasi serta komunikasi dan lain sebagainya,” ujranya.
Oleh sebab itu, Franky menegaskan bahwa keberadaan industri komponen kapal penting untuk mendukung industri perkapalan dalam negeri.
Berdasarkan data BKPM, sepanjang 2010-2014 realisasi investasi industri galangan kapal tercatat sebesar AS$ 212,5 juta dengan total 107 proyek yang terlaksana. Jumlah ini berasal dari sepuluh besar negara investor di industri galangan kapal, yaitu Singapura, Inggris, Mauritius, Malaysia, Korea Selatan, Jerman, Australia, Selandia Baru, Swedia dan Jepang.
Sebelumnya, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan lembaga yang dia pimpin fokus untuk investasi dalam negeri terutama pada lima sektor. Kelima sektor adalah infrastruktur, maritim, pertanian, industri, dan pariwisata. Khusus untuk industri, fokusnya pada industri padat karya, berorientasi ekspor, subtitusi impor, serta industri pengolahan produk pertanian dan produk mineral.
Salah satu sektor yang kini tengah dalam proses konstruksi adalah investasi sektor maritim, termasuk di dalamnya industri perikanan. Franky mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memajukan industri perikanan melalui pemberantasan illegal fishing di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kebijakan semacam itu, kata dia, memberi manfaat untuk investasi. “Dapat membuat industri perikanan di Indonesia berkembang pesat,” kata Franky di Jakarta, Rabu (24/6).
Kedua belas lokasi tersebut adalah Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara,Papua, Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Wongsorejo Industrial Estate Banyuwangi sertaKawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) di Jawa Timur. Diakui Tamba, kedua belas lokasi tersebut dapat berpotensi mendukung industri perkapalan dalam berbagai lini.
“Riau memiliki potensi untuk industri ship repair, sementara Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Papua, serta kawasan Industri Batam, JIIPE, dan Banyuwangi berpotensi baik untuk industri ship repair maupun ship building,” katanya.
Dengan alasan itu pula, BKPM tengah gencar melakukan kegiatan promosi investasi untuk mendorong investasi sektor perkapalan. Sejak Oktober 2014-Mei 2015, BKPM telah menerima minat investasi sektor perkapalan senilai AS$9,3 Miliar.
Jika terealisasi, ada potensi penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 700 ribu orang. “Berdasarkan hitungan BKPM, setiap investasi 1 juta AS$ dapat menyerap 75 tenaga kerja langsung,” jelas Tamba.
Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan fokus investasi sektor perkapalan yang akan diambil BKPM adalah investasi jenis kapal yang belum bisa diproduksi oleh dalam negeri dan terintegrasi dengan industri komponen. Ia berharap, berkembangnya industri galangan kapal juga dapat memicu investasi pada industri komponen perkapalan.
Saat ini, lanjut Franky, sebanyak 70 persen dari bahan baku pembuatan kapan di Indonesia masih diperoleh dari luar negeri dengan cara impor. “Antara lain terdiri dari mesin, propeller, boiler, seawater treatment, kabel bawah laut, peralatan navigasi serta komunikasi dan lain sebagainya,” ujranya.
Oleh sebab itu, Franky menegaskan bahwa keberadaan industri komponen kapal penting untuk mendukung industri perkapalan dalam negeri.
Berdasarkan data BKPM, sepanjang 2010-2014 realisasi investasi industri galangan kapal tercatat sebesar AS$ 212,5 juta dengan total 107 proyek yang terlaksana. Jumlah ini berasal dari sepuluh besar negara investor di industri galangan kapal, yaitu Singapura, Inggris, Mauritius, Malaysia, Korea Selatan, Jerman, Australia, Selandia Baru, Swedia dan Jepang.
Sebelumnya, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan lembaga yang dia pimpin fokus untuk investasi dalam negeri terutama pada lima sektor. Kelima sektor adalah infrastruktur, maritim, pertanian, industri, dan pariwisata. Khusus untuk industri, fokusnya pada industri padat karya, berorientasi ekspor, subtitusi impor, serta industri pengolahan produk pertanian dan produk mineral.
Salah satu sektor yang kini tengah dalam proses konstruksi adalah investasi sektor maritim, termasuk di dalamnya industri perikanan. Franky mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memajukan industri perikanan melalui pemberantasan illegal fishing di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kebijakan semacam itu, kata dia, memberi manfaat untuk investasi. “Dapat membuat industri perikanan di Indonesia berkembang pesat,” kata Franky di Jakarta, Rabu (24/6).