Pemerintah maupun PT Pertamina (Persero) harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat perihal kerugian yang diderita Pertamina. Pasalnya, perusahaan pelat merah itu merugi akibat menjual harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar di bawah harga keekonomian.
“Pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan secara terbuka ke publik, berapa harga pokok BBM, sehingga masyarakat menjadi tahu dan tidak menaruh kecurigaan tentang harga jual BBM,” kata Pengamat energi Sofyano Zakaria, Senin (27/7).
Sofyano juga meminta agar pemerintah dan Pertamina menyampaikan dalam harga jual BBM itu terdapat komponen biaya apa saja. Ia menyebut, misalnya saja, perlu dijelaskan berapa besar pajak yang dipungut dan terdapat dalam harga BBM. Ia mengatakan, selama ini masyarakat mungkin belum tahu bahwa di dalam harga BBM yang mereka beli ada beban pajak.
“Ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, ada beban untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar 5 persen dan juga ada iuran badan usaha terhadap BPH Migas yang juga menjadi beban Badan Usaha dan bisa jadi dibebankan pula dalam harga jual BBM,” tambahnya.
Selain itu, ia menegaskan pula bahwa masyarakat perlu diberi informasi sejelas-jelasnya mengenai ongkos-ongkos yang dibebani dalam harga jual BBM. Ia menyebut, ada biaya distribusi BBM berupa ongkos angkut BBM ke dalam negeri.
Ongkos lainnya adalah biaya angkut BBM dari tanker pengangkut ke depo-depo BBM Pertamina, biaya pengilangan untuk mengolah crude oil menjadi produk BBM. Termasuk biaya angkut BBM dari depo besar ke ke depo-depo kecil, juga cost penyimpanan BBM pada depo badan usaha yang pada dasarnya harus diperhitungkan pula. Termasuk ongkos angkut dari depo BBM Pertamina ke SPBU-SPBU di seluruh Indonesia dan berapa besar margin untuk SPBU.
Hal lain yang menurut Sofyan perlu disampaikan ke masyarakat adalah pengaruh melemahnya Rupiah terhadap dolar AS terkait pembelian minyak dari luar negeri. Termasuk, berapa besarnya hal ini berpengaruh terhadap harga beli crude oil. "Hal ini penting disampaikan mengingat penjualan BBM di dalam negeri adalah dalam bentuk Rupiah," tukasnya.
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko, mengakui perusahaannya tengah menanggung rugi. Tak tanggung-tanggung, kerugian itu mencapai Rp12 triliun. Hal itu lantaran Pertamina harus menjual harga BBM di bawah harga keekonomiannya.
Pertamina, menurutnya harus menahan harga BBM tetap tidak naik. Sementara itu, harga minyak dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akibatnya, BBM yang dijual kepada masyarakat lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran dunia.
Suhartoko mengakui pihaknya dapat memahami kebijakan pemerintah yang meminta perusahaan itu menahan kenaikan harga premium dan solar. Sebab, kenaikan BBM tentu akan mendorongkenaikan harga barang dan jasa lainnya. Selain itu, menurutnya kerugian yang ditanggung perusahaannya pun sudah berlangsung lama.
“Kerugian yang diderita Pertamina memang sebenarnya sudah berlangsung lama,” tambah Suhartoko.
“Pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan secara terbuka ke publik, berapa harga pokok BBM, sehingga masyarakat menjadi tahu dan tidak menaruh kecurigaan tentang harga jual BBM,” kata Pengamat energi Sofyano Zakaria, Senin (27/7).
Sofyano juga meminta agar pemerintah dan Pertamina menyampaikan dalam harga jual BBM itu terdapat komponen biaya apa saja. Ia menyebut, misalnya saja, perlu dijelaskan berapa besar pajak yang dipungut dan terdapat dalam harga BBM. Ia mengatakan, selama ini masyarakat mungkin belum tahu bahwa di dalam harga BBM yang mereka beli ada beban pajak.
“Ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, ada beban untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar 5 persen dan juga ada iuran badan usaha terhadap BPH Migas yang juga menjadi beban Badan Usaha dan bisa jadi dibebankan pula dalam harga jual BBM,” tambahnya.
Selain itu, ia menegaskan pula bahwa masyarakat perlu diberi informasi sejelas-jelasnya mengenai ongkos-ongkos yang dibebani dalam harga jual BBM. Ia menyebut, ada biaya distribusi BBM berupa ongkos angkut BBM ke dalam negeri.
Ongkos lainnya adalah biaya angkut BBM dari tanker pengangkut ke depo-depo BBM Pertamina, biaya pengilangan untuk mengolah crude oil menjadi produk BBM. Termasuk biaya angkut BBM dari depo besar ke ke depo-depo kecil, juga cost penyimpanan BBM pada depo badan usaha yang pada dasarnya harus diperhitungkan pula. Termasuk ongkos angkut dari depo BBM Pertamina ke SPBU-SPBU di seluruh Indonesia dan berapa besar margin untuk SPBU.
Hal lain yang menurut Sofyan perlu disampaikan ke masyarakat adalah pengaruh melemahnya Rupiah terhadap dolar AS terkait pembelian minyak dari luar negeri. Termasuk, berapa besarnya hal ini berpengaruh terhadap harga beli crude oil. "Hal ini penting disampaikan mengingat penjualan BBM di dalam negeri adalah dalam bentuk Rupiah," tukasnya.
Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina, Suhartoko, mengakui perusahaannya tengah menanggung rugi. Tak tanggung-tanggung, kerugian itu mencapai Rp12 triliun. Hal itu lantaran Pertamina harus menjual harga BBM di bawah harga keekonomiannya.
Pertamina, menurutnya harus menahan harga BBM tetap tidak naik. Sementara itu, harga minyak dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akibatnya, BBM yang dijual kepada masyarakat lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran dunia.
Suhartoko mengakui pihaknya dapat memahami kebijakan pemerintah yang meminta perusahaan itu menahan kenaikan harga premium dan solar. Sebab, kenaikan BBM tentu akan mendorongkenaikan harga barang dan jasa lainnya. Selain itu, menurutnya kerugian yang ditanggung perusahaannya pun sudah berlangsung lama.
“Kerugian yang diderita Pertamina memang sebenarnya sudah berlangsung lama,” tambah Suhartoko.