Senin, 03 Agustus 2015
Editorial
Partai Advokat
Perpecahan menjadikan konsep single bar di ujung tanduk.
RED
Dibaca: 170457 Tanggapan: 5
Partai Advokat
Ilustrasi: BAS
Dalam arti negatif, organisasi advokat Indonesia semakin menyerupai partai politik. Kondisi terkini, dimana Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terbelah menjadi tiga kubu, menunjukkan bahwa organisasi advokat juga rentan perpecahan seperti partai politik. Kabar buruknya, ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia.
 
Sejarah mencatat, sejak era Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), organisasi advokat Indonesia memang akrab dengan perpecahan. Bahkan, beberapa organisasi advokat yang hingga kini masih eksis memiliki kisah perpecahan di balik proses pembentukannya.
 
Misalnya, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), sebagaimana disebut dalam laman resminya www.aai.or.id, dibentuk pada tanggal 27 Juli 1990 oleh ratusan anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang waktu itu memutuskan keluar dari organisasi karena berbeda pendapat soal mekanisme pemilihan ketua umum. Mereka menginginkan mekanisme one man one vote, sedangkan yang lain menginginkan mekanisme perwakilan.
 
Seperempat abad kemudian desakan mekanisme pemilihan one man one vote kembali muncul. Kali ini, rumahnya bukan lagi IKADIN, tetapi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sebagian advokat mendesak agar Musyawarah Nasional (Munas) PERADI edisi kedua yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan menerapkan one man one vote. Sebagian advokat lainnya menentang, dan bersikukuh menerapkan sistem perwakilan sebagaimana aturan anggaran dasar.
 
Ending dari Munas Makassar kita semua sudah mengetahuinya. Alih-alih menyelesaikan perdebatan tentang mekanisme pemilihan ketua umum, Munas Makassar terhenti setelah seremoni pembukaan yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Acara yang terbilang mewah dan tentunya memakan biaya tidak murah itu menjadi sia-sia karena pengurus DPN PERADI petahana dan panitia pelaksana Munas Makassar memutuskan penundaan.
 
Keputusan penundaan Munas tidak diterima begitu saja oleh sebagian advokat. Kandidat Ketua Umum Juniver Girsang kembali ke Jakarta dengan menyandang status Ketua Umum DPN PERADI 2015-2020 terpilih hasil Munas Makassar. Dua kandidat lainnya, Luhut MP Pangaribuan dan Humphrey Djemat bersatu membentuk caretaker. PERADI pun resmi terbelah menjadi tiga.
 
Selang beberapa bulan dari Munas Makassar, kondisinya tidak membaik dan justru menjauh dari arah rekonsiliasi. Masing-masing memilih jalannya sendiri-sendiri. Kubu petahana melalui Munas Lanjutan yang digelar di Pekanbaru, Riau memunculkan nama Fauzie Hasibuan sebagai suksesor Otto Hasibuan. Lalu, kubu Juniver Girsang menegaskan eksistensinya dengan mengumumkan susunan pengurus. Sementara, kubu Caretaker terus mematangkan konsep one man one vote yang kabarnya akan ditempuh melalui e-voting.
 
Dampak perpecahan pada akhirnya merugikan advokat itu sendiri. Yang junior tersendat jalannya untuk menjadi advokat karena pihak Pengadilan Tinggi sempat kebingungan melakukan pengangkatan sumpah. Yang senior juga bingung kemana harus melakukan pendataan ulang, karena masing-masing kubu melansir pengumuman tentang pelaksanaan pendataan ulang.
 
Bentuk kerugian lainnya, dengan adanya perpecahan ini maka konsep wadah tunggal atau single bar berada di ujung tanduk. Kondisi ini jelas memberi angin segar bagi sebagian kalangan advokat yang selama ini berhasrat menggeser konsep single bar dengan multi bar. Dengan pongah, mereka mungkin berujar, “Tuh kan, single bar terbukti gagal karena PERADI saja pecah.”
 
Rasanya sulit untuk melawan ‘kepongahan’ para pemuja multi bar karena ironisnya, kalangan advokat yang selama ini berjuang susah payah memperjuangkan single bar itu sendiri yang mempertontonkan bukti nyata betapa rentannya konsep single bar. Dan, ketika konsep single bar terbukti gagal, maka multi bar mau tidak mau menjadi pilihannya.
 
Namun, terlepas dari single bar atau multi bar yang akan dipilih, seluruh advokat Indonesia seharusnya sadar bahwa perpecahan tidak akan membawa berkah. Kerugian yang muncul tidak hanya akan dirasakan oleh kalangan advokat itu sendiri, tetapi juga masyarakat pencari keadilan.
 
Ingat! Advokat Indonesia menyandang status Officium Nobile atau profesi mulia, dan bentuk kemuliaan itu hanya dapat diwujudkan dengan membantu secara cuma-cuma masyarakat tidak mampu yang mengidamkan keadilan.
 
Sekarang, keputusannya ada di tangan seluruh advokat Indonesia. Sudahi perpecahan atau kembali ke putaran sejarah kelam yang terus berulang! Wallahualam. 
ganti PERADI dengan PROGRAD
 - ahmad yuri
05.02.16 13:41
usul aja alah ganti perhimpunan advokat indonesia dengan perhimpunan organisasi advokat.....kalo masih ada ego dan dusta diantara kita,,,,,wadah tunggal organisasi advokat aja jangan wadah tunggal advokat......
multi bar
 - arum
21.08.15 10:42
lebih baik revisi uu advokat dan buat multi bar dari pada konflik multi bar denagan satu kode etik yg sama joss
revisi uu advokat
 - ardian
06.08.15 11:18
segera revisi saja uu advokat dan bikin multi bar negara yng besar sangat bgus buat multi bar dengan satu kode etik yg sama . satu kode etik yg sama akan berikan keseragaman bagi advokat
menyatakan keprihatinan & masih berharap REKONSILIASI PERADI
 - Sumantap Simorangkir, SH.,MH
04.08.15 16:42
Sehubungan dengan sudah terbentuk : PERADI hasil MUNAS MAKASSAR 2015 dengan Ketum Juniver Girsang & Sekjen Hasanuddin Nasution dan PERADI hasil MUNAS PEKANBARU 2015 dengan Ketum Fauzy Hasibuan & Sekjen Thomas Tampubolon serta akan dilaksanakannya MUNAS CARATEKER 2015 oleh Luhut Pangaribuan & Humrey Jemaat pada bulan Agustus ini ... 1) Bagaimana PENDAPAT dan SIKAP Rekan2 atas adanya deFAKTO 3 (tiga) PERADI yang sampai dengan sekarang belum juga bisa REKONSILIASI ? 2) Apakah PERADI sebagai Wadah Tunggal sebagaimana UU Advokat masih bisa kita PERTAHANKAN ? 3) Bagaimana MENYIKAPI hubungan perTEMANan / silaturahmi sesama PERADI akibat pilihan dan atau keberpihakan tersebut ? Mari dalam keTERBUKAan dan sikap memiliki PERADI kita menyampaikan pendapatnya ( Grup Forum Advokat Jakarta), terima kasih ... Salam dalam HARAPAN PERADI BERSATU !
Advokat sepatutnya bisa rekonsiliasi
 - musa darwin pane
04.08.15 12:51
Dalam keadaan tidak baik sekalipun Advokat bisa keluar dari masalah (keadaan tidak baik), kita yakin PERADI sebagai "single bar" sudah baik, namun disana sini perlu adanya perbaikan untuk lebih baik lagi itu sebuah kewajaran, ditengah PERADI yang sudah baik tentu ada saja pihak-pihak yang "merasa nyaman" atau "diuntungkan", ya dengan adanya MUNAS yang agendanya tidak lain menentukan pemimpin baru tentu menjadi polemik ketika ada pihak-pihak yang "ambisius" mempertahankan posisi nyamannya, dengan berbagai cara berupaya untuk memastikan "posisi nyaman" tidak terganggu, hal ini salah satu penyebab pokok adanya 3Kubu besar yang mengklaim kepengurusan tingkat nasional organisasi "single bar", namun terlepas dari keadaan ini (asumsi), mari kita sambut rekonsiliasi, kita Advokat Indonesia kalau berdiam diri sama saja mati;
Advokat
 - Miskun SH
02.11.16 10:16
mohon info jadwal pelaksanaan PKPA dan UPA
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.