AS Janji Tidak Intervensi Sektor Energi di Indonesia
Berita

AS Janji Tidak Intervensi Sektor Energi di Indonesia

Amerika Serikat diminta untuk memahami tuntutan daerah.

Oleh:
KAR
Bacaan 2 Menit
Foto: Puskom ESDM
Foto: Puskom ESDM
Wakil Asisten Menteri Energi Amerika Serikat untuk urusan Luar Negeri, Jonathan Elkind, menilai bahwa pemerintah Indonesia sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan pengembangan energi. Menurutnya, pemerintahan saat ini terlihat sangat fokus dalam urusan pengembangan energi di Indonesia. Ia pun melihat, ada peluang untuk melakukan kerja sama dengan Indonesia.

"Sangat jelas bagi kami, bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sangat fokus pada pengembangan energi. Ada pekerjaaan besar yang menurut kami dapat kita lakukan bersama,” kata Elkind di Jakarta, Senin (3/8).

Elkind datang ke Jakarta untuk menghadiri The 4th U.S.-Indonesia Energy Roundtable. Forum dua tahunan yang diadakan oleh kementerian Energi Amerika dan Indonesia itu merupakan diskusi yang ke-4 kalinya diselenggarakan. Dalam diskusi yang digelar selama dua hari di Hotel Shangri-La itu, kedua negara menggali dan mengkaji potensi kerjasama di bidang investasi bisnis dalam sektor energi.

Dalam kesempatan itu, selain Elkind, hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Direktur Program Ditjen Migas Kementerian ESDM Agus Cahyo Adi, dan Presiden Komisioner Chevron Pacific Indonesia, Abdul Hamid Batubara. Isu-isu yang mengemuka dalam diskusi itu antara lain mengenai produksi migas di Indonesia Timur dan di bawah laut, meningkatkan sinergi migas dalam hal regulasi dan hukum, serta energi terbarukan yang menjadi agenda besar di masa mendatang.

Lebih lanjut Elkind menilai, diskusi yang terbangun dalam kegiatan itu cukup impresif dan informatif. Ia mengakui, dari situ pihaknya menangkap nuansa positif. Bahkan Elkind menuturkan bahwa ia sangat berharap bisa menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia.

"Hari ini kita memfokuskan gas dan minyak besok akan ke energi terbarukan,” kaatanya.

Lebih lanjut Elkind mengatakan, selama ini perusahaan-perusahaan AS di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap sektor migas. Ia mengungkapkan pula, bahwa pemerintahnya menghormati proses yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya menunggu bagaimana konklusi dari proses tersebut.

Sebagaimana diketahui, perusahaan besar asal AS tengah mengalami proses bisnis yang cukup krusial. Freeport misalnya, setelah sukses mendapat perubahan izin, masih harus menyelesaikan negosiasi kontrak karya. Terkait dengan hal itu, Elkind mengaku pemerintahnya tak akan ikut campur.

"Perusahaan-perusahaan AS pastinya bisa berkontribusi dengan baik di pasar Indonesia apabila pemerintah Indonesia masih menginginkan keberadaan di Indonesia. Yang pasti, pemerintah AS sendiri menghormati demokrasi di Indonesia, menghormati proses yang ada di Indonesia dan kami menunggu bagaimana konklusi dari permasalahan ini dari pihak pemerintah Indonesia," katanya.

Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan semua upaya agar dapat terus mengembangkan sektor energi. Ia pun menyebut bahwa upaya penting terkait dengan hal itu, antara lain dengan memperkuat kerjasama di bidang energi dengan Amerika Serikat. Menurutnya, kerja sama ini harus terus diperkuat kendati kondisi terus berubah.

“Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa energi mesti dibangun habis-habisan karena itulah penggerak pertumbuhan ekonomi. Kita juga tahu bahwa perusahaan AS selama ini sangat berperan di sini. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menggali semua potensi agar kerjasama antara Indonesia dan AS makin kuat,” kata Sudirman Said.

Menurut Sudirman, bagi sebuah negara yang tengah berkembang seperti Indonesia, sudah sepatutnya untuk bisa bersikap baik terhadap siapa pun yang berniat investasi. Ia meyakinkan bahwa sikap itu akan mengembangkan perekonomian masing-masing negara. Menurut Sudirman, beberapa perusahaan pertambangan asal AS seperti Freeport dan Chevron telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

"Tetapi yang mesti kita sadari adalah kita sedang melakukan adjustment termasuk bagaimana memikirkan bagian dari daerah, itu harus kita dengarkan, itu konsekuensi dari demokrasi, saya kira rekan-rekan kita dari AS perlu memahami itu," pungkasnya.
Tags:

Berita Terkait