Peneliti Senior LIPI, Ikrar Nusa Bakti berharap agar Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) tidak takut untuk meloloskan delapan nama calon pimpinan KPK yang bukan karena terkenal. Menurutnya, capim KPK yang tidak memiliki nama yang ‘mentereng’ tapi dengan integritas baik perlu menjadi perhatian pansel.
“Jangan sampai hanya pansel itu hanya melihat orang dari kehebatan namanya, pangkatnya, dan jabatannya yang pernah disandang di masa lalu. Tapi dia harus bisa melihat bahwa seseorang yang tidak terkenal sekalipun itu kalau memiliki integritas, independensi, dan kapasitas yang baik, itulah yang buat saya harus menjadi orang pertama yang dipilih,” ujarnya dalam suatu diskusi di Jakarta, Jumat (28/8).
Menurut Ikrar, jika sudah lolos dari pansel, masuk ke tahapn uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tets) di DPR. Namun, ukuran penilaian dari fit and proper test di DPR selama ini bukan dari kriteria yang disebutkan oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Tapi lebih kepada persoalan penerimaan atau akseptabilitas oleh parlemen. “Pertarungan yang paling besar adalah pertarungan di DPR,” sebutnya.
Kekhawatiran Ikrar lainnya terkait nama terkenal adalah berpotensi memiliki kedekatan dengan anggota DPR. Jika lolos ke tahap fit and proper test, calon dengan nama terkenal tersebut dengan mudah dipilih oleh DPR. “Uang kemudian di dalam fit and proper test lebih bicara ketimbang nalar sehat. Mereka ketakutan kalau memilih orang yang akan memakan diri mereka sendiri,” paparnya.
Selain itu, Ikrar juga menilai capim KPK yang berlatar belakang jabatan publik yang tinggi cenderung memiliki rekam jejak yang tidak baik. Hal ini sesuai dari pemantauan dirinya saat proses seleksi wawancara lalu. Bahwa terdapat calon yang mengatakan kalau menggunakan rumah dan mobil dinas sementara dia sudah tidak menjabat di insitusi asal, itu dinilai calon itu bukanlah suatu pelanggaran.
“Dibandingkan orang-orang yang punya nama di masa lalu tapi kemudian punya rekam jejak yang bisa kita endus sebagai satu hal yang dikatakan tindakan koruptif,” katanya
Menurut Ikrar, pansel menilai capim bukan hanya berdasarkan kemampuan intelektual saja. Tapi juga, mempertimbangan hati nurani dan jawaban capim saat seleksi wawancara beberapa waktu lalu. ”Bukan cuma otak, bukan cuma nalar yang harus bermain di sini tapi juga hati nurani juga harus bermain,” jelasnya.