Selama tiga hari, Presiden Joko Widodo (Jokowi), memimpin rapat maraton di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Dalam rapat ini akan dibahas mengenai penemuan 154 peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi “penghalang” atau barrier dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Termasuk, peraturan yang di dalamnya berkaitan dengan persoalan rendahnya penyerapan anggaran oleh daerah-daerah. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo untuk menerapkan sistem reward and punishment kepada daerah yang serapannya masih sangat rendah.
“Bentuk punishment itu bisa dilakukan misalnya dengan tidak memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK), memotong insentif atau kalau perlu juga uang tidak transfer dengan cash tapi dalam surat utang,” kata Pramono kepada wartawan seusai mengikuti sidang kabinet paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9) siang.
Tetap intinya, kata Pramono, rapat maraton di Bogor itu akan menindaklanjuti temuan yang dilaporkan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai adanya 154 peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan. “Mudah-mudahan 154 peraturan yang dianggap menjadi barrier, itu bisa diuraikan,” tuturnya.
Terkait persoalan penyerapan anggaran yang rendah, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan road show.Hal ini dilakukan untuk menjelaskan masalah pencegahan yang akan disosialisasikan oleh Jaksa Agung, Kapolri dan dirinya kepada unsur pelaksana di semua kabupaten, provinsi sehingga alasan ketakutan tidak jadi penghalang dalam penyerapan anggaran.
“Uang Rp273 tirliun itu kita harapkan bisa kita disperse dan bisa pada kuartal III ini, kita akan bisa mencoba pada 60 persen penyerapan belanja modal. Dengan demikian maka kita bisa melihat likuiditas di market akan bisa lebih baik lagi,” papar Luhut.
Luhut mengatakan, pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa semua unsur-unsur di dalam kabinet ini akan membangun kekompakan yang baik. Ia juga berjanji akan bertindak tegas jika terdapat pihak seperti menteri yang tidak mematuhi hal ini.
“Lebih dari pada itu, masalah loyalitas tegak lurus kepada institusi itu dilakukan dan kita akan bertindak tegas kepada orang ataupun elemen sampai pada tingkat menteri pun apabila tidak mematuhi perintah atau keputusan yang telah diberikan oleh rapat kabinet,” ujar Luhut.
Ia percaya, hal ini bisa menjadi cara ampuh dalam menghilangkan keragu-raguan atau ketakutan dalam menyerap anggaran oleh daerah. Luhut mengatakan, pemerintah pusat telah memperhitungkan hal ini dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian. “Kami sangat hati-hati, sangat aware, tidak juga over confidence tapi kami confidence karena kami melihat angka-angka, data-data itu memeng kita mengarah ke arah lebih baik,” katanya.
Luhut juga meminta jangan ada pikiran bahwa pemerintah tidak paham atas masalah ekonomi yang kini dihadapi. “Kami sangat paham, saya sebagai Menko Polhukam, berangkat pekerjaan saya itu melihat bagaimana masalah-masalah ekonomi yang tadi sudah saya jelaskan atau akan dijelaskan oleh Menteri Perekonomian,” pungkasnya.