Satu tahun sudah DPR periode 2009-2014`bekerja. Sayangnya, belum ada satupun Rancangan Undang-Undang (RUU) utuh yang dirampungkan. DPR hanya dapat merampungkan Perppu Pilkada, KPK dan Pemda. Itu pula yang menjadi sorotan publik. Energi DPR di awal-awal lebih banyak dihabiskan ‘perseteruan’ Koalisi Indonesia Hebat (KIH) versus Koalisi Merah Putih (KMP).
Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, mengatakan publik menyoroti kinerja DPR, khusunya terkait fungsi legislasi. Ia menilai anggota dewan lebih banyak disibukan dengan pergi ke luar negeri. Padahal, sejumlah pekerjaan rumah seperti proses calon komisoner Komisi Yudisial, Capim KPK belum dapat dilaksanakan untuk diboyong ke paripurna.
“Pimpinan komisi tidak beres. Kalau gitu apa yang dikritik wajar, evaluasi yang sama apa yang kita lakukan. Tidak maksimal (fungsi legislasi). Belum maksimal setahun ini apa yang dibanggakan,” katanya di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (1/10)
Politisi Partai Gerindra itu mengakui kinerja komisi tempatnya bernaung terbilang buruk. Ia menilai tidak ada prestasi atas kinerja komisinya. Pasalnya, dalam bidang legislasi Komisi III masih disibukan dengan melakukan proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Target legislasi perundang-perundangan harus selesai, parlemen ngomong harus berani mengkritik pemerintah, ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengaku heran dengan buruknya kinerja DPR selama satu tahun. Menurutnya, terlepas dari kesengajaan atau tidak, di tahun berikutnya DPR mesti menunjukan kinerja legislasi.
“Entah siapa membuat DPR sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga yang diangkat ke publik itu isu yang ecek-ecek. Antara lain, anggota kunker dicari-cari masalahnya, sehingga para anggota komentar reme temeh yang tidak penting,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu berpandangan, DPR semestinya fokus pada persoalan yang bersentuhan dengan masyarakat. Sebab dengan begitu, DPR tidak lagi disibukan dengan hirup pikuk persoalan yang semestinya bukan bidangnya. Menurutnya, DPR setahun ini lelah dengan pergelutan di dalam internal. “DPR lelah dengan diri sendiri,” ujarnya.
Anggota Komisi I Prananda Surya Paloh mengakui kinerja DPR selama satu tahun tak menghasilkan kinerja yang membagakan. Pasalnya minimnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR, terutama legislasi. “Kita akui kinerja DPR menjadi sorotan publik. Tetapi tidak semua yang dilakukan anggota itu salah,” ujarnya.
Energi lembaga pimpinan Setya Novanto selama dua bulan pertama dihabiskan dalam merebut kepentingan politik. Hasilnya parlemen gaduh. Dampaknya, justru mengganggu pembangunan pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla.
Ia berpandangan pandangan publik terhadap kinerja DPR tak dapat disalahkan. Pasalnya itu tadi, dari 39 RUU prioritas Prolegnas 2015, DPR belum satu pun menghasilkan UU. “Kami jujur masih banyak RUU yang harus diselesaikan. Mulai RUU Kamnas dan RKUHP serta lainnya,” ujarnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu lebih lanjut berpandangan buruknya kinjera DPR dibuktikan dengan terdapat beberapa anggota dewan yang melanggar kode etik. Setidaknya setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuktikan bersalah sejumlah anggota dewan yang melanggara kode etik. Mulai dari kasus dugaan ijazah palsu, rumah tangga hingga kunjungan kerja bermuatan politis.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berpandangan persoalan legislasi memang kerap menjadi perhatian masyarakat luas. Menurutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pemerintah sudah berjalan baik. “Tapi persoalan legislasi harus diperbaiki bersama DPR dan pemerintah. Legislasi tidak sesuai target. Ini otokritik untuk DPR dan pemerintah, karena persoalan legislasi kurang,” pungkas mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 itu.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, mengatakan publik menyoroti kinerja DPR, khusunya terkait fungsi legislasi. Ia menilai anggota dewan lebih banyak disibukan dengan pergi ke luar negeri. Padahal, sejumlah pekerjaan rumah seperti proses calon komisoner Komisi Yudisial, Capim KPK belum dapat dilaksanakan untuk diboyong ke paripurna.
“Pimpinan komisi tidak beres. Kalau gitu apa yang dikritik wajar, evaluasi yang sama apa yang kita lakukan. Tidak maksimal (fungsi legislasi). Belum maksimal setahun ini apa yang dibanggakan,” katanya di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (1/10)
Politisi Partai Gerindra itu mengakui kinerja komisi tempatnya bernaung terbilang buruk. Ia menilai tidak ada prestasi atas kinerja komisinya. Pasalnya, dalam bidang legislasi Komisi III masih disibukan dengan melakukan proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
“Target legislasi perundang-perundangan harus selesai, parlemen ngomong harus berani mengkritik pemerintah, ujarnya.
Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengaku heran dengan buruknya kinerja DPR selama satu tahun. Menurutnya, terlepas dari kesengajaan atau tidak, di tahun berikutnya DPR mesti menunjukan kinerja legislasi.
“Entah siapa membuat DPR sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga yang diangkat ke publik itu isu yang ecek-ecek. Antara lain, anggota kunker dicari-cari masalahnya, sehingga para anggota komentar reme temeh yang tidak penting,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu berpandangan, DPR semestinya fokus pada persoalan yang bersentuhan dengan masyarakat. Sebab dengan begitu, DPR tidak lagi disibukan dengan hirup pikuk persoalan yang semestinya bukan bidangnya. Menurutnya, DPR setahun ini lelah dengan pergelutan di dalam internal. “DPR lelah dengan diri sendiri,” ujarnya.
Anggota Komisi I Prananda Surya Paloh mengakui kinerja DPR selama satu tahun tak menghasilkan kinerja yang membagakan. Pasalnya minimnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPR, terutama legislasi. “Kita akui kinerja DPR menjadi sorotan publik. Tetapi tidak semua yang dilakukan anggota itu salah,” ujarnya.
Energi lembaga pimpinan Setya Novanto selama dua bulan pertama dihabiskan dalam merebut kepentingan politik. Hasilnya parlemen gaduh. Dampaknya, justru mengganggu pembangunan pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla.
Ia berpandangan pandangan publik terhadap kinerja DPR tak dapat disalahkan. Pasalnya itu tadi, dari 39 RUU prioritas Prolegnas 2015, DPR belum satu pun menghasilkan UU. “Kami jujur masih banyak RUU yang harus diselesaikan. Mulai RUU Kamnas dan RKUHP serta lainnya,” ujarnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu lebih lanjut berpandangan buruknya kinjera DPR dibuktikan dengan terdapat beberapa anggota dewan yang melanggar kode etik. Setidaknya setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuktikan bersalah sejumlah anggota dewan yang melanggara kode etik. Mulai dari kasus dugaan ijazah palsu, rumah tangga hingga kunjungan kerja bermuatan politis.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung berpandangan persoalan legislasi memang kerap menjadi perhatian masyarakat luas. Menurutnya, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pemerintah sudah berjalan baik. “Tapi persoalan legislasi harus diperbaiki bersama DPR dan pemerintah. Legislasi tidak sesuai target. Ini otokritik untuk DPR dan pemerintah, karena persoalan legislasi kurang,” pungkas mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 itu.