Rabu, 21 October 2015
ADPHI, Sarana Diskusi Sekaligus Kontribusi Bagi Hukum Indonesia
Perbandingan hukum menjadi sesuatu yang tidak terelakan dalam perkembangan pemikiran hukum di era globalisasi.
HAG
     0 
ADPHI, Sarana Diskusi Sekaligus Kontribusi Bagi Hukum Indonesia
Prof Topo Santoso (tengah). Foto: RES

Perwakilan Dosen dari Fakultas Hukum di seluruh Indonesia menghadiri launching pembentukan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI) atau Indonesian Association of Comparative Law. Acara tersebut berlangsung sejak Selasa kemarin sampai Rabu (21/10), di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Selain untuk saling bertukar informasi dan berdiskusi, asosiasi ini diharap berkontribusi demi sistem hukum di Indonesia.

"ADPHI ini memang dirancang sebagai sarana bertukar pikiran para ilmuwan hukum di Indonesia yang fokus pada perbandingan hukum. Harapannya, asosiasi ini dapat menjadi semakin besar, sehingga teori-teori hukum di Indonesia semakin berkembang," ujar Prof Topo Santoso selaku Ketua ADPHI kepada hukumonlinepada Selasa (20/10).

Di samping itu, lanjut Prof Topo Santoso, ADPHI juga ditujukan untuk mengembangkan keilmuan dan menggalakan riset-riset perbandingan hukum. Dalam jangka panjang, ADPHI diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum di berbagai aspek.

Asosiasi ini juga tidak tertutup untuk dosen hukum perbandingan saja. Namun untuk para peminat hukum perbandingan baik dari profesi maupun profesi lainnya dapat bergabung dalam asosiasi ini.

“Asosiasi bagi dosen yang mengajar atau memberikan materi mengenai studi perbandingan hukum di kekhususan apa saja. Akan ada dua jenis keanggotan yaitu biasa dan kehormatan. Anggota kehormatan yaitu peminat hukum perbandingan yang memenuhi syarat dan diusulkan pengurus dan ditetapkan di kongres,” kataProf Topo.

Sejalan dengan Prof Topo, Agus Mulya Karsona, Wakil Dekan I FH Unpad menyambut gembira pendirian asosiasi ini. “Saya menyambut gembira pendirian asosiasi ini dengan harapan asosiasi dapat mengembangkan hukum sebagai ilmu dan metode secara jelas. Agar asosasi dapat membantu FHdi Indonesia untuk mengembangkan perbandingan hukum baik s1 maupun S2 dan S3,” tutur Agus.

Sementara itu, Sekjen ADPHI Susi Dwi Harijanti mengatakan bahwa perbandingan hukum menjadi sesuatu yang tidak terelakan dalam perkembangan pemikiran hukum di era globalisasi. "Sepertinya menjadi sulit bagi peneliti hukum untuk tidak menggunakan perbandingan hukum, karena dengan perbandingan, kita dapat melihat berbagai macam perspektif atas sebuah permasalahan dan solusinya," ujar Susi.

ADPHI sendiri dibentuk pada 12 April 2015. Sedangkan peresmian ini juga sekaligus mempromosikan berbagai program kerja unggulan ADPHI seperti mengadakan International Conference on Comparative Law, pengembangan kurikulum perbandingan hukum bagi jenjang S1, S2, dan S3, hingga membuat jurnal yang dijadikan sarana untuk mendiseminasi pemikiran-pemikiran hukum dari berbagai ahli hukum di Indonesia.

Dalam susunan organisasinya ADPHI memiliki 3 departemen, yaitu departemen Akademik, Penelitian dan Kegiatan Ilmiah, serta Publikasi dan Informasi. Tiga departemen ini guna mendukung program kerja unggulan ADPHI, seperti: pengembangan kurikulum perbandingan hukum bagi jenjang Sarjana dan Pascasarjana, penyelenggaraan seminar internasional, hingga peluncuran jurnal sebagai sarana diseminasi pemikiran hukum dari berbagai ahli hukum di Indonesia.

Sedangkan pengurus ADPHI, diantaranya Prof Topo Santoso sebagai Ketua, Susi Dwi Harijanti sebagai Sekretaris Jenderal, dan Lailani Sungkar sebagai Bendahara.

Dalam rangkaian Kongres ADPHI juga dilengkapi dengan sesi Public Lecture dari Gery Bell dari University of Singapore yang merupakan Ahli Perbandingan Hukum dengan mengangkat tema Perkembangan Pemikiran Hukum: Antara Ilmu dan Metode.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.