Sejumlah anggota dewan mulai menggalang mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Langkah itu sebagai bentuk keprihatinan terhadap lembaga legislatif yang tercemar akibat dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh orang nomor satu di parlemen.
“Ini sikap dari anggota, kalau ditanya apakah sudah berkoordinasi dengan fraksi, walau pun belum saya akan bertanggungjawab. Saya yakin sikap ini akan didukung fraksi,” ujar anggota Komisi III Taufiqulhadi saat menggelar jumpa pers dengan sejumlah anggota dewan lainnya di ruang Komisi VI DPR, Jumat (20/11).
Taufiqulhadi mengakui aturan mengenai mosi tidak percara tidak diatur dalam Tata Tertib DPR. Namun sikap sejumlah anggota dewan itu sebagai bentuk sikap moral. Tekanan yang diberikan sejumlah anggota dewan dalam bentuk moral. Ia meyakini 10 fraksi partai yang terdapat di DPR bakal mendukung mosi tidak percaya tersebut.
Menurutnya, aksi penggalangan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPR Setya Novanto akan digalang dengan membubuhkan tandatangan pada Senin (23/11) pekan depan. “Jadi bukan hanya 4 fraksi ini. Kami yakin seyakin-yakinnya 10 fraksi akan mendukung mosi ini,” ujarnya.
Politisi Partai Nasdem itu berpandangan harapan agar DPR menjadi lebih baik pasca kasus pertemuan pria biasa disapa Setnov itu dengan Capres Amerika Serikat Donal Trump, ternyata tidak mengubah kearah lebih baik. Sebaliknya, sikap Setnov semakin terkuak dengan laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia mendorong agar MKD memproses dugaan kasus tersebut secara terbuka.
“Kami dorong Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR. Kalau tidak mau mundur rekomendasi itu harus mengundurkan diri,” ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) itu.
Anggota Komisi VII Inas Nasrullah Zubir khawatir dengan persoalan yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. Pasalnya berkaitan dengan energi sumber daya mineral menjadi ranah Komisi VII. Ia berpandangan dugaan keterlibatan Setnov sebagai ‘makelar’ pada ujungnya upaya ‘pemalakan’ terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI).