Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pajaitan meminta aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) ikut membantu dalam pengawasan penggunaan dana desa suapaya tidak disalahgunakan.
"Dana desa harus dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan. Oleh karena itu Babinsa dan Babinkamtibmas harus ikut mengawasi penggunaan dana desa,"kata Menkopolhukam Luhut B Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten, di Serang, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan desa melalui dana desa adalah program yang penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan, menggerakan ekonomi masyarakat di pedesaan termasuk sebagai salah upaya untuk mengurangi potensi radikalisme, jika dana desa tersebut dikelola dengan baik di desa-desa untuk membangun ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, aparat desa dan seluruh pemangku kepentingan di pemerintah desa untuk bersama-sama memanfaatkan dana desa tersebut dengan baik dan jangan sampai ada penyalahgunaan.
"Peran Danramil dan Kapolsek harus bersinergi untuk melakukan pengawasan melalui jajarannya masing-masing di desa-desa. Begitu juga bupati, walikota dan gubernur harus duduk bersama agar bisa mengurangi kemiskinan di Banten," kata Luhut dihadapan sekitar seribu orang yang hadir dalam silaturahmi tersebut.
Menurutnya, dana desa digunakan untuk kemajuan pembangunan desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 74 ribu desa. Pemerintah pada tahun lalu sudah mulai mengucurkan dana desa tersebut dan tahun ini ditingkatkan dua kali lipat hingga mencapai angka masing-masing desa Rp1 miliar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Desa.
"Belum pernah dalam sejarah Indonesia membuat program desa dan infrastruktur seperti saat ini yang dilaksanakan pemerintah Pak Presiden Joko Widodo. Untuk itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan," kata Luhut.
"Dana desa harus dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan. Oleh karena itu Babinsa dan Babinkamtibmas harus ikut mengawasi penggunaan dana desa,"kata Menkopolhukam Luhut B Panjaitan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten, di Serang, Senin.
Ia mengatakan, pembangunan desa melalui dana desa adalah program yang penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan, menggerakan ekonomi masyarakat di pedesaan termasuk sebagai salah upaya untuk mengurangi potensi radikalisme, jika dana desa tersebut dikelola dengan baik di desa-desa untuk membangun ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, aparat desa dan seluruh pemangku kepentingan di pemerintah desa untuk bersama-sama memanfaatkan dana desa tersebut dengan baik dan jangan sampai ada penyalahgunaan.
"Peran Danramil dan Kapolsek harus bersinergi untuk melakukan pengawasan melalui jajarannya masing-masing di desa-desa. Begitu juga bupati, walikota dan gubernur harus duduk bersama agar bisa mengurangi kemiskinan di Banten," kata Luhut dihadapan sekitar seribu orang yang hadir dalam silaturahmi tersebut.
Menurutnya, dana desa digunakan untuk kemajuan pembangunan desa di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 74 ribu desa. Pemerintah pada tahun lalu sudah mulai mengucurkan dana desa tersebut dan tahun ini ditingkatkan dua kali lipat hingga mencapai angka masing-masing desa Rp1 miliar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Desa.
"Belum pernah dalam sejarah Indonesia membuat program desa dan infrastruktur seperti saat ini yang dilaksanakan pemerintah Pak Presiden Joko Widodo. Untuk itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan," kata Luhut.