Kamis, 21 April 2016
Kunjungi Eropa, Presiden Diminta Bahas Kerjasama Perpajakan Internasional
Salah satunya terkait dengan kesepakatan mekanisme sanksi ekonomi maupun politik bagi negara-negara tax heaven.
ANT
Dibaca: 1253 Tanggapan: 0
Kunjungi Eropa, Presiden Diminta Bahas Kerjasama Perpajakan Internasional
Ilustrasi: BAS
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan mendorong Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Eropa untuk membahas kembali kerja sama perpajakan internasional.Salah satu desakan berkaitan dengan pemberian sanksi bagi negara-negara yang masuk kategori surga pajak atau tax heaven.

"Presiden Jokowi perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang menjadi surga pajak," kata Koordinator Forum Pajak Berkeadilan, Ah Maftuchan, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis(21/4).

Hal ini, lanjut Maftuchan,untuk memastikan pertukaran informasi melalui AEoI (Pertukaran Otomatis Informasi) dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, kunjungan ini juga dapat digunakan untuk kembali mendorong pembentukan Badan Perpajakan Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia menilai bahwa pembentukan Badan Perpajakan Internasional merupakan hal yang penting untuk memastikan pelibatan negara-negara miskin dan berkembang yang selama ini terpinggirkan agar dapat turut menentukan Sistem Perpajakan Global.

"Usulan pembentukan Badan Perpajakan di bawah PBB pernah disampaikan oleh negara-negara G-77 di Konferensi Ketiga PBB mengenai Pembiayaan untuk Pembangunan di Addis Ababa tahun 2015. Namun pada saat itu negara-negara maju, terutama Inggris, menolak usulan tersebut," ucapnya.

Atas dasaritu, lawatan Presiden Jokowi ke Eropa seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk membuka kembali pembicaraan mengenai hal kerja sama perpajakan internasionl,sehingga mendorong perubahan tata kelola perpajakan internasional yang selama ini menjadikepentingan negara maju.

Forum Pajak Berkeadilan terdiri atas Perkumpulan Prakarsa, ASPPUK, ICW (Indonesia Corruption Watch), IGJ (Indonesia for Global Justice), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), ILR (Indonesian Legal Roundtable), PWYP Indonesia, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), TII (Transparency International Indonesia).

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bertemu dengan pimpinan Dewan Eropa, Komisi Eropa dan Parlemen Eropa serta Raja Kerajaan Belgia Philippe di Brussels, Kamis. Tim Komunikasi Presiden Avi Dwipayana dalam keterangannya di Brussels (21/4), menyebutkan Presiden Jokowi akan melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Parlemen Eropa, Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa.

Sebelumnya Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Brussels Belgia pada Rabu (20/4) sekitar pukul 18.50 waktu setempat atau pukul 23.50 WIB. Saat tiba di Bandara Internasional Abelag Brussel, Presiden Jokowi disambut oleh Kepala Protokol Kerajaan Belgia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia dan Sandra Thamrin, serta beberapa staf dari KBRI Brussel.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Belgia adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BKPM Franky Sibarani.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.