PWYP Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi
Berita

PWYP Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Komitmen pemerintah yang dinyatakan dalam forum Anti-Corruption Summit London 2016 harus dibarengi langkah nyata di dalam negeri melalui tahapan-tahapan yang pasti dan terukur.

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit
Foto: pwyp-indonesia.org
Foto: pwyp-indonesia.org
Publish What You Pay Indonesia (PWYP) memberi apresiasi positif atas Komitmen Indonesia dalam Anti-Corruption Summit London 2016 yang berlangsung 12 Mei 2016. Dalam dokumen country statement tersebut, Indonesia mengusung isu-isu krusial yang saat ini tengah menjadi perhatian publik di dalam negeri.

Isu-isu krusial itu diantaranya mengenai transparansi kepemilikan sesungguhnya dari entitas bisnis/perusahaan yang populer disebut beneficial ownership (BO) untuk mencegah korupsi, penghindaran pajak, pembiayaan terorisme dan praktik pencucian uang.

Pada sektor pajak dan transparansi fiskal, Indonesia menyatakan akan melaksanakan prinsip-prinsip G20 baik standar integritas pengadaan maupun dalam prinsip open data, sedangkan di bidang perpajakan, Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan inisiatif Common Reporting Standard dan Addis Tax Initiative.

Komitmen-komitmen lainnya yang di-highlight oleh Pemerintah Indonesia antara lain berkaitan dengan whistle blower, pengembalian dan pemulihan aset, anti-impunity, serta pengembangan aspek inovasi, budaya dan pendidikan anti-korupsi.

Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia mengatakan, komitmen Indonesia yang dinyatakan dalam forum internasional tersebut harus dibarengi oleh langkah nyata di dalam negeri melalui tahapan-tahapan yang pasti dan terukur. Misalnya, berkaitan dengan transparansi beneficial ownership.

Menurutnya, pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih clear dan tegas untuk mendorong prinsip tersebut, misalnya dengan ketentuan di bursa efek, transparansi kepemilikan perusahaan melalui Dirjen AHU-Kemenkumham, serta melalui peraturan pemerintah yang terintegrasi lainnya, seperti penerapan sistem Single Identity Number (SIN).

“Di samping itu, penegasan kembali komitmen Indonesia dalam penerapan Addis Tax Initiatives (ATI) dimana Indonesia juga telah menjadi anggota di dalamnya juga merupakan langkah positif untuk memastikan koherensi kebijakan untuk pembangunan, karena di dalamnya juga terkandung komitmen untuk meningkatkan sistem perpajakan dan manajemen penerimaan dari sektor sumber daya alam,” kata Maryati di Jakarta, Senin (16/5).

Forum yang dihadiri kepala-kepala negara, pejabat pemerintahan serta parlemen, dan organisasi masyarakat sipil dari hampir 40 negara di dunia tersebut menghasilkan komunike yang menekankan bahwa mengatasi korupsi penting untuk keberlanjutan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, keamanan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang, serta mengatasi kejahatan serius yang teroganisir.

“Tidak ada negara yang imun dari korupsi, karena itu Pemerintah perlu bekerja sama dan bermitra dengan masyarakat sipil, swasta dan komponen strategi lainnya,” kata Maryati.

Dia menambahkan tantangan ini harus diatasi dengan keterbukaan, karena merupakan tanggung jawab dan komitmen bersama sebagaimana menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan untuk secara substansial menurunkan angka korupsi dan suap dalam berbagai bentuk, serta memperkuat upaya sita dan pengembalian aset yang dikorupsi (Goal 16 – SDGs).

Tags:

Berita Terkait