Pemerintah terus melakukan sosialisasi perbaikan kebijakan investasi kepada para investor. Perbaikan kebijakan investasi ini berkaitan erat dengan perbaikan ranking ease doing of bussines di Indonesia. Untuk memperluas informasi terkait perbaikan kebijakan investasi tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk menyebarluaskan berbagai perbaikan iklim investasi kepada investor.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKPM Franky Sibarani dalam acara Rakernas Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, yang digelar di Jakarta, Rabu (1/6). “Kami percaya, Kadin dan pelaku bisnis mampu ikut meyakinkan dunia usaha internasional, tentang berbagai reformasi yang sudah dijalankan pemerintah di bidang investasi. Hal ini diperlukan untuk menghadapi persaingan menarik investasi yang cukup ketat,” kata Franky.
Menurut Franky, informasi dari kalangan dunia usaha yang sudah merasakan sendiri perbaikan iklim investasi dapat lebih meyakinkan investor. Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan upaya perbaikan daya saing investasi melalui serangkaian paket kebijakan yang sudah dikeluarkan.
Termasuk yang terbaru adalah perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia dan penerbitan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah juga sudah melakukan berbagai terobosan dalam memberikan layanan investasi, seperti membangun sistem perizinan online, PTSP maupun terobosan layanan seperti layanan investasi tiga jam dan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK).
“Pemerintah juga sudah membentuk task force untuk memastikan seluruh kebijakan yang sudah dihasilkan dapat terimplementasikan, termasuk di daerah. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim innvestasi yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.
Pada kesempatan Rakernas Kadin ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BKPM dan Kadin terkait kerja sama teknis dan promosi bersama di bidang penanaman modal. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Azhar Lubis dan Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani.
Selain Kepala BKPM Franky Sibarani, turut hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Franky menjelaskan, MoU tersebut merupakan bentuk konkret upaya BKPM untuk menjalin kemitraan dengan kalangan dunia usaha, menyebarluaskan informasi kebijakan investasi yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM Azhar Lubis menjelaskan ruang lingkup kerjasama yang dilakukan terkait penyebarluasan informasi, pertukaran data dan informasi (data base) khususnya terkait potensi investasi ke Indonesia, serta kerjasama penyiapan bahan promosi. “Kerjasama akan dilakukan juga dalam fasilitasi penerimaan dan pengiriman misi pengusaha asing dan nasional, kerjasama promosi penanaman modal, kerjasama sosialisasi dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani menjelaskan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang disinyalir dapat mempercepat arus investasi yang masuk ke dalam negeri.
“Dengan ease of doing business yang lebih baik, maka dapat membuka investasi dan menciptakan lapangan kerja," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKPM Franky Sibarani dalam acara Rakernas Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, yang digelar di Jakarta, Rabu (1/6). “Kami percaya, Kadin dan pelaku bisnis mampu ikut meyakinkan dunia usaha internasional, tentang berbagai reformasi yang sudah dijalankan pemerintah di bidang investasi. Hal ini diperlukan untuk menghadapi persaingan menarik investasi yang cukup ketat,” kata Franky.
Menurut Franky, informasi dari kalangan dunia usaha yang sudah merasakan sendiri perbaikan iklim investasi dapat lebih meyakinkan investor. Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan upaya perbaikan daya saing investasi melalui serangkaian paket kebijakan yang sudah dikeluarkan.
Termasuk yang terbaru adalah perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia dan penerbitan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Pemerintah juga sudah melakukan berbagai terobosan dalam memberikan layanan investasi, seperti membangun sistem perizinan online, PTSP maupun terobosan layanan seperti layanan investasi tiga jam dan kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK).
“Pemerintah juga sudah membentuk task force untuk memastikan seluruh kebijakan yang sudah dihasilkan dapat terimplementasikan, termasuk di daerah. Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim innvestasi yang kondusif, sehingga dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.
Pada kesempatan Rakernas Kadin ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BKPM dan Kadin terkait kerja sama teknis dan promosi bersama di bidang penanaman modal. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Azhar Lubis dan Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani.
Selain Kepala BKPM Franky Sibarani, turut hadir dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani. Franky menjelaskan, MoU tersebut merupakan bentuk konkret upaya BKPM untuk menjalin kemitraan dengan kalangan dunia usaha, menyebarluaskan informasi kebijakan investasi yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan BKPM Azhar Lubis menjelaskan ruang lingkup kerjasama yang dilakukan terkait penyebarluasan informasi, pertukaran data dan informasi (data base) khususnya terkait potensi investasi ke Indonesia, serta kerjasama penyiapan bahan promosi. “Kerjasama akan dilakukan juga dalam fasilitasi penerimaan dan pengiriman misi pengusaha asing dan nasional, kerjasama promosi penanaman modal, kerjasama sosialisasi dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani menjelaskan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang disinyalir dapat mempercepat arus investasi yang masuk ke dalam negeri.
“Dengan ease of doing business yang lebih baik, maka dapat membuka investasi dan menciptakan lapangan kerja," pungkasnya.