Kurang lebih satu bulan sejak terpilihnya Yualita Widyadhari sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) periode 2016-2019 melalui Kongres INI XXII yang digelar pada 19-21 Mei di Palembang, Sumatera Selatan silam, akhirnya secara resmi dilantik, Rabu (15/6).
Bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), kurang lebih 200 notaris memenuhi ruang aula tempat diselenggarakannya pelantikan dan pengukuhan. Mereka kompak mengenakan setelan jas hitam dengan aksen merah menyala pada dasi dan scraf. Sementara, Yualita terlihat anggun mengenakan setelan merah dengan kemeja putih di dalamnya.
Sesi pelantikan dimulai dengan pembacaan nama-nama anggota pengurus pusat yang akan dilantik. Tak cuma pengurus pusat, sore itu juga dilantik sekaligus Dewan Penasehat, anggota Kelompok Kerja (Pokja) PP INI, dan juga satu dewan baru, yakni Dewan Kajian Hukum dan Kebijakan Publik.
Prosesi pelantikan pun dilakukan secara khidmat dengan sentuhan budaya Jawa Tengah yang kental. Saat prosesi pelantikan, Yualita didampingi oleh dua orang ‘ajudan’ yang membawa bendera Indonesia dan INI berjalan menghampiri barisan pengurus pusat. Uniknya, tepat di belakang Yualita, seorang pengawal ala Keraton Yogyakarta mengikuti pergerakan dari belakang persis sambil memayunginya dengan payung seperti pada masa kerajaan masih berjaya.
Dengan nada pasti di hadapan jajaran pengurus pusat, Yualita kembali memastikan kesediaan jajarannya untuk menemani menahkodai PP INI selama tiga tahun ke depan. “Bersedia!,” jawab pengurus kompak saat Yualita bertanya apakah rekan-rekan bersedia dilantik sebagai pengurus PP INI.
Prosesi pelantikan itu berlangsung kurang lebih selama satu jam. Dalam sambutannya, Yualita mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada jajaran pengurus yang bersedia bekerjasama dalam memajukan profesi notaris melalui PP INI. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Kemenkumham terutama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) lantaran bersedia ‘meminjamkan’ salah satu ruangannya untuk kepentingan pelantikan dan pengukuhan pengurus PP INI yang merupakan pertama kalinya dilakukan. “Ini baru pertama kali,” singkatnya
Selain itu, Yualita menyebutkan bahwa tantangan terbesar yang mesti hadapi jajaran kepengurusannya adalah persoalan kesenjangan kualitas antara notaris di pusat dengan di daerah. Tugas itu semakin berat tatkala fakta yang tidak bisa dihindari adalah pertumbuhan notaris sekitar 1000-1500 per tahun yang menuntut pengurus bekerja ekstra untuk melakukan pemerataan kualitas. Oleh karenanya, Yualita menyusun program pemerataan dengan menggelar pelatihan ke daerah-daerah dengan mendatangkan pengajar yang mumpuni.
Untuk eksternal organisasi, Yualita berencana memperbaharui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian yang terakhir kali dilakukan pada 2006 silam. Tak cuma dengan Kepolisian, rencananya PP INI akan membuat MoU dengan sejumlah institusi yang berafiliasi dengan profesi notaris yang tujuannya untuk menyamakan persepsi terkait profesi ini agar ke depan tidak lagi terjadi kasus-kasus kriminalisasi yang menyeret seorang notaris.
“Dengan Kejaksaan juga untuk samakan persepsi supaya tidak ada kriminalisasi dan perlindungan anggota,” katanya.
Dari pantauan hukumonline, sejumlah tokoh nasional serta petinggi institusi yang terafiliasi dengan profesi notaris turut menghadiri prosesi hingga acara buka puasa bersama dilakukan, seperti perwakilan dari Wantimpres, Bareskrim Polri, Ombudsman, BPHN, Komisi Yudisial, IPPAT, hingga Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Dirjen AHU Freddy Harris mengisi kursi pada barisan terdepan.
Terbentuk ‘Dewan’ Baru
Dalam kepengurusan periode ini, juga dibentuk lembaga baru, yakni Dewan Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Dewan ini dibentuk salah satu tujuannya untuk mengkaji sekaligus mengantisipasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan profesi notaris. Ditemui usai acara, Yualita menjelaskan latar belakang dibentuknya dikarenakan ada kebijakan-kebijakan yang dirancang pemerintah atau masih sebatas wacana yang bersinggungan dengan profesi notaris namun dari sisi hukum dirasakan tidak pas bagi profesi ini.
“Kita sebagai notaris wajib memberi masukan, makanya kita bentuk dewan itu. Kita akan mengkaji permasalahan yang ada kemudian akan disampaikan melalui Kemenkumham dan Sekretararis Negara supaya mereka nanti ada masukan dari kita,” jelasnya.
Yualita menambahkan, cukup berat menyelesaikan pekerjaan rumah PP INI hanya dalam waktu tiga tahun. Namun, ia meyakini bahwa apa yang akan dia lakoni saat ini hingga akhir jabatannya nanti dapat memberikan andil yang besar dalam memperbaiki citra profesi notaris. Salah satu yang menjadi fokus adalah kaderisasi calon-calon pemimpin organisasi agar mengerti seluk-beluk organisasi.
Di kepengurusan kali ini, notaris-notaris yang belum genap tujuh tahun menggeluti profesi diajak bergabung sebagai anggota Pokja PP INI. salah satu tujuannya adalah untuk mengkaderisasi notaris-notaris baru agar lebih mumpuni saat nantinya memimpin organisasi. Atas dasar itu, saat pelantikan hampir separuh pengurus berwajah-wajah baru meramaikan kepengurusan di bawah nahkoda Yualita.
“Kita bentuk kader-kader, siapapun nanti meneruskan itu sudah ada tatanannya. Perlu ada regenerasi disini,” pungkasnya.
Berikut daftar sebagian pengurus yang berhasil hukumonline dapatkan:
Bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), kurang lebih 200 notaris memenuhi ruang aula tempat diselenggarakannya pelantikan dan pengukuhan. Mereka kompak mengenakan setelan jas hitam dengan aksen merah menyala pada dasi dan scraf. Sementara, Yualita terlihat anggun mengenakan setelan merah dengan kemeja putih di dalamnya.
Sesi pelantikan dimulai dengan pembacaan nama-nama anggota pengurus pusat yang akan dilantik. Tak cuma pengurus pusat, sore itu juga dilantik sekaligus Dewan Penasehat, anggota Kelompok Kerja (Pokja) PP INI, dan juga satu dewan baru, yakni Dewan Kajian Hukum dan Kebijakan Publik.
Prosesi pelantikan pun dilakukan secara khidmat dengan sentuhan budaya Jawa Tengah yang kental. Saat prosesi pelantikan, Yualita didampingi oleh dua orang ‘ajudan’ yang membawa bendera Indonesia dan INI berjalan menghampiri barisan pengurus pusat. Uniknya, tepat di belakang Yualita, seorang pengawal ala Keraton Yogyakarta mengikuti pergerakan dari belakang persis sambil memayunginya dengan payung seperti pada masa kerajaan masih berjaya.
Dengan nada pasti di hadapan jajaran pengurus pusat, Yualita kembali memastikan kesediaan jajarannya untuk menemani menahkodai PP INI selama tiga tahun ke depan. “Bersedia!,” jawab pengurus kompak saat Yualita bertanya apakah rekan-rekan bersedia dilantik sebagai pengurus PP INI.
Prosesi pelantikan itu berlangsung kurang lebih selama satu jam. Dalam sambutannya, Yualita mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada jajaran pengurus yang bersedia bekerjasama dalam memajukan profesi notaris melalui PP INI. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Kemenkumham terutama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) lantaran bersedia ‘meminjamkan’ salah satu ruangannya untuk kepentingan pelantikan dan pengukuhan pengurus PP INI yang merupakan pertama kalinya dilakukan. “Ini baru pertama kali,” singkatnya
Selain itu, Yualita menyebutkan bahwa tantangan terbesar yang mesti hadapi jajaran kepengurusannya adalah persoalan kesenjangan kualitas antara notaris di pusat dengan di daerah. Tugas itu semakin berat tatkala fakta yang tidak bisa dihindari adalah pertumbuhan notaris sekitar 1000-1500 per tahun yang menuntut pengurus bekerja ekstra untuk melakukan pemerataan kualitas. Oleh karenanya, Yualita menyusun program pemerataan dengan menggelar pelatihan ke daerah-daerah dengan mendatangkan pengajar yang mumpuni.
Untuk eksternal organisasi, Yualita berencana memperbaharui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepolisian yang terakhir kali dilakukan pada 2006 silam. Tak cuma dengan Kepolisian, rencananya PP INI akan membuat MoU dengan sejumlah institusi yang berafiliasi dengan profesi notaris yang tujuannya untuk menyamakan persepsi terkait profesi ini agar ke depan tidak lagi terjadi kasus-kasus kriminalisasi yang menyeret seorang notaris.
“Dengan Kejaksaan juga untuk samakan persepsi supaya tidak ada kriminalisasi dan perlindungan anggota,” katanya.
Dari pantauan hukumonline, sejumlah tokoh nasional serta petinggi institusi yang terafiliasi dengan profesi notaris turut menghadiri prosesi hingga acara buka puasa bersama dilakukan, seperti perwakilan dari Wantimpres, Bareskrim Polri, Ombudsman, BPHN, Komisi Yudisial, IPPAT, hingga Menteri Hukum dan HAM yang diwakili oleh Dirjen AHU Freddy Harris mengisi kursi pada barisan terdepan.
Terbentuk ‘Dewan’ Baru
Dalam kepengurusan periode ini, juga dibentuk lembaga baru, yakni Dewan Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Dewan ini dibentuk salah satu tujuannya untuk mengkaji sekaligus mengantisipasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan profesi notaris. Ditemui usai acara, Yualita menjelaskan latar belakang dibentuknya dikarenakan ada kebijakan-kebijakan yang dirancang pemerintah atau masih sebatas wacana yang bersinggungan dengan profesi notaris namun dari sisi hukum dirasakan tidak pas bagi profesi ini.
“Kita sebagai notaris wajib memberi masukan, makanya kita bentuk dewan itu. Kita akan mengkaji permasalahan yang ada kemudian akan disampaikan melalui Kemenkumham dan Sekretararis Negara supaya mereka nanti ada masukan dari kita,” jelasnya.
Yualita menambahkan, cukup berat menyelesaikan pekerjaan rumah PP INI hanya dalam waktu tiga tahun. Namun, ia meyakini bahwa apa yang akan dia lakoni saat ini hingga akhir jabatannya nanti dapat memberikan andil yang besar dalam memperbaiki citra profesi notaris. Salah satu yang menjadi fokus adalah kaderisasi calon-calon pemimpin organisasi agar mengerti seluk-beluk organisasi.
Di kepengurusan kali ini, notaris-notaris yang belum genap tujuh tahun menggeluti profesi diajak bergabung sebagai anggota Pokja PP INI. salah satu tujuannya adalah untuk mengkaderisasi notaris-notaris baru agar lebih mumpuni saat nantinya memimpin organisasi. Atas dasar itu, saat pelantikan hampir separuh pengurus berwajah-wajah baru meramaikan kepengurusan di bawah nahkoda Yualita.
“Kita bentuk kader-kader, siapapun nanti meneruskan itu sudah ada tatanannya. Perlu ada regenerasi disini,” pungkasnya.
Berikut daftar sebagian pengurus yang berhasil hukumonline dapatkan:
| Nama | Bidang |
| Refki Ridwan | Ketua Organisasi |
| Zul Trisman | Ketua Pembinaan Anggota |
| Yurisa Martanti | Ketua Pendidikan & Pelatihan |
| Hendra Idris | Ketua Penelitian & Pengembangan |
| Agung Iriantoro | Ketua Perlindungan Profesi |
| I Made Pria Dharsana | Ketua Peraturan & Perundang-undangan |
| Ahmad Yulias | Ketua Dana & Usaha |
| Diah Sulistyani Ratna Sediati | Ketua Hubungan Antar Lembaga |
| Anne Gunadi Martono Widjojo | Ketua Hubungan Kelembagaan Luar Negeri |
| Periasman Effendi | Ketua Teknologi Informasi |
| Alwesius | Ketua Pendidikan & Magang Calon Notaris |
| Indra Jaya | Ketua Keagamaan |
| R. Wiratmoko | Ketua Kesejahteraan Anggota |
| Mochammad Ikhwanul Muslimin | Ketua Pengabdian Masyarakat |
| Yulardi |
Ketua Bidang Kewilayahan I (Aceh, Sumut & Riau) |
| Syaifudin |
Ketua Bidang Kewilayahan II (Sumbar, Jambi & Kep.Riau) |
| Kiagus Muhammad Syukri |
Ketua Bidang Kewilayahan III (Sumsel, Bengkulu, Lampung & Bangka Belitung) |
| Priyatno |
Ketua Bidang Kewilayahan IV (DKI Jakarta, Jabar & Banten) |
| Sumendro |
Ketua Bidang Kewilayahan V (Jateng & DI Yogyakarta) |
| I Wayan Muntra |
Ketua Bidang Kewilayahan VI (Jatim, Bali, NTB & NTT) |
| Petrus Yani Sukardi |
Ketua Bidang Kewilayahan VII (Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim & Kaltara) |
| Hustam Husain |
Ketua Bidang Kewilayahan VIII (Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sulut, Sultra & Gorontalo) |
| Christina Ella Yonatan |
Ketua Bidang Kewilayahan IX (Maluku, Maluku Utara, Papua & Papua Barat) |
| Aulia Taufani | Koordinator Kelompok Kerja |