Presiden Jokowi: Perlu keluar dari Zona Nyaman
Berita

Presiden Jokowi: Perlu keluar dari Zona Nyaman

"Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, Indonesia akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial," kata Presiden Jokowi.

Oleh:
ANT | Sandy Indra Pratama
Bacaan 2 Menit
Presiden Joko Widodo saat membuka dan melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, di JIExpo, Kemayoran, Senin (1/8).
Presiden Joko Widodo saat membuka dan melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, di JIExpo, Kemayoran, Senin (1/8).
Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia perlu untuk keluar dari zona nyaman dalam rangka menumbuhkan inovasi dan kreatifitas serta optimistis dan bahu-membahu yang dapat membuat republik unggul di era globalisasi sekarang ini.
"Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, Indonesia akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial," kata Presiden Jokowi di depan Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 di Jakarta, Selasa (16/8).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan, Presiden Jokowi menyatakan iklim kompetisi antarnegara yang ada sekarang ini sangat sengit dan luar biasa keras.
Untuk itu, ujar dia, diperlukan sejumlah langkah terobosan dengan kecepatan kerja serta lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif guna mengatasi beragam permasalahan utama bangsa, serta keteguhan dalam menjunjung ideologi dan konstitusi negara.
Tanpa itu semua, lanjutnya, kebesaran nasional Indonesia sebagai bangsa akan punah dan akan digulung oleh arus sejarah yang tentu saja tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia. (Baca juga: Presiden Jokowi Berhentikan Archandra Tahar dari Jabatan Menteri ESDM)
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Direktur Pengelola Bank Dunia pernah menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk berperan aktif menciptakan kemajuan perekonomian negara dalam globalisasi.
"Indonesia harus menjadi bagian dari globalisasi," kata Sri di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, akhir Juli lalu.
Halaman Selanjutnya:
Tags: