Rabu, 17 Agustus 2016
Edisi Khusus Kemerdekaan:
17 Nama Jalan dari Tokoh Indonesia Bergelar Hukum
Tak hanya ditabalkan untuk nama jalan di area kampus saja, tapi juga untuk jalan umum.
Fathan Qorib/M-25
Dibaca: 5651 Tanggapan: 0
17 Nama Jalan dari Tokoh Indonesia Bergelar Hukum
Salah satu ruas Jalan Latuharhary di Jakarta Pusat. Foto: Google Map (BAS)
Pernahkah Anda melintasi Jalan Prof M Yamin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat? Atau ke Pulau Sumatera, tepatnya di Palembang, dengan Jalan Jaksa Agung R Soeprapto? Ya, dua nama jalan itu contoh kecil dari banyaknya nama jalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ternyata, antara M Yamin dan R Soeprapto, memiliki kaitan erat satu sama lain.
 
Keduanya merupakan tokoh Indonesia yang bergelar hukum dan berjasa dalam pembangunan hukum di Tanah Air. Bahkan ada yang berperan besar dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia hingga disematkan gelar Pahlawan Nasional. Biasanya, nama tokoh hukum disematkan menjadi nama jalan di lingkungan kampus atau universitas dia berasal.
 
Namun, nama jalan yang akan ditelusuri hukumonline, bukanlah tokoh hukum yang namanya diabadikan nama jalan di dalam area kampus saja. Tapi, ditabalkan di kawasan umum yang biasa dilewati masyarakat Indonesia. Meski antara nama-nama jalan itu berada di pelosok daerah, namun penghormatan atas jasa tokoh hukum tersebut tetap ada.
 
Pencarian nama jalan dari tokoh yang bergelar hukum sengaja diambil 17 orang saja. Alasannya sederhana, karena angka itu bertepatan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
 
Mungkin Anda pernah melintasi atau bahkan memang tinggal di dekat jalan yang dimaksud. Siapa saja mereka, berikut daftar nama jalan yang diambil dari tokoh Indonesia yang bergelar hukum yang berhasil dihimpun hukumonline;


Foto: Google Map

1.    Muhammad Yamin
Muhammad Yamin adalah seorang advokat yang pernah berdebat dengan Soekarno dan Soepomo dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kala itu, Yamin keukeuh agar deklarasi HAM diatur dalam konstitusi. Sedangkan Soepomo bertahan pada negara Indonesia harus mengedepankan paham kekeluargaan, bukan HAM yang dinilai paham individualime yang diimpor dari barat.
 
Nama Muhammad Yamin dijadikan nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya berada dekat dengan jantung kota, jika terus ke arah barat saat melintasi Jalan Prof M Yamin anda akan bertemu dengan salah satu ikon kota Jakarta, Bunderan Hotel Indonesia. (Baca Juga: Muhammad Yamin, Pelopor Hak Asasi Manusia di Awal Republik)


Foto: Google Map

2.    Soepomo
Jalan Soepomo dapat anda temui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Siapakah Soepomo itu? Dia merupakan peraih gelar doktor saat usianya masih tergolong muda, yakni 24 tahun. Soepomo juga merupakan salah satu sosok penting dalam sidang BPUPKI. Dengan paham integralistiknya, Soepomo awalnya menentang HAM dimasukkan dalam konstitusi. Alasan Soepomo karena negara dan rakyat adalah sat kesatuan seperti halnya tubuh manusia, sehingga tak mungkin yang satu akan menyakiti yang lain. (Baca Juga: Soepomo, Tokoh Hukum Penjunjung Kolektivisme Adat)


Foto: Google Map

3.    Kusumah Atmadja
Kembali ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Terdapat jalan Kusumah Atmadja, tepatnya sebelah selatan dari gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kusumah Atmadja adalah Ketua Mahkamah Agung yang pertama. Dia juga yang mengambil sumpah jabatan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Pria kelahiran Purwakarta, Jawa Barat ini, lulus dari Sekolah Kehakiman pada tahun 1913. Ia melanjutkan pendidikan hukumnya di Universitas Leiden, Belanda. (Baca Juga: Kusumah Atmadja, Hakim Tiga Zaman)


Foto: Google Map

4.    R Soeprapto
Bagi Korps Adhyaksa, siapa yang tak kenal R Soeprapto. Melalui SK Jaksa Agung ke-IX Soegiharto, No KEP-061/D.A/1967, R Soeprapto ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan. Sebelum menjabat Jaksa Agung periode 1951-1959, R Soeprapto tercatat pernah menjadi hakim di sejumlah daerah di Indonesia. Kini, R Soeprapto diabadikan namanya sebagai salah satu jalan tepatnya di Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

 
Foto: Google Map

5.    Latuharhary
Di Jakarta, sepanjang jalan Latuharhary berdiri kantor Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Letaknya pun tak jauh dari rumah dinas wakil presiden Indonesia. Letaknya memanjang dari ujung Jalan Kendal ke ujung Jalan Sukabumi di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Sayangnya, jalan ini lebih dikenal masyarakat Jakarta sebagai tempat kumpulnya para waria atau disebut Taman Lawang dan dijualnya anak anjing berkelas seperti dalmatians, rotweiller dan siberian husky.
 
Namun siapa sangka, Latuharhary merupakan salah satu tokoh nasional yang ikut aktif terlibat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Latuharhary merupakan tokoh hukum asal Maluku yang dikenal menolak memasukkan identitas keagamaan atau suku daerah tertentu dalam konstitusi. (Baca Juga: Jalan Mr Latuharhary, Mengenang Tokoh Hukum dari Saparua)


Foto: Google Map

6.    Djokosoetono
Djokosoetono merupakan salah seorang pelopor pendirian Akademisi Polisi yang kemudian statusnya ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Djoksoetono merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) (1950-1962). Nama Djokosoetono kemudian diabadikan menjadi salah satu jalan di lingkungan kampus UI Depok. Bukan hanya itu, nama Djokosoetono juga diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdekatan dengan gedung PTIK. (Baca Juga: Djokosoetono, Peletak Dasar Intelektualitas Kepolisian)


Foto: Google Map

7.    Iwa Koesoema Soemantri
Bagi Anda yang pernah menimba ilmu di Universitas Padjadjaran (Unpad) atau melintas di depan kampus Unpad, Bandung, barang kali tak asing dengan nama Iwa Koesoema Soemantri. Setidaknya, Anda mengetahui nama Iwa sebagai nama kampus Unpad yang terletak di Jalan Dipati Ukur, Bandung itu.
 
Iwa tercatat mengenyam pendidikan hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Menurut Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam mencatat, Iwa lah yang mengusulkan pemakian nama ‘Proklamasi’ dalam naskah yang dibacakan Soekarno-Hatta mengatasnamakan rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ia juga merupakan salah satu yang ditunjuk menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kini, nama Iwa diabadikan sebagai nama jalan di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (Baca Juga: Iwa Koesoema Soemantri, Tokoh Hukum Penggagas ‘Proklamasi’)


Foto: Google Map

8.    Baharuddin Lopa
Penah menjabat sebagai Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, nama Baharuddin Lopa masuk kategori tokoh hukum yang pemberani. Pria kelahiran Polewali Mandar tahun 1935 ini merupakan sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Lopa juga meraih gelar doktor dari Universitas Diponegoro, Semarang. Karirnya menjadi jaksa dimulai pada tahun 1958. Kini, nama Baharuddin Lopa diabadikan sebagai nama jalan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. (Baca Juga: Pengangkatan Baharuddin Lopa Didukung Praktisi Hukum)


Foto: Google Map

9.    Saharjo
Jalan Saharjo menghubungkan daerah Manggarai dengan Pancoran di Jakarta Selatan. Saharjo sendiri pernah menjadi Menteri Kehakiman. Ia yang mengusulkan agar lambang keadilan di Indonesia lebih baik menggunakan gambar pohon beringin ketimbang dewi keadilan. (Baca Juga: Dr Saharjo, Menolak Dewi Keadilan Demi Pohon Beringin)


Foto: Google Map

10. Sutan Syahrir
Pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat tahun 1909 ini, mengenyam pendidikan hukum di Universitas Amsterdam, Belanda. Sutan Syahrir merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia dan pernah menjadi Ketua Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kini, nama Sutan Syahrir diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berseberangan dengan jalan Prof M Yamin. (Baca Juga: Nama Jalan, Pahlawan dan Tokoh Hukum)


Foto: Google Map

11. Munir Said Thalib
Tangal 7 September 2004 menjadi waktu kelam bagi aktivis HAM di Indonesia. Pada tanggal itu, aktivis HAM Munir Said Thalib meninggal dunia dengan cara diracun dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda, untuk melanjutkan study-nya di Universitas Utrecht. Gelar SH diperolehnya dari Univesitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
 
Kepergian Munir membekas bagi pegiat HAM di Indonesia. Bahkan, tanggal kematiannya dicanangkan oleh para aktivis sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Kini, nama Munir diabadikan sebagi nama jalan di Kota Den Haag, Belanda. Jalan Munir diresmikan pada 14 April 2015 oleh Walikota Den Haag Jozias van Aartsen.
 
Jalan itu berada dalam kompleks yang menempatkan para pejuang HAM dunia seperti Martin Luther King, Nelson Mandela, Salvador Allende serta Bunda Theresa. Dalam plan jalan tersebut tertulis “Munirpad: Munir Said Thalib 1965-2004, Indonesische voorvechter van de bescherming de rechten van de mens, yang berarti Jalan Munir: Munir Said Thalib 1965-2004, Advokat Pejuang HAM Indonesia. (Baca Juga: 14 April Jalan Munir Akan Diresmikan di Den Haag)


Foto: Google Map

12. Piet Alexander Tallo
Bergeser ke arah timur, terdapat nama Jalan Piet A Tallo. Tepatnya berada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jalan ini menjadi garis perbatasan antara Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Piet Alexander Tallo dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat NTT. Pria kelahiran 27 April 1942 ini seorang politikus yang juga lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970. Piet merupakan Gubernur NTT periode 1998-2008.


Foto: Google Map

13. Prof. Dr. Hazairin
Pria kelahiran 28 November 1906 ini merupakan seorang pakar hukum adat di Indonesia. Hazairin juga tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Hazairin menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta (Recht Hoge School) pada tahun 1936. Kini nama Hazairin diabadaikan sebagai nama sebuah jalan di Bengkulu.


Foto: Google Map

14. Sartono
Raden Mas Sartono merupakan tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga tercatat sebagai tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 1950-1959. Sartono mengikuti pendidikan di Rechtshogeschool (RHS) dan melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden Belanda dengan memperoleh gelar Meester in de Rechten pada tahun 1926. Nama Sartono diabadikan menjadi nama jalan di Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.


Foto: Google Map

15. Imam Bardjo
Bagi masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah, nama Imam Bardjo mungkin terdengar tak asing. Hal ini dikarenakan Imam Bardjo merupakan salah satu nama jalan di Kota Semarang. Namun siapa Imam Bardjo, belum tentu masyarakat Semarang mengenalnya. Imam merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi pertama Jawa Tengah. Ia adalah salah satu tokoh yang memprakarsai berdirinya Universitas Diponegoro, Semarang. Selain diabadikan sebagai nama jalan, nama Imam Bardjo juga ditabalkan sebagai nama Aula di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (Baca Juga: Sejarah Kejati Jateng)


Foto: Google Map

16. Soedarto SH
Masih di Semarang, Soedarto SH merupakan Ketua Pengurus Yayasan Universitas Semarang (cikal bakal Universitas Diponegoro), melalui akte notaris RM Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956. Awalnya Universitas Semarang berstatus swasta. Kepemimpinan Imam Bardjo di Universitas Semarang dilanjutkan oleh Soedarto. Kemudian, pada masa Soedarto ini Universitas Semarang berubah statusnya menjadi kampus negeri dengan memberi nama Universitas Diponegoro. Nama Soedarto kini diabadikan menjadi sebuah nama jalan yang terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.


Foto: Google Map

17. R Syamsuddin
Pria kelahiran Sukabumi, 1 Januari 1908 ini merupakan lulusan pendidikan hukum dari Universitas Leiden Belanda. Pada tanggal 11 November 1947 sampa dengan 29 Januari 1948, R Syamsuddin menjadi Wakil Perdana Menteri 1 mewakili Masyumi pada Kabinet Ami Sjarifuddin/Kbinet RI VI. Bukan hanya itu, tokoh masyarakat Jawa Barat ini juga tercata pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan era Kabinet RIS pimpinan Mohammad Hatta. Ia juga pernah menjadi anggota BPUPKI hingga Walikota Sukabumi. Untuk mengenang jasa-jasanya, Pemerintah Kota Sukabumi mengabadikan namanya pada Rumah Sakit Daerah dan atas saran Soekarno, namanya diabadikan pula menjadi nama jalan di depan Pemkot Sukabumi. (Baca Juga: Riwayat Singkat Mr R Syamsuddin)
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.