Pemerintah akan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi gugatan uji materi (judicial review) terhadap UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sejumlah organisasi buruh maupun organisasi kemasyarakatan.
"Dari sisi pengalaman, kami akan berkomunikasi dan berkoordinasi diantara pemerintah dalam merespon 'judicial review' ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu malam.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah siap untuk menghadapi uji materi tersebut, termasuk dalam memberikan keterangan apabila diperlukan dalam sidang Mahkamah Konstitusi.
"Mekanisme itu kami coba tangani dan kami lakukan upaya yang terbaik," ujarnya. (Baca Juga: Ini Peraturan Menkeu Terbaru Terkait Pengampunan Pajak)
Sebelumnya, sejumlah organisasi buruh dan organisasi kemasyarakatan melakukan gugatan uji materi terhadap UU Pengampunan Pajak karena program amnesti pajak dianggap mencederai asas keadilan dan memberikan keistimewaan kepada pengemplang pajak.
Menanggapi gugatan tersebut, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting karena memiliki manfaat untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Untuk itu, ia mengharapkan masyarakat mau mendukung implementasi berbagai program pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk kebijakan amnesti pajak, agar berbagai rencana pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya. (Baca Juga: Tax Amnesty Resahkan Masyarakat, Presiden Minta Menkeu Beri Penjelasan)