Pelayanan keluhan konsumen ternyata jadi perhatian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ahok, begitu ia biasa disebut, menilai selama ini penanganan keluhan konsumen belum memuaskan. Itu bisa dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta.
Ahok berharap lebih banyak konsumen yang mengadu ke BPSK. Penanganan keluhan konsumen harus direspons dan diselesaikan cepat dan memenuhi rasa keadilan. Jika pengaduan bisa diselesaikan cepat, masyarakat juga mungkin akan banyak mengadukan masalah-masalah konsumen. Dengan begitu sengketa konsumen yang terjadi di Jakarta diharapkan bisa berkurang drastis.
“Kalau nanti tidak mau respons juga nanti diganti ‘pemain baru.’ Respons (cepat) ini yang ingin kami lakukan. BPSK semakin dikenal dan banyak orang yang mau mengadu kalau responsnya cepat,” kata Ahok dalam pengukuhan anggota pengganti BPSK Provinsi DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Rabu (07/9).
Ahok mengusulkan agar pengaduan konsumen dimasukkan dalam sistem pengaduan berbasis aplikasi online milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni smartcity dan qlue. Konsumen dapat mengadu lewat aplikasi tersebut dan BPSK mendapat notifikasi atas pengaduan yang masuk untuk selanjutnya ditangani.
Ahok yakin dengan memanfaatkan teknologi itu BPSK bisa merespon pengaduan dengan cepat. Penanganan pengaduan yang baik akan mendorong masyarakat untuk melapor. “Kalau lapor ditanggapi, diselesaikan cepat, saya harap begitu,” ujarnya.
Kadis UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sekaligus pembina BPSK, Irwandi, mengatakan selain memasukan penanganan pengaduan konsumen ke aplikasi smartcity dan qlue, upaya lain yang akan dilakukan untuk mempercepat respons BPSK dalam menangani pengaduan konsumen yaitu menambah jumlah anggota BPSK menjadi 15 orang. Saat ini anggota BPSK periode 2012-2017 yang aktif hanya 6 orang.
Menurut Irwandi minimnya anggota BPSK mempengaruhi kecepatan penanganan pengaduan konsumen. “Tahun 2017 rencananya jumlah anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta ditambah jadi 15 orang,” urainya.
Ketua BPSK Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017, Parulian Tambunan, mengatakan anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Tingkat pelaporan konsumen yang bersengketa di Indonesia menurutnya sangat kecil sekitar 2 persen, padahal negara maju seperti Swedia bisa mencapai 70 persen.
Parulian mencatat tahun 2015 BPSK Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan 128 perkara dan 90 perkara pada semester I 2016. Berbagai jenis sengketa konsumen yang paling banyak diadukan seperti kredit kendaraan bermotor, klaim asuransi yang tidak dibayar dan jual beli property. “Semua kasus yang kami tangani 95 persen selesai,” imbuhnya.
Penyelesaian Sengketa
Parulian menjelaskan, skema penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK melalui tiga tahap yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Konsiliasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mempertemukan para pihak agar bermusyawarah, mencapai kesepakatan tanpa campur tangan BPSK.
Jika itu tidak berhasil, penyelesaian berlanjut ke proses mediasi. BPSK bertindak sebagai mediator yang memberi masukan dan saran kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Cara terakhir yang digunakan jika itu tidak berhasil yakni arbitrase. Masing-masing pihak memilih anggota BPSK yang ada sebagai arbiter. Dua anggota BPSK yang ditunjuk para pihak sebagai arbiter kemudian memilih seorang anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis.
Majelis arbitrase itu akan menerbitkan keputusan atas sengketa para pihak. Parulian mengatakan keputusan arbitrase itu setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Jika ada salah satu pihak yang keberatan dengan putusan arbitrase BPSK, bisa menempuh upaya hukum lanjutan ke pengadulan.
Ahok berharap lebih banyak konsumen yang mengadu ke BPSK. Penanganan keluhan konsumen harus direspons dan diselesaikan cepat dan memenuhi rasa keadilan. Jika pengaduan bisa diselesaikan cepat, masyarakat juga mungkin akan banyak mengadukan masalah-masalah konsumen. Dengan begitu sengketa konsumen yang terjadi di Jakarta diharapkan bisa berkurang drastis.
“Kalau nanti tidak mau respons juga nanti diganti ‘pemain baru.’ Respons (cepat) ini yang ingin kami lakukan. BPSK semakin dikenal dan banyak orang yang mau mengadu kalau responsnya cepat,” kata Ahok dalam pengukuhan anggota pengganti BPSK Provinsi DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Rabu (07/9).
Ahok mengusulkan agar pengaduan konsumen dimasukkan dalam sistem pengaduan berbasis aplikasi online milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni smartcity dan qlue. Konsumen dapat mengadu lewat aplikasi tersebut dan BPSK mendapat notifikasi atas pengaduan yang masuk untuk selanjutnya ditangani.
Ahok yakin dengan memanfaatkan teknologi itu BPSK bisa merespon pengaduan dengan cepat. Penanganan pengaduan yang baik akan mendorong masyarakat untuk melapor. “Kalau lapor ditanggapi, diselesaikan cepat, saya harap begitu,” ujarnya.
Kadis UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta sekaligus pembina BPSK, Irwandi, mengatakan selain memasukan penanganan pengaduan konsumen ke aplikasi smartcity dan qlue, upaya lain yang akan dilakukan untuk mempercepat respons BPSK dalam menangani pengaduan konsumen yaitu menambah jumlah anggota BPSK menjadi 15 orang. Saat ini anggota BPSK periode 2012-2017 yang aktif hanya 6 orang.
Menurut Irwandi minimnya anggota BPSK mempengaruhi kecepatan penanganan pengaduan konsumen. “Tahun 2017 rencananya jumlah anggota BPSK Provinsi DKI Jakarta ditambah jadi 15 orang,” urainya.
Ketua BPSK Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017, Parulian Tambunan, mengatakan anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Tingkat pelaporan konsumen yang bersengketa di Indonesia menurutnya sangat kecil sekitar 2 persen, padahal negara maju seperti Swedia bisa mencapai 70 persen.
Parulian mencatat tahun 2015 BPSK Provinsi DKI Jakarta menyelesaikan 128 perkara dan 90 perkara pada semester I 2016. Berbagai jenis sengketa konsumen yang paling banyak diadukan seperti kredit kendaraan bermotor, klaim asuransi yang tidak dibayar dan jual beli property. “Semua kasus yang kami tangani 95 persen selesai,” imbuhnya.
Penyelesaian Sengketa
Parulian menjelaskan, skema penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan BPSK melalui tiga tahap yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Konsiliasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mempertemukan para pihak agar bermusyawarah, mencapai kesepakatan tanpa campur tangan BPSK.
Jika itu tidak berhasil, penyelesaian berlanjut ke proses mediasi. BPSK bertindak sebagai mediator yang memberi masukan dan saran kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Cara terakhir yang digunakan jika itu tidak berhasil yakni arbitrase. Masing-masing pihak memilih anggota BPSK yang ada sebagai arbiter. Dua anggota BPSK yang ditunjuk para pihak sebagai arbiter kemudian memilih seorang anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai Ketua Majelis.
Majelis arbitrase itu akan menerbitkan keputusan atas sengketa para pihak. Parulian mengatakan keputusan arbitrase itu setara dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Jika ada salah satu pihak yang keberatan dengan putusan arbitrase BPSK, bisa menempuh upaya hukum lanjutan ke pengadulan.