Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendesak seluruh jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta diaudit menyusul jembatan di Pasar Minggu roboh akibat angin kencang dan menewaskan tiga orang, Sabtu (24/9).
"Itu sebuah kejadian tragis yang mengindikasikan bahwa sebagai fasilitas publik JPO tersebut tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan. dan keselamatan," kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.
Tulus menduga kuat masih banyak JPO yang tidak memenuhi standar di berbagai tempat di Jakarta. Oleh karena itu, YLKI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengaudit seluruh JPO di Jakarta.
"Audit JPO sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta," ujarnya.
Menurut Tulus, yang perlu diaudit bukan hanya konstruksi, tetapi seluruh aspek kelaikan, keamanan, dan keselamatannya JPO. Sudah cukup banyak kejadian yang membahayakan terjadi di JPO.
Misalnya, sebelum terdapat warga Jakarta yang meninggal karena tersetrum listrik di JPO, dijambret atau ditodong, bahkan aksi kriminalitas lain yang lebih sadis, seperti pembunuhan.
"JPO yang layak dan manusiawi, memenuhi standar keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan," tuturnya.
Sebelumnya, JPO di depan Robinson Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah terowongan bawah tanah atau "underpass" ambruk pada hari Sabtu (24/9) sekitar pukul 15.34 WIB.
"Itu sebuah kejadian tragis yang mengindikasikan bahwa sebagai fasilitas publik JPO tersebut tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan. dan keselamatan," kata Tulus melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.
Tulus menduga kuat masih banyak JPO yang tidak memenuhi standar di berbagai tempat di Jakarta. Oleh karena itu, YLKI mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, untuk mengaudit seluruh JPO di Jakarta.
"Audit JPO sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta," ujarnya.
Menurut Tulus, yang perlu diaudit bukan hanya konstruksi, tetapi seluruh aspek kelaikan, keamanan, dan keselamatannya JPO. Sudah cukup banyak kejadian yang membahayakan terjadi di JPO.
Misalnya, sebelum terdapat warga Jakarta yang meninggal karena tersetrum listrik di JPO, dijambret atau ditodong, bahkan aksi kriminalitas lain yang lebih sadis, seperti pembunuhan.
"JPO yang layak dan manusiawi, memenuhi standar keamanan dan keselamatan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan," tuturnya.
Sebelumnya, JPO di depan Robinson Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah terowongan bawah tanah atau "underpass" ambruk pada hari Sabtu (24/9) sekitar pukul 15.34 WIB.