Pemerintah melalui Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah mulai menggunakan konsep "green property" demi menjaga kesinambungan dengan program serupa sekaligus dikenal masyarakat.
"Konsep ini harusnya juga mulai dikenalkan untuk rumah-rumah MBR, agar tak eksklusif untuk rumah mewah dan menengah atas saja," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus di Jakarta, Kamis (29/9).
Penegasan tersebut terkait dengan Green Property Awards 2016 oleh Majalah HousingEstate, Rabu malam (28/9) di Jakarta. Tujuan dari agenda ini antara lain mendorong para pengembang di Indonesia untuk lebih bersemangat melakukan pengembangan ramah lingkungan terhadap properti yang dibangun agar manfaat proyek real estate bisa dirasakan tidak hanya pembeli dan penghuni rumah, tetapi juga lingkungan.
Maurin berharap pengembang yang akan menerapkan konsep ramah lingkungan ini tidak mengorbankan kualitas rumah yang dibangun. "Jadi, kita dorong, tetapi jangan sampai mengorbankan yang lain, misalnya kualitas rumah malah menurun," katanya.
Ia juga mengatakan, para konsumen rumah MBR tidak perlu kuatir soal kemungkinan naiknya harga rumah berkonsep ramah lingkungan ini karena sampai sekarang untuk rumah subsidi, harganya masih dikontrol pemerintah.
"Memang soal insentif kepada pengembang, khusus untuk konsep ini belum dibahas oleh pemerintah, tetapi secara tidak langsung sudah ada program sejenis yakni 100:0:100 yakni target sanitasi 100 persen, kekumuhan nol persen dan akses air bersih 100 persen pada 2019," katanya.
Melalui program pemerintah 100:0:100 itu, kata Maurin, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana untuk pengembangannya dan itulah salah satu bentuk subsidi tidak langsung kepada para pengembang.
Ditanya apakah sudah ada pengembang di Indonesia yang membangun MBR berkonsep ramah lingkungan, dia menjawab, sudah ada beberapa pengembang yang melakukannya antara lain di daerah Ungaran, Semarang dan Batam.
"Konsep ini harusnya juga mulai dikenalkan untuk rumah-rumah MBR, agar tak eksklusif untuk rumah mewah dan menengah atas saja," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus di Jakarta, Kamis (29/9).
Penegasan tersebut terkait dengan Green Property Awards 2016 oleh Majalah HousingEstate, Rabu malam (28/9) di Jakarta. Tujuan dari agenda ini antara lain mendorong para pengembang di Indonesia untuk lebih bersemangat melakukan pengembangan ramah lingkungan terhadap properti yang dibangun agar manfaat proyek real estate bisa dirasakan tidak hanya pembeli dan penghuni rumah, tetapi juga lingkungan.
Maurin berharap pengembang yang akan menerapkan konsep ramah lingkungan ini tidak mengorbankan kualitas rumah yang dibangun. "Jadi, kita dorong, tetapi jangan sampai mengorbankan yang lain, misalnya kualitas rumah malah menurun," katanya.
Ia juga mengatakan, para konsumen rumah MBR tidak perlu kuatir soal kemungkinan naiknya harga rumah berkonsep ramah lingkungan ini karena sampai sekarang untuk rumah subsidi, harganya masih dikontrol pemerintah.
"Memang soal insentif kepada pengembang, khusus untuk konsep ini belum dibahas oleh pemerintah, tetapi secara tidak langsung sudah ada program sejenis yakni 100:0:100 yakni target sanitasi 100 persen, kekumuhan nol persen dan akses air bersih 100 persen pada 2019," katanya.
Melalui program pemerintah 100:0:100 itu, kata Maurin, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana untuk pengembangannya dan itulah salah satu bentuk subsidi tidak langsung kepada para pengembang.
Ditanya apakah sudah ada pengembang di Indonesia yang membangun MBR berkonsep ramah lingkungan, dia menjawab, sudah ada beberapa pengembang yang melakukannya antara lain di daerah Ungaran, Semarang dan Batam.