Kamis, 17 November 2016
KPPU: Banyak Kebijakan Pemerintah Muluskan Monopoli
ANT
Dibaca: 1126 Tanggapan: 0
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bahwa banyak kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah yang justru memuluskan praktik monopoli. "Seperti dijumpai di Jakarta, ada suatu kebijakan yang menambah biaya pemeriksaan cargo di bandara dari Rp60/kg menjadi Rp600/kg. Ini naiknya berlipat-lipat, sehingga pihak bisa bermain tentunya yang kuat modal. Dampaknya nanti ke masyarakat harga jadi berlipat," kata Anggota KPPU M Nawir Messi di Palembang, Kamis (17/11).

Terkait persoalan seperti ini, KPPU telah melaksanakan perannya dengan memberikan saran ke Pemprov DKI untuk mempertimbangkan iklim persaingan usaha. Namun, ia mengingatkan, bahwa sebelum peraturan daerah dikeluarkan, pemerintah daerah berkoordinasi dengan KPPU terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau belum.

"Kini diubah, jika sebelumnya peraturan daerah itu dikeluarkan baru kemudian dilihat apakah bertentangan UU larangan praktik monopoli. Kini dibalik, harus dicek terlebih dahulu apakah ada praktik pembatasan pelaku usaha, pembatasan harga, dan pembatasan pilihan konsumen," kata dia seusai menjadi pembicara seminar persaingan usaha.

Ia melihat sejauh ini hanya dua usaha yang tergolong sudah memenuhi UU Larangan Praktik Monopoli, yakni di bidang penerbangan dan telekomunikasi. Sebelumnya, dua usaha ini tidak luput dari praktik monopoli namun sejak pemerintah membuka keran seluas-luasnya bagi kalangan swasta membuat masyarakat diuntungkan, karena tarif yang murah dan banyaknya pilihan.

Namun untuk bidang lain, ia tidak menyangkal sulit untuk diterapkan terutama di bidang kebutuhan pokok, seperti ayam, sapi, beras, gula, dan lainnya. Pada umumnya, industri besar masih mendominasi, sementara bagi industri kecil dan menengah masih kesulitan untuk memiliki peran di pasar.

"Contohnya sektor perunggasan ayam. Ada persoalan antara kemitraan industri besar dan industri kecil, karena pelaku usaha kecil tidak memiliki hak yang sama karena harga sudah ditentukan pihak pemilik modal besar," kata dia.

Untuk itu, ke depan, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk mencegah praktik monopoli ini. Pemerintah dapat memainkan perannya dengan melahirkan kebijakan membangun suatu iklim usaha dan berani memproses hukum usaha yang terbukti berpraktik monopoli.

"Saat ini sedang disosialisasikan ke pelaku usaha Peraturan Pemerintah terkait larangan monopoli. Jika sudah benar-benar dilaksanakan, maka rekomendasi KPPU berupa denda hingga pencabutan izin benar-benar dapat dilaksanakan pemerintah," kata Nawir.
Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.