Untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses kredit perbankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun 2017 mendatang.
“Biasanya hanya satu juta, satu juta. 2017 berapa Pak Menteri? 5 juta. 2018? 7 juta sertifikat. 2019? 9 juta? Betul? Naiknya 2 juta, 2 juta,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman Setkab, pada acara Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11) pagi.
Presiden meyakini, pemberian sertifikat kepada masyarakat akan memudahkan masyarakat untuk akses ke perbankan dan sistem keuangan. “Tanpa kolateral, tanpa agunan, jangan harap peningkatan melonjak 75% (indeks keuangan inklusif, red) tadi akan bisa kita capai tahun 2017,” ujarnya.
Guna mendukung pencapaian target pensertifikat tanah itu, Presiden Jokowi memberikan kemudahan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk merekrut juru ukur. (Baca Juga: Resmi, PPAT Batal Diberi Izin Melakukan Pengukuran Bidang Tanah)
“Juru ukur tidak usah dari birokrasi tidak apa-apa. Silakan cari dari luar, berikan sertifikasi yang jelas untuk kompetensinya, untuk ngukur-ngukur itu. Karena problemnya ada di sini, problemnya ada di juru ukur,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden, sudah bertahun-tahun pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu berbulan-bulan karena kurangnya juru ukur. Sehingga ia memerintahkan tidak harus dari birokrasi karena membutuhkan waktu yang lama.
“Ada uji kompetensi, berikan sertifikat bisa jadi juru ukur. Itu nanti akan melompatkan jumlah sertifikat yang diberikan pada masyarakat,” tutur Presiden.
Presiden meyakini tahun depan akan kelihatan, karena sebenarnya jumlah juru ukur yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. (Baca Juga: Properti Swasta Monopoli Tanah, BPN akan Terbitkan PP Bank Tanah)
“Totalnya berapa? 10 ribu ya? 10 ribu, sama juru data. Sudahlah, kalau kita harus lewat penerimaan PNS, lewat sudah kelamaan-kelamaan, kelamaan sudah. Stop yang seperti seperti itu. Enggak bisa dari luar, didik sebentar, jadi, sudah langsung ke lapangan,” kata Presiden Jokowi.
Diakui Presiiden, ini sebuah pekerjaan yang besar bagi pemerintah karena meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial. “Tanpa ini sulit. Kita akan lakukan itu,” ujarnya.
Ketika makin banyak rakyat yang dapat mengakses layanan perbankan, Presiden meyakini hidup mereka akan lebih teratur karena pengaturan keuangan pribadinya akan lebih baik. (Baca Juga: Kalangan Notaris dan PPAT Bersuara Soal Operasi Anti Pungli)
“Ini jelas. Beda kalau nyimpen di rumah, nyimpen di bawah kasur, nyimpen di lemari sama di perbankan akan berbeda. Mereka bisa lebih hemat, mereka lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan,” tutur Presiden.
Peluncuran Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman Hadad, serta pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, dan gubernur seluruh Indonesia.
“Biasanya hanya satu juta, satu juta. 2017 berapa Pak Menteri? 5 juta. 2018? 7 juta sertifikat. 2019? 9 juta? Betul? Naiknya 2 juta, 2 juta,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman Setkab, pada acara Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11) pagi.
Presiden meyakini, pemberian sertifikat kepada masyarakat akan memudahkan masyarakat untuk akses ke perbankan dan sistem keuangan. “Tanpa kolateral, tanpa agunan, jangan harap peningkatan melonjak 75% (indeks keuangan inklusif, red) tadi akan bisa kita capai tahun 2017,” ujarnya.
Guna mendukung pencapaian target pensertifikat tanah itu, Presiden Jokowi memberikan kemudahan kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk merekrut juru ukur. (Baca Juga: Resmi, PPAT Batal Diberi Izin Melakukan Pengukuran Bidang Tanah)
“Juru ukur tidak usah dari birokrasi tidak apa-apa. Silakan cari dari luar, berikan sertifikasi yang jelas untuk kompetensinya, untuk ngukur-ngukur itu. Karena problemnya ada di sini, problemnya ada di juru ukur,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden, sudah bertahun-tahun pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu berbulan-bulan karena kurangnya juru ukur. Sehingga ia memerintahkan tidak harus dari birokrasi karena membutuhkan waktu yang lama.
“Ada uji kompetensi, berikan sertifikat bisa jadi juru ukur. Itu nanti akan melompatkan jumlah sertifikat yang diberikan pada masyarakat,” tutur Presiden.
Presiden meyakini tahun depan akan kelihatan, karena sebenarnya jumlah juru ukur yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. (Baca Juga: Properti Swasta Monopoli Tanah, BPN akan Terbitkan PP Bank Tanah)
“Totalnya berapa? 10 ribu ya? 10 ribu, sama juru data. Sudahlah, kalau kita harus lewat penerimaan PNS, lewat sudah kelamaan-kelamaan, kelamaan sudah. Stop yang seperti seperti itu. Enggak bisa dari luar, didik sebentar, jadi, sudah langsung ke lapangan,” kata Presiden Jokowi.
Diakui Presiiden, ini sebuah pekerjaan yang besar bagi pemerintah karena meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia adalah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial. “Tanpa ini sulit. Kita akan lakukan itu,” ujarnya.
Ketika makin banyak rakyat yang dapat mengakses layanan perbankan, Presiden meyakini hidup mereka akan lebih teratur karena pengaturan keuangan pribadinya akan lebih baik. (Baca Juga: Kalangan Notaris dan PPAT Bersuara Soal Operasi Anti Pungli)
“Ini jelas. Beda kalau nyimpen di rumah, nyimpen di bawah kasur, nyimpen di lemari sama di perbankan akan berbeda. Mereka bisa lebih hemat, mereka lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan,” tutur Presiden.
Peluncuran Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua OJK Muliaman Hadad, serta pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, dan gubernur seluruh Indonesia.