Kamis, 01 Desember 2016
KPK Periksa Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus
ANT/FAT
Dibaca: 673 Tanggapan: 0
KPK memeriksa Kepala Kantor Wilayah DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhamaad Haniv dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak terkait permasalahan pajak PT E.K.Prima Ekspor Indonesia.

"Muhamaad Haniv diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RRN (Rajesh Rajamohanan Nain)," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Kamis (1/12).

Hari ini adalah pemeriksaan pertama saksi-saksi pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 16 September 2016 lalu dan menetapkan Country Director PT E.K.Prima Ekspor Indonesia (EKP) Rajesh sebagai tersangka pemberi suap dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebagai tersangka penerima suap. Selain Haniv, KPK juga memeriksa pemeriksa di Ditjen Pajak, Bagus Gunawan Triangka Atmaja.

Sebelumnya pengacara Handang, Krisna Murni mengatakan bahwa Rajamohanan ingin PT EKP ikut program Tax Amnesty/TA (pengampunan pajak), namun atasan Handang tidak menyetujui hal itu. "Dia (Rajamohanan) mau ikut TA, TA itu tidak diperbolehkan pimpinannya, kenapa tidak diperbolehkan pimpinannya? Menurut Pak Handang melihat dari peraturan yang ada, harusnya dia (PT EKP) boleh mengikuti TA, tapi kenapa pimpinannya itu bilang tidak boleh? Itulah yang bertentangan dengan SOP," ungkap Krisna pada 28 November 2016.

Sedangkan pengacara Rajamamohan, Tommy Singh mengaku bahwa ada oknum lain selain Handang yang menerima uang."Oknumnya ada 3, jadi selain Pak Handan ada 2 lagi, ada kepala kantor pelayanan pajak wilayah Jakarta Utara," ungkap Tommy pada 24 November 2016.

Rajesh dan Handang diamankan dalam OTT KPK pada Senin (21/11) sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Rajesh di Springhill Residences, Kemayoran saat terjadi penyerahan uang dari Rajesh ke Handan sebesar 148.500 dolar AS atau setara Rp1,9 miliar.
 
Uang Rp1,9 miliar itu merupakan komitmen total Rp6 miliar. Uang itu diberikan oleh Country Director PT E.K.Prima Ekspor Indonesia (EKP) Rajesh Rajamohanan Nain agar Handan mencabut Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang ekspor dan bunga tagihan pada tahun 2014-2015 senilai Rp78 miliar.

STP itu dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing. 
Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.