KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini. Tapi sayangnya, KPK belum merinci siapa saja pihak lain selai Sri yang turut diamankan. KPK juga belum mengutarakan terkait kasus apa yang melilit mantan Wakil Bupati Klaten itu.
Sri Hartini adalah istri dari mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp4,7 miliar dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Namun kasusnya dihentikan karena Haryanto meninggal dunia.
"Informasi lain masih akan kami sampaikan berikutnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (30/12). (Baca Juga: 17 Operasi Tangkap Tangan KPK Terheboh)
KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status tersangka sejak OTT.KPK menyegel ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini di Gedung B kompleks Setda Kabupaten Klaten di Jalan Pemuda. Berdasarkan informasi di kantor Kabupaten Klaten menyebutkan dua petugas KPK datang langsung menuju ruang kerja Bupati Sri Hartini dan menyegel pintu agar tidak ada orang masuk ke ruangannya.
Menurut salah satu ajudan Bupati Klaten, Tri Nugroho saat dikonfirmasi membenarkan adanya dua orang yang mengaku dari KPK datang ke kantor kabupaten, sekitar pukul 12.00 WIB. "Dua petugas KPK itu, melarang agar ruang kerja bupati steril tidak ada orang masuk," katanya.
Sementara di papan nama Bupati Klaten Sri Hartini yang menempel di dinding dekat pintu masuk ruang kerja juga ada tanda bupati sedang dinas luar. Kondisi di kantor Kabupaten Klaten terlihat cenderung sepi dan semua pegawai yang ada di ruangnya terlihat banyak diamnya.
Selain itu, KPK juga menyegel satu unit mobil operasi Toyota Innova warna hitam nopol AD 100 C dengan menempal kertas atau stiker tanda KPK. Mobil operasional Bupati Klaten tersebut terlihat di parkir di halaman rumah dinas bupati yang jarakanya sekitar 100 meter dari kantor kabupaten.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Kepegawaian Daerah setempat menunda acara pelantikan pejabat sektoral susunan organisasi tata kerja (SOT) pasca OTT Sri. Kepala BKD Kabupaten Klaten Jaka Sartiyasto mengatakan rencana pelantikan sebanyak 850 pejabat sektoral Kabupaten Klaten dilaksanakan pada Jumat malam, tetapi harus ditunda karena belum memegang surat keputusan Bupati.
"SK Bupati belum ada, maka pelantikan pejabat SOT Klaten ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan," kata Jaka Sartiyasto. (Baca Juga: KPK: Untuk Tersangka OTT, Jarang Ada Penangguhan Penahanan)
Jaka mengatakan alasan ditundanya acara pengukuhan dan pelantikan sebanyak 850 pejabat tersebut karena surat keputusan Bupati Klaten belum dipegang. SK Bupati menjadi dasar untuk pelantikan pegawai, sehingga untuk menentukan keputusan perlu ditunjuk Plt Bupati oleh pemerintah pusat.
"Plt Bupati harus ditunjuk oleh pusat, sehingga baru dapat dilakukan pelantikan pejabat sektoral itu," kata Jaka Sartiyasto.
Pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kemudian dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk Plt Bupati menandatangani SK pelantikan. "Jika dilakukan melalui surat akan butuh waktu yang panjang, sehingga konsultasi melalui telepon. Acara pelantikan dan pengukuhan pejabat sektoral mayoritas eselon II A," katanya.
Namun, pihaknya masih menunggu keputusan dari Mendagri siapa yang akan ditunjuk untuk menerbitkan SK agar pelantikan pejabat di Kabupaten Klaten bisa dilaksanakan. Menyinggung soal OTT Bupati Klaten oleh KPK, Jaka mengaku tidak mengetahui apakah ada hubungannya dengan kegiatan mutasi pejabat atau tidak.
"Kami hingga kini belum ada informasi dari KPK tentang OTT Bupati Klaten oleh KPK," katanya. (Baca Juga: Sepanjang 2016, Tiap Bulan KPK Lakukan Operasi Tangkap Tangan)
Dengan penangkapan Sri Hartini, pada tahun 2016 KPK sudah melakukan OTT terhadap 4 kepala daerah. Sri Hartini adalah Bupati Klaten periode 2016-2021 yang baru dilantik pada 17 Februari 2016. Ia berpasangan dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani. Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten dan berpasangan dengan Bupati Sunarna, yang menjabat dua periode 2005-2015. Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani.
Sri Hartini adalah istri dari mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003/2004 senilai Rp4,7 miliar dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Namun kasusnya dihentikan karena Haryanto meninggal dunia.
"Informasi lain masih akan kami sampaikan berikutnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (30/12). (Baca Juga: 17 Operasi Tangkap Tangan KPK Terheboh)
KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status tersangka sejak OTT.KPK menyegel ruang kerja Bupati Klaten Sri Hartini di Gedung B kompleks Setda Kabupaten Klaten di Jalan Pemuda. Berdasarkan informasi di kantor Kabupaten Klaten menyebutkan dua petugas KPK datang langsung menuju ruang kerja Bupati Sri Hartini dan menyegel pintu agar tidak ada orang masuk ke ruangannya.
Menurut salah satu ajudan Bupati Klaten, Tri Nugroho saat dikonfirmasi membenarkan adanya dua orang yang mengaku dari KPK datang ke kantor kabupaten, sekitar pukul 12.00 WIB. "Dua petugas KPK itu, melarang agar ruang kerja bupati steril tidak ada orang masuk," katanya.
Sementara di papan nama Bupati Klaten Sri Hartini yang menempel di dinding dekat pintu masuk ruang kerja juga ada tanda bupati sedang dinas luar. Kondisi di kantor Kabupaten Klaten terlihat cenderung sepi dan semua pegawai yang ada di ruangnya terlihat banyak diamnya.
Selain itu, KPK juga menyegel satu unit mobil operasi Toyota Innova warna hitam nopol AD 100 C dengan menempal kertas atau stiker tanda KPK. Mobil operasional Bupati Klaten tersebut terlihat di parkir di halaman rumah dinas bupati yang jarakanya sekitar 100 meter dari kantor kabupaten.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Kepegawaian Daerah setempat menunda acara pelantikan pejabat sektoral susunan organisasi tata kerja (SOT) pasca OTT Sri. Kepala BKD Kabupaten Klaten Jaka Sartiyasto mengatakan rencana pelantikan sebanyak 850 pejabat sektoral Kabupaten Klaten dilaksanakan pada Jumat malam, tetapi harus ditunda karena belum memegang surat keputusan Bupati.
"SK Bupati belum ada, maka pelantikan pejabat SOT Klaten ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan," kata Jaka Sartiyasto. (Baca Juga: KPK: Untuk Tersangka OTT, Jarang Ada Penangguhan Penahanan)
Jaka mengatakan alasan ditundanya acara pengukuhan dan pelantikan sebanyak 850 pejabat tersebut karena surat keputusan Bupati Klaten belum dipegang. SK Bupati menjadi dasar untuk pelantikan pegawai, sehingga untuk menentukan keputusan perlu ditunjuk Plt Bupati oleh pemerintah pusat.
"Plt Bupati harus ditunjuk oleh pusat, sehingga baru dapat dilakukan pelantikan pejabat sektoral itu," kata Jaka Sartiyasto.
Pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kemudian dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk Plt Bupati menandatangani SK pelantikan. "Jika dilakukan melalui surat akan butuh waktu yang panjang, sehingga konsultasi melalui telepon. Acara pelantikan dan pengukuhan pejabat sektoral mayoritas eselon II A," katanya.
Namun, pihaknya masih menunggu keputusan dari Mendagri siapa yang akan ditunjuk untuk menerbitkan SK agar pelantikan pejabat di Kabupaten Klaten bisa dilaksanakan. Menyinggung soal OTT Bupati Klaten oleh KPK, Jaka mengaku tidak mengetahui apakah ada hubungannya dengan kegiatan mutasi pejabat atau tidak.
"Kami hingga kini belum ada informasi dari KPK tentang OTT Bupati Klaten oleh KPK," katanya. (Baca Juga: Sepanjang 2016, Tiap Bulan KPK Lakukan Operasi Tangkap Tangan)
Dengan penangkapan Sri Hartini, pada tahun 2016 KPK sudah melakukan OTT terhadap 4 kepala daerah. Sri Hartini adalah Bupati Klaten periode 2016-2021 yang baru dilantik pada 17 Februari 2016. Ia berpasangan dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani. Sebelum menjadi Bupati Klaten, Sri Hartini merupakan Wakil Bupati Klaten dan berpasangan dengan Bupati Sunarna, yang menjabat dua periode 2005-2015. Sunarna tidak lain adalah suami Sri Mulyani.