2 Rekomendasi ICMI Bidang Hukum untuk Presiden
Berita

2 Rekomendasi ICMI Bidang Hukum untuk Presiden

Terkait reformasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Oleh:
CR-22
Bacaan 2 Menit
Jimly Asshiddiqie (kedua dari kanan). Foto: CR-22
Jimly Asshiddiqie (kedua dari kanan). Foto: CR-22
Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) merekomendasikan dua hal di bidang hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rekomendasi tersebut merupakan hasil Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI yang digelar beberap waktu lalu. Ketua ICMI, Jimly Asshiddiqie menyatakan, rekomendasi ini akan segera diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Rekomendasi pertama terkait reformasi penegakan hukum. Hal ini penting mengingat penegakan hukum merupakan salah satu persoalan mendasar dan dapat menghambat Indonesia. Karena itu, lanjut Jimly, reformasi penegakan hukum hendaknya menjadi prioritas pembangunan hukum melalui pembinaan kelembagaan, penggantian SDM, penataan sistem administrasi hukum, serta penegakan etika dan nilai-nilai ketuhanan. (Baca Juga: Menteri Wiranto Paparkan Paket Reformasi Hukum Kepada 33 Jenderal Polisi)

Rekomendasi kedua terkait dengan pemberantasan korupsi. Jimly mengatakan, sejarah membuktikan bahwa korupsi menjadi salah satu penyebab kehancuran bangsa. Bahkan, korupsi telah menjadi musuh dari upaya mewujudkan kemakmuran. “Karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara lebih efektif dan agresif,” katanya, Selasa (3/1).

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengomentari mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kerap dijadikan sebagai rujukan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Menurutnya, fatwa MUI memang wajib dihormati karena menyangkut masalah internal umat Islam. Namun, negara tak perlu ikut campur dalam urusan internal umat. Hal yang sama juga berlaku bila terjadi pada pemeluk agama lain.

“Jadi polisi juga tidak usah dijadikan rujukan. Inikan bukan hukum positif. Supaya jangan kacau,”tambahnya. (Baca Juga: Gara-Gara Dikutip Jaksa, Pengacara Ahok Pertanyakan Sikap Legalitas Keagamaan MUI)

Selain di bidang hukum, ICMI juga mengeluarkan rekomendasi di bidang ekonomi dan politik. Untuk di bidang ekonomi, ada empat rekomendasi. Pertama, mengenai pentingnya implementasi kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Kedua, berkaitan dengan pengembangan ekonomi pedesaan. Selain itu, pemerintah juga dapat lebih bijaksana menyangkut tenaga kerja asing dan redistribusi sumber daya alam dimana terdapat 12 UU mengenai sumber daya alam yang perlu disempurnakan.

Ketiga, perlu diterapkan asas konsistensi dalam perencanaan pembangunan dan berkesinambungan dari pemerintah ke pemerintah berikutnya. Sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Keempat, meminta kepada pemerintah agar lebih aktif mendukung dan mengembangkan produk dan pemanfaatan teknologi nasional.

Sedangkan di bidang politik, ada enam rekomendasi dari ICMI. Pertama, pemerintah harus lebih serius melaksanakan hijrah moral atau revolusi mental untuk kebangkitan Indonesia di semua bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum.Kedua,segera mengambil langkah membangun rasa saling percaya di antara sesama anak bangsa guna mewujudkan persaudaraan sebagai satu keluarga bangsa Indonesia. Diharapkan pemerintah dapat mengindari langkah politik yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat.

Ketiga, segera menyelesaikan kasus penistaan agama secara adil dan tidak menimbulkan implikasi berkelanjutan dan membahayakan keamanan serta stabilitas nasional.Keempat, menyongsong Pilkada serentak yang diselenggarakan bulan Februari 2017, ICMI mengimbau kepada seluruh warga bangsa untuk menjaga persatuan dan persaudaraan, serta memillih pemimpin yang amanah, beriman dan bertakwa. Dipihak lain, partai-partai politik diharapkan dapat memelopori Pilkada yang jujur, adil, dan bersih dari politik uang. (Baca Juga: Disetujui Jadi UU, Ini Hal yang Diatur dalam UU Pilkada Baru)

Kelima, dalam rangka pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia bebas dan aktif sesuai dengan pembukaan UUD 1945, ICMI meminta kepada pemerintah agar mengambil inisiatif, dan melibatkan diri secara lebih aktif, untuk turut serta menyelesaikan krisis politik di negara-negara berpenduduk muslim di Timur Tengah dan derita umat Muslim Rohingya di Myanmar.

Terakhir,ICMI mendukung pengembangan Islam inklusif dan toleran serta pentingnya pemerintah mengapresiasi tuntutan-tuntutan umat Islam sebagai mayoritas penduduk bangsa. ICMI bersedia membantu dan mendukung pemerintah mendengar suara dan membaca hati sebagai aspirasi umat Islam.
Tags:

Berita Terkait