Rabu, 11 Januari 2017
Menkeu: Tiga Isu Penting Masih Jadi Tantangan di 2017
Kemenkeu memiliki peran untuk mengelola tiga isu tersebut dalam konteks kebijakan.
FNH
Dibaca: 1167 Tanggapan: 0
Menkeu: Tiga Isu Penting Masih Jadi Tantangan di 2017
mengatasi kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. Foto: HOL/SGP
Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita bangsa. Agar hal tersebut tercapai, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam setiap periode, Kemenkeu memiliki banyak perbedaan tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya saja, masa inflasi yang tinggi.
 
“Ada masa dimana harga minyak tinggi lalu jatuh, itu berbeda sound policy-nya. Ada masa dimana krisis dari sisi perbankan, ini juga sebabkan perbedaan dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Meski tujuannya sama, kami harus mampu meletakkannya di konteks hari ini maka kami bisa jadi relevan dan bagian dari solusi,” kata Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (10/1). (Baca juga: Perlu Anda Tahu! Penghasilan Tak Kena Pajak Naik).
 
Dalam konteks ini pula dan di periode ini, Sri Mulyani menyatakan tiga isu yang masih menjadi penghalang terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Tiga isu tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan untuk segera diselesaikan. Jika tiga isu itu terselesaikan, Indonesia akan semakin dekat dengan tujuan.
 
Apa ketiga isu itu? “Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perekonomian,” jelasnya. (Baca juga: Presiden Jokowi: Perlu Keluar dari Zona Nyaman).
 
Apa yang harus dilakukan dari tiga isu tersebut? Menurut Sri Mulyani Indonesia harus mampu berinvestasi di sektor Sumber Daya Manusia (SDM). Negara yang maju, lanjut Sri, biasanya bercirikan SDM yang berkualitas. Melalui investasi SDM, Indonesia bisa memiliki masyarakat yang produktif dan inovatif serta berdaya saing.
 
Tetapi investasi SDM masih terhambat dengan kesenjangan sosial. Pasalnya, kesempatan masyarakat untuk menjadi produktif dan inovatif masih menjadi kendala di Indonesia. Maka jika berbicara mengenai tiga isu tersebut, Kemenkeu memiliki peran untuk mengelola dalam konteks kebijakan yang mengarah ke arah perbaikan di 2017. (Baca juga: Lima Masalah Yang Bikin Risau Pengusaha)
 
“Apakah perlu investasi lebih banyak? Perlu kembangkan pasar agar dia mampu self sustain? Di titik mana kami anggap ada halangan di bidang infrastruktur, kemanusiaan, dan pasar keuangan yang merupakan salah satu mekanisme atau sektor yg akan mendukung pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” jelasnya.

Sri Mulyani menambahkan bahwa indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Saat ini, rasio dari ketiga indikator ini menurut yakni dari 0,4 persen menjadi 0,39 persen. Hal ini menunjukkan ada indikator di mana sebagian besar dari ekonomi dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.
 
“Meski tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan yang cukup konstan pada 10 tahun terakhir, namun akselarasi penurunan makin landai. Artinya, kemampuan pemerintah untuk mendesain ekonomi demi meurunkan tingkat kemiskinan harus dinaikkan,” ungkapnya.
 
Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti persoalan pajak. Tax ratio Indonesia masih rendah. Namun demikian, Indonesia masih memiliki potensi untuk menaikkannya. Karena itu, perlu menaikan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan. “Karena ini jadi pertaruhan bagi Indonesia untuk maju,” tandasnya.
Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.