Lemahnya sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu penyebab munculnya praktik korupsi di berbagai lini pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen SDM yang baik menjadi kunci untuk menekan terjadinya praktik korupsi di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini menjadi konsentrasi bagi pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylvia Murni bila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Tim hukum pasangan Agus-Sylvi, Didi Irawadi, mengemukakan bahwa sistem tidak bisa diandalkan untuk memberantas praktik korupsi. Menurutnya, kualitas SDM menjadi faktor penentu agar sebuah lembaga bebas dari cengkraman praktik korupsi. Didi memaparkan program lawan korupsi yang akan dilakukan oleh Agus-Sylvi.
“Intinya jangan hanya mengandalkan sistem untuk melawan korupsi, itu kuncinya. Harus ada pembenahan SDM,” ujar Didi yang ditemui hukumonline, di kantornya di daerah Cikini, Jakarta Pusat. (Baca Juga: Bawaslu DKI Jakarta Catat Ada Dugaan 74 Pelanggaran Selama Kampanye)
Menurutnya, pemasalahan hukum terutama korupsi yang terjadi di DKI Jakarta lantaran oknum yang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan dan tidak ditindak dengan tegas. Untuk itu, sangat dibutuhkan pemahaman yang bagus bagi semua sumber daya yang melakukan pelayanan di Jakarta. Untuk SDM yang buruk dalam bekerja, pasangan Agus-Sylvi tak segan-segan untuk menggantinya.
“Bukan hanya persoalan sistem tetapi SDM. Sistem sudah bagus, namun SDM harus dibuat lebih baik lagi. Kita harus melakukan evaluasi dan perbaikan di sektor mana yang belum optimal, misalnya masih ada pungli ini harus ada perbaikan dan penyegaran, tidak bisa tidak,” kata Didi. (Baca Juga: Status Tersangka Diperbolehkan Maju dalam Pilkada)
Tim hukum pasangan Agus-Sylvi, Didi Irawadi, mengemukakan bahwa sistem tidak bisa diandalkan untuk memberantas praktik korupsi. Menurutnya, kualitas SDM menjadi faktor penentu agar sebuah lembaga bebas dari cengkraman praktik korupsi. Didi memaparkan program lawan korupsi yang akan dilakukan oleh Agus-Sylvi.
“Intinya jangan hanya mengandalkan sistem untuk melawan korupsi, itu kuncinya. Harus ada pembenahan SDM,” ujar Didi yang ditemui hukumonline, di kantornya di daerah Cikini, Jakarta Pusat. (Baca Juga: Bawaslu DKI Jakarta Catat Ada Dugaan 74 Pelanggaran Selama Kampanye)
Menurutnya, pemasalahan hukum terutama korupsi yang terjadi di DKI Jakarta lantaran oknum yang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan dan tidak ditindak dengan tegas. Untuk itu, sangat dibutuhkan pemahaman yang bagus bagi semua sumber daya yang melakukan pelayanan di Jakarta. Untuk SDM yang buruk dalam bekerja, pasangan Agus-Sylvi tak segan-segan untuk menggantinya.
“Bukan hanya persoalan sistem tetapi SDM. Sistem sudah bagus, namun SDM harus dibuat lebih baik lagi. Kita harus melakukan evaluasi dan perbaikan di sektor mana yang belum optimal, misalnya masih ada pungli ini harus ada perbaikan dan penyegaran, tidak bisa tidak,” kata Didi. (Baca Juga: Status Tersangka Diperbolehkan Maju dalam Pilkada)
Mengenai bentuk penyegaran dan perbaikan SDM yang akan dilakukan pasangan Agus-Sylvi, Didi mengatakan bahwa pasangan Agus-Sylvi akan melalukan mutasi, tender, dan seminar anti korupsi bagi seluruh pegawai di DKI Jakarta. Selain itu, akan menaikan kesejahteraan pegawai agar tidak melakukan atau terjerat korupsi. “Penyegaran antara lain melakukan pembinaan, pendidikan anti korupsi,” kata Didi.
Menurut Didi, pasangan Agus-Sylvi akan mengoptimalkan segala potensi agar terpadu. Misal, pengaduan masyarakat yang datang dari email. Bila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, kata Didi, pasangan Agus-Sylvi akan memberi reward kepada orang yang memberi tahu adanya penyimpangan. Sedangkan bagi yang melakukan penyimpangan akan diberi punishment (hukuman).
“Kesehjahteraan mereka juga akan kita sesuaikan karena dengan begitu loyalitas lebih terjamin, walaupun tidak sepenuhnya juga,” ujarnya. (Baca Juga: Ini Aturan Pasangan Calon Tunggal Pilkada)
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi poin penting bila Agus-Sylvi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, terutama dalam persoalan APBD. Didi mengnggap persoalan APBD adalah persoalan yang serius, misalnya pengadaan barang dan jasa. Ke depan, kata Didi, transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan.
“Juga e government dan e budgeting menurut hemat saya harus di optimalkan,” tuturnya.
Selain penggunaan e government dioptimalkan, jelas Didi, orang yang mengendalikan juga perlu dilihat, dikaji dan dicermati. Di tingkat bawah, seperti kelurahan dan kecmatan apakah sudah berjalan dengan baik.
Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai program hukum pasangan calon Agus Yudhono-Sylvia Murni, silakan lihat video ini: Wawancara dengan Didi Irawadi, tim sukses Agus-Sylvi.
Menurut Didi, pasangan Agus-Sylvi akan mengoptimalkan segala potensi agar terpadu. Misal, pengaduan masyarakat yang datang dari email. Bila terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, kata Didi, pasangan Agus-Sylvi akan memberi reward kepada orang yang memberi tahu adanya penyimpangan. Sedangkan bagi yang melakukan penyimpangan akan diberi punishment (hukuman).
“Kesehjahteraan mereka juga akan kita sesuaikan karena dengan begitu loyalitas lebih terjamin, walaupun tidak sepenuhnya juga,” ujarnya. (Baca Juga: Ini Aturan Pasangan Calon Tunggal Pilkada)
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi poin penting bila Agus-Sylvi terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, terutama dalam persoalan APBD. Didi mengnggap persoalan APBD adalah persoalan yang serius, misalnya pengadaan barang dan jasa. Ke depan, kata Didi, transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan.
“Juga e government dan e budgeting menurut hemat saya harus di optimalkan,” tuturnya.
Selain penggunaan e government dioptimalkan, jelas Didi, orang yang mengendalikan juga perlu dilihat, dikaji dan dicermati. Di tingkat bawah, seperti kelurahan dan kecmatan apakah sudah berjalan dengan baik.
Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai program hukum pasangan calon Agus Yudhono-Sylvia Murni, silakan lihat video ini: Wawancara dengan Didi Irawadi, tim sukses Agus-Sylvi.