Selasa, 14 Pebruari 2017
Menelusuri Jejak dan Daya Ikat Fatwa MA
MA mengurangi untuk mengeluarkan produk fatwa karena kerap digunakan “senjata” bagi para pihak (pencari keadilan) yang tengah berperkara.
AGUS SAHBANI
Dibaca: 32171 Tanggapan: 0
Menelusuri Jejak dan Daya Ikat Fatwa MA
Gedung MA. Foto: RES
Istilah “fatwa”, akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat pascakasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Nonaktif, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kasus tuduhan penodaan agama ini, Penuntut Umum dalam dakwaannya merujuk Sikap dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dianggap kedudukannya lebih tinggi daripada fatwa MUI. 
 
MUI sendiri bukanlah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan produk hukum bernama fatwa. Sejak dulu, Mahkamah Agung (MA) juga kerap mengeluarkan produk hukum bernama fatwa atas permintaan lembaga negara atau masyarakat. Kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk meminta fatwa MA terkait desakan sebagian pihak untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dinilai melanggar Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.           
 
Bagi MA, fatwa itu sendiri merupakan pendapat hukum yang diputuskan ketua muda atau ketua kamar yang dipimpin langsung oleh Ketua MA. Produk fatwa MA ini tidaklah mengikat seperti halnya peraturan atau putusan pengadilan. “Jelas ya, kalau produk fatwa MA itu sebenarnya tidak mengikat,” ujar Ketua MA M. Hatta Ali di sela-sela peresmian Tower dan 135 Pengadilan di Gedung MA, Selasa (31/1) lalu. (Baca Juga : Ketua MA : Resmikan Tower dan 135 Pengadilan)
 
Jika ditelusuri istilah “fatwa”berasal dari bahasa Arab yakni fatawa yang artinya nasihat, petuah, pendapat, atau jawaban. Istilah “fatwa” ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (versi 2015 : 389) diartikan sebagai (i) jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah; (ii) nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah.
 
“Istilah ‘fatwa’ sebenarnya berasal dari bahasa Arab, bukan peraturan tetapi boleh dikatakan anjuran atau petunjuk,” ujar Juru Bicara MA Suhadi dalam kesempatan yang sama.
 
Jadi, definisi fatwa MA mengandung pengertian pendapat masalah hukum yang sifatnya tidak mengikat secara umum yang dimohonkan lembaga negara. (Baca juga: Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SKMA). “Fatwa MA itu pendapat hukum yang tidak mengikat, siapa yang mau mentaati silahkan, kalau tidak mau ditaati tidak ada sanksinya, maka saya katakan tidak mengikat,” kata Suhadi menerangkan.
 
Menurut Suhadi istilah fatwa MA sudah muncul puluhan tahun yang lalu. Namun, dirinya tak tahu persis sejak kapan istilah fatwa MA ini digunakan. Sebab, selama ini MA tidak mengkodifikasikan setiap produk fatwa yang dikeluarkan, seperti halnya Peraturan MA (PERMA), Surat Edaran MA (SEMA), Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA).
 
“Dari literatur yang saya baca, sejak tahun 1950-an tidak ada kumpulan produk hukum MA dalam bentuk Fatwa MA. Yang ada kumpulan produk hukum dalam bentuk SEMA, SK KMA, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan MA (PERMA). Makanya, sampai sekarang saya tidak tahu berapa banyak fatwa yang sudah dikeluarkan MA,” kata Suhadi.   
 
Bila ditelusuri produk fatwa MA sebenarnya merujuk Pasal 37 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA disebutkan, “MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.”
 
“MA mengakui adanya fatwa, tetapi UU MA sendiri tidak menyebut fatwa. UU MA menyebut MA hanya berwenang memberikan pendapat hukum baik diminta maupun tidak diminta oleh lembaga negara lain. Jadi, sebenarnya bukan fatwa, tetapi namanya pendapat hukum,” kata Suhadi.  
 
Namun, dalam Lampiran Keputusan Ketua MA No. : 213/KMA/SK/XII/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada MA RI. Di bagian penanganan perkara lain dan permohonan disebutkan, permohonan fatwa ditujukan kepada Ketua MA. Lalu, Ketua MA menjawab permohonan fatwa yang diajukan lembaga negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait. Ketua MA dapat mendelegasikan kewenangan menjawab permohonan fatwa yang diajukan perseorangan atau badan hukum kepada Ketua Kamar atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti dengan pemberian petunjuk hukum.
 
Berdasarkan catatan hukumonline, periode 2001-2011, MA sudah beberapa kali mengeluarkan fatwa. Diantaranya sebagai berikut:
 
No. Pemohononan Fatwa Isi Fatwa
1. Diajukan Abdul Gafur, anggota MPR dan Ketua DPP Golkar yang kala itu diperiksa Mabes Polri sebagai tersangka tindak pidana penyuapan. Saat itu, Gafur dan Yamin terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Keduanya, diduga melakukan money politic dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara pada 5 Juli 2001 di DPRD I Maluku Utara.
 
Namun, berita acara hasil pemilihan tidak ditandatangani pimpinan DPRD, sehingga Depdagri tidak bisa mengambil keputusan untuk memproses lebih lanjut. Rapat DPRD pada 11 Juli 2001 disepakati menyerahkan masalah ini pada Mendagri dan Presiden.  
Fatwa MA tertanggal 2 November 2001 ini menyatakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Maluku Utara dengan calon terpilih Abdul Gafur/Yamin Tawari pada 5 Juli 2001 sah dan sudah sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Lewat Surat Bank Indonesia tertanggal 8 Agustus 2004, BI meminta pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan KPK terkait ketentuan kerahasiaan bank sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  yang berpotensi menghalangi langkah KPK memberantas korupsi.  
 
 
Permohonan ini dijawab melalui fatwa MA No. KMA/694/RHS/XII/2004 tertanggal 2 Desember 2004 yang ditandatangani Ketua MA Bagir Manan dan ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia. Fatwa ini menyebutkan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan ketentuan khusus (lex specialis) yang memberi kewenangan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sebagai lex specialis, Pasal 12 dapat mengenyampingkan UU yang bersifat umum, seperti UU Pemberantasan Tipikor dan UU Perbankan terkait prosedur izin membuka rahasia bank.  
3. Permohonan fatwa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin terkait tafsir Pasal 13 dan 14 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pada Juli 2005. Pasal ini mengatur kepengurusan partai politik terkait penentuan syarat separuh dukungan untuk partai politik yang mengalami kepengurusan ganda.    Permohonan ini dijawab lewat Fatwa MA yang mengutip bunyi Pasal 13 ayat (4) UU Parpol yang menyebutkan dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik tingkat nasional sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan pengurus baru didaftarkan kepada Departemen Kehakiman paling cepat 7 hari dan paling lambat 30 hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut. Selanjutnya, Depkumham memberi keputusan terdaftar kepada pengurus baru paling lambat 7 hari setelah pendaftaran diterima.
 
Jika terjadi kepengurusan ganda, menurut MA, harus diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Partai Politik. Jika tidak tercapai kata sepakat, para pihak dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan. Jadi, norma itu hanya masalah mencatatkan pendaftaran administratif kepengurusan parpol.  
4. Permohonan fatwa terkait tafsir Pasal 4 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengenai kekayaan negara yang dipisahkan antara BUMN dan kekayaan negara pada Oktober 2006.
 
 
  
Permohonan ini dijawab melalui Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang menyebut Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan. Sesuai penjelasannya, dengan pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, melainkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan kata lain, modal BUMN berasal dari kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN.
 
Fatwa tersebut membawa implikasi hukum terutama dalam penagihan kredit macet di BUMN. Berdasarkan fatwa, bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BTN dan BRI, bisa menyelesaikan sendiri piutangnya melalui mekanisme (hukum) korporasi. Fatwa MA juga mengesampingkan aturan kewajiban membayar piutang kepada negara yang terdapat pada pasal 8 UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
5. Lewat surat tertanggal 16 Maret 2007, Ali Mazi meminta pendapat hukum MA mengenai penonaktifan dirinya selaku Gubernur Sulawesi Tenggara. Meski bukan diminta lembaga negara, Ketua MA Bagir Manan menjawab permohonan ini melalui fatwa MA No. 087/KMA/VI/2007 tertanggal 26 April 2007. Fatwa MA ini menyangkut soal kewenangan Presiden dalam hal pemberhentian sementara Ali Mazi dari jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan pengaktifan kembali Ali Mazi dalam tugasnya sebagai gubernur sepenuhnya wewenang Pemerintah cq Presiden. Karena itu terserah kepada Presiden untuk mempertimbangkannya.
 
Fatwa itu tidak mengulas status Ali Mazi sebagai terdakwa dalam perkara korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton, Jakarta. Dalam kasus ini, Ali Mazi berstatus sebagai terdakwa di PN Jakarta Pusat dan membuatnya dinonaktifkan sebagai gubernur berdasarkan Keppres No. 45 Tahun 2006.  
6. Kejaksaan Agung mengajukan permohonan fatwa terkait batas waktu pengajuan permohonan PK atau grasi dalam perkara pidana bagi terpidana mati.
 
 
Permohonan ini dijawab melalui Fatwa MA yang ditandatangani Ketua MA Harifin A Tumpa pada 13 Juli 2008 yang menyebutkan demi kepastian hukum yang adil, Kejaksaan selaku eksekutor diberi kewenangan penuh memberikan batasan waktu yang layak kepada terpidana mati untuk mengajukan PK dan grasi. Sebab, peraturan perundang-undangan tidak memberi batas waktu pengajuan PK atau grasi dalam perkara pidana.
7. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta tafsir Pasal 13 huruf j UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terkait anggota BPK yang hendak mencalonkan diri kembali dalam periode berikutnya.   Permohonan ini dijawab melalui Fatwa MA Nomor 118/KMA/IX/2009 yang menyebutkan tidak ada konflik kepentingan bagi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota BPK pada periode berikutnya.
8. Rektor UI Gumilar R. Somantri melayangkan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung pada 20 Oktober 2011 terkait aturan penetapan universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Badan Hukum Pendidikan (UU No 9 Tahun 2009) bertentangan dengan UUD 1945.
 
Permohonan ini dijawab melalui Fatwa No. 70/Td.TUN/V/2011 yang ditandatangani Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Prof Paulus Effendie Lotulung. Fatwa MA ini memuat empat poin. Diantaranya, kekuatan hukum PP No. 152 Tahun 2000 setelah terbit PP No 66 Tahun 2010, MA menyatakan setelah putusan MK secara mutatis mutandis status badan hukum UI dari BHMN berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah.
  
Tentang kedudukan Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik Universitas (SAU) yang dibentuk berdasarkan PP 152 Tahun 2000, MA menyatakan dengan adanya putusan MK maka MWA dan SAU “jelas tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan perguruan tinggi”. Karena itu, MWA dan SAU sudah tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang baru.”
  Sumber: hukumonline.com
 
Mengurangi Fatwa
Beberapa tahun terakhir, MA mengurangi untuk mengeluarkan produk hukum yang bernama fatwa. Alasannya jelas, faktanya produk fatwa MA kerap digunakan “senjata” bagi para pihak (pencari keadilan) yang tengah berperkara. Apalagi, putusannya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).
 
“Sejak awal saya kurangi atau selektif mengeluarkan fatwa, karena pencari keadilan selalu menjadikan fatwa sebagai ‘senjata yang paling ampuh’. Kita tidak boleh memberi fatwa kepada seseorang yang berperkara, itu pantang,” kata Hatta. (Baca Juga : Obral Fatwa Dapat Turunkan Wibawa MA)
 
Dalam beberapa kesempatan, dia kerap mengingatkan para Ketua Kamar MA agar tidak dengan mudahnya mengeluarkan produk fatwa, tetapi sebaiknya dalam bentuk “petunjuk”. Sebab, produk fatwa MA bagi pihak yang berperkara memberi kesan sangat kuat untuk dijadikan dasar terkait kasus yang dihadapinya. Meski begitu, MA bisa saja mengeluarkan fatwa apabila diajukan pimpinan lembaga negara terkait persoalan hukum yang dihadapi. “Fatwa tetap ada, kalau itu diajukan pimpinan lembaga negara,” kata dia.
 
Suhadi menambahkan selama ini permohonan fatwa MA terkait penanganan perkara yang diajukan masyarakat hanya dijawab dengan surat biasa. Sementara apabila permohonan fatwa datang dari pihak lembaga negara atau pengadilan hanya dijawab dalam bentuk surat petunjuk terkait teknis peradilan (Pasal 38 UU MA). Apalagi, salah satu fungsi MA sendiri juga mengadili dan memutus perkara.
 
“Dulu saat saya jadi Panitera MA banyak orang yang minta fatwa, tetapi kita balas dengan surat biasa karena ‘bahaya’ bagi pengadilan dan bisa menjadi penghambat. Jadi, keluarnya fatwa MA sangat dihindari, terlebih apabila menyangkut perkara di pengadilan,” tegasnya. 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.