Senin, 20 Pebruari 2017
Begini Keluhan Korban Penggusuran di Sidang MK
Pasal-pasal penggusuran dalam Perppu No. 51 Tahun 1960 ini sudah tidak relevan lagi, sehingga harus dibatalkan.
CR-23
2
Begini Keluhan Korban Penggusuran di Sidang MK
Aksi penggusuran rumah warga di Jakarta oleh Satpol PP. Foto: RES
Sidang uji materi beberapa pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 51 Prp Tahun 1960  tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya kembali digelar. Para Pemohon yang merupakan korban penggusuran di DKI Jakarta ini menghadirkan beberapa saksi fakta yang turut menjadi korban penggusuran di Jakarta.
 
Dari beberapa keterangan saksi fakta yang dimaksud, intinya pasal-pasal penggusuran ini dinilai sangat merugikan masyarakat. Seperti dituturkan Hendrianevi, warga Kampung Pulo Jakarta Timur. Hendrianevi pernah mengalami digusur rumahnya pada tanggal 20 Agustus 2015 lalu. (Baca Juga : Begini Bantahan Pemerintah Soal Uji Pasal Penggusuran)
 
Sebelum digusur, dirinya sempat dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kala itu akan diberi ganti rugi. Akan tetapi, saat berganti kepemimpinan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kesepakatan itu berubah total. “Hanya bersertifikat saja yang diganti kerugian, yang tidak punya sertifikat dialokasi ke rumah susun dan membayar uang iuran. Saat itu, warga protes, tetapi tidak ada tanggapan dari pemerintah,” keluh Evi.
 
Dia mengaku saat menempati rumah susun merasa sangat tertekan. Penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sehari-hari termasuk biaya uang sekolah (anaknya). “Dulu sebelum digusur dan dialokasi pengeluaran setiap bulan hanya 65 ribu sampai 70 ribu. Sekarang di rumah susun harus membayar uang sewa sebesar 500 ribu,” kata Evi.
 
Tak hanya itu, di rumah susun terdapat aturan SP (Surat Peringatan) kalau tidak mentaati aturan. Padahal, sebelumnya dirinya memiliki rumah. “Saya berharap semoga majelis hakim bisa membatalkan Perppu penggusuran ini karena banyak warga yang kehilangan harapan,” kata orang tua tunggal yang menghidupi dua orang anak yang masih sekolah ini.
 
Saksi lainnya, Gandi Yanto Amit seorang pedangang material yang juga mengaku korban penggusuran. Padahal, rumahnya yang digusur dibelinya 20 tahun lalu dari seorang jawara dan mempunyai akta jual beli termasuk membayar pajak bumi bangunan (PBB) setiap tahunnya. “Saya alami ini akibat peraturan hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat lemah,” ujar Gandi yang merupakan korban penggusuran di kawasan Duri Kepa Jakarta Barat.
 
Saksi korban penggusuran di Papanggo Tanjung Priok, Anzori. Dirinya mengalami penggusuran saat memiliki seorang bayi ini meminta kepada Majelis MK agar pasal-pasal penggusuran itu dihapuskan. Sebab, akibat dari penggunaan pasal ini banyak anak-anak putus sekolah. “Banyak anak-anak yang dihina oleh temannya karena menjadi korban penggusuran, ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak,” keluhnya.
 
Ungkapan senada disampaikan Zosep Bangun seperti saksi sebelumnya. Dia mengeluhkan tindakan Pemerintah Daerah yang tidak mengumumkan terlebih dahulu ketika akan melakukan penggusuran. Tetapi, langsung membongkar rumah-rumah warga tanpa sosialisasi secara benar. “Kita menyayangkan pasal-pasal dalam Perppu 51 Tahun 1960 ini menjadi dasar hukum penggusuran secara paksa,” kata Zosep yang juga Pengurus Yayasan Lima Roti Dua Ikan yang menampung korban penggusuran.
 
Tidak relevan lagi
Diluar persidangan, Pengacara Para Pemohon dari LBH Jakarta, Alldo Fellix January menegaskan pasal-pasal yang diuji sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Sebab, saat Pemerintah mengeluarkan Perppu ini dalam rangka mengatasi agresi militer Belanda dan pemberontakan setempat di NKRI. Kala itu, militer Belanda ingin mencaplok tanah untuk kepentingan pertahanan.
 
“Kita sudah tidak lagi dalam situasi perang dan kondisi berbahaya, malah Pasal ini justru menjadi celah untuk melakukan penggusuran paksa, orang-orang yang tinggal di daerah kumuh atau orang ekonomi kelas menengah ke bawah,” kata Jelas Felix. (Baca Juga : Sejarawan Sebut Pasal Penggusuran Berjiwa Kolonialisme)
 
Dalam kesempatan ini, Felix meminta Pemerintah belajar dari kasus-kasus penggusuran sebelumnya. Soalnya, ternyata banyak warga korban penggusuran memiliki sertifikat hak milik, AJB, girik yang bisa ditingkatkan statusnya di BPN. “Tetapi, karena kondisi mereka tidak mampu, tidak mengerti hukum, mereka (Pemerintah) malah memanfaatkan situasi itu, bukannya untuk meningkatkan hak mereka, malah mengambil tanah secara cuma-cuma,” kritiknya.
 
“Rasanya, kita tidak perlu seperti itu lagi untuk beberapa tahun ke depan mengingat Indonesia sedang membangun infrastruktur. Bisa dibayangkan jika UU ini masih ada, Berapa banyak konflik pertanahan yang akan terjadi di Indonesia?”
 
Dirinya pun berharap semoga aturan pasal-pasal penggusuran ini dicabut. Selanjutnya, Pemerintah bisa bertindak cepat dengan menerbitkan aturan baru terkait persoalan ini yang melindungi masyarakat kurang mampu yang berada di pemukiman pinggiran. “Peraturan ini perlu dibatalkan karena sudah tidak relevan dan bertentangan dengan UU lain. Yang standarnya, harus ada musyawarah, partisipasi, kepastian hukum, keadilan, dan jaminan bantuan serta konpensasi. Tetapi, sekarang Pemerintah malah tetap kekeh memakai Perppu yang sekarang, dampaknya bisa dilihat dari kesaksian korban tadi,” katanya.
 
Sebelumnya, tiga warga korban penggusuran di Jakarta yakni Rojiyanto, Mansur Daud P, dan Rando Tanadi mempersoalkan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, serta Pasal 6 ayat (2) Perppu tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Mereka dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal tersebut lantaran tidak mendapat ganti kerugian saat rumahnya digusur paksa oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
 
Pemohon menilai beleid ini seolah memberi wewenang pemerintah daerah untuk “menyerobot” kewenangan peradilan. Sebab, setiap sengketa tanah tidak melalui lembaga peradilan terlebih dahulu, tetapi faktanya langsung dieksekusi oleh Pemprov DKI Jakarta alias tanpa dialog, seperti disebut Penjelasan Umum Perppu ini bahwa pembebasan lahan/tanah tidak perlu melalui proses peradilan.

Padahal, kepemilikan tanah Para Pemohon yang sudah mendayagunakan tanah tersebut dalam jangka waktu lama sebenarnya dilindungi beberapa pasal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Apalagi, penelantaran tanah (oleh negara) dapat mengakibatkan hapusnya kepemilikan yang diatur Pasal 1967 KUHPerdata.
 
Ironisnya, beberapa kasus penggusuran paksa, selain ada unsur kriminalisasi, pemerintah daerah sebagai pelaku penggusuran paksa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sejalan dengan asas publisitas hukum agraria (Pasal 19 ayat (4) UUPA). Padahal, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum tidak mengatur norma pidana. Karena itu, Para Pemohon meminta MK menghapus berlakunya pasal-pasal tersebut karena bertentangan UUD 1945 Tahun 1945.
Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
 - Achmad dermawan
24.10.17 04:16
Assalamualaikum Salam sejahtera Bismillahhirohmannirohim Dimana keadilan bagi kami rakyat kecil ... 1. Pada tahun 1995, pemerintah kotamadya daerah tingkat 2 surabaya mempunyai program rencana pembangunan JEMBATAN BENGAWAN. Pihak terkait proyek rencana JEMBATAN BENGAWAN adalah : a. Ir. Satria sukananda (Kadis tata kota) b. Ir. H. Soetomo (penata NIP.510026888 ) Kepala seksi perbek. & alat besar DPUD selaku pemimpin proyek pembebasan tanah dan utilitas umum KMS c. Sujanto (pengatur Tk.1 NIP.510062080) Bendaharawan proyek pembebasan tanah dan utilitas umum d. Drs. Susilo Hadi Camat wonokromo 2. Warga yg terdampak pelaksanaan proyek pembangunan jembatan adalah : a. Sdr. Bambang gunawan ( ngagel 137 ) b. Sdr. Suryadi (ngagel 141 B ) c. H. Bintang ( ngagel 141 A ) 3. Pangkal masalah yg pertama ialah : a). Pembebasan tanah untuk tiga warga yg terkena rencana pembangunan JEMBATAN BENGAWAN ditotal keseluruhannya hanya menerima Rp. 92, 5 juta b). Kadis tata kota Ir. Satria Sukananda pada masa itu mengutarakan di media cetak Jawa Post bahwa pembebasan tanah menghabiskan Rp. 350 juta c). Ada selisih nominal yg tidak diberikan kepada tiga warga yg terdampak pada masa itu sebesar 350 - 92,5 = Rp. 257,5 juta d). Berbagai upaya untuk memohon dan meminta penjelasan dari selisih nominal yg seharusnya dibayarkan kepada warga, telah kami lakukan dengan cara mengirimkan surat yg pertama kepada Bpk . Walikota tgl. 1 Desember 1995 tidak mendapatkan balasan, surat yg kedua perihal mohon diperkenankan beraudiensi kepada Bpk. Walikota tgl. 11 Desember 1995 juga tidak mendapatkan balasan. Surat juga kami layangkan kepada Bpk. Pimpinan Redaksi Jawa Post untuk dimuat di surat pembaca tgl 13 April 1996 dan surat perihal mohon perlindungan, kebijaksanaan Bapak Presiden R.I mengenai nasib kami sekeluarga juga kami layangkan tertanggal Surabaya 15 April 1996 belum jg mendapatkan balasan. 4. Masa yg terlewati hingga 22 tahun, kami sekeluarga dari almarhum H. Bintang janda limpahan Perintis Kemerdekaan No. Pol. 38 / V11 / 1981 / PK / JD masih mengusahakan dan mempertahankan berdirinya bangunan lama rumah kami, dan surat tanah pajak tahun 1977, 1978 dan 1982 yg tercatat KOHIR No. 0056. 166 berkasnya masih ada, dan kami sekeluarga juga tertib membayar PBB sampai tahun 2017. 5. Pangkal masalah yg kedua ialah : a). Pada tgl 28 Januari 2016, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pematusan, Kepala Dinas Ir. Erna Purnawati mengadakan rapat koordinasi sosialisasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah yg baru untuk pembangunan JEMBATAN RATNA di kelurahan ngagel kecamatan wonokromo. b). Daftar undangan terlampir untuk pemilik persil yg terdampak adalah : (1) Sdr. Lutfi, ( ngagel 137 B ) (2) Sdr. Bambang Gunawan( ngagel 137 ) (3) Sdr. Aris / Antok (ngagel 137 ) (4) Sdr Nurlena ( ngagel 141 A ) (5) Jayadi, suryadi motor ( ngagel 141 B) c). Dari lima persil warga yg terdampak menanyakan prosedur penggantiannya, namun dikatakan pada saat itu bahwa tidak ada penggantiannya karena para warga pada waktu itu belum siap untuk menunjukkan bukti terkait dan tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian, padahal PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 kenyataannya,menurut pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersang-kutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut - turut. d). Dari lima persil yg terimbas pembangunan dengan penamaan yg baru yaitu JEMBATAN RATNA, empat persil telah tergusur dan hanya menyisakan satu persil milik dari Sdr. Nurlena. Pada dasarnya Sdr. Nurlena tidak berkeberatan dengan pembangunan JEMBATAN RATNA dan turut mendukung pembangunan tersebut dengan berharap mendapatkan penggantian yg sesuai prosedur dan yg diamanatkan PANCASILA terutama makna yg terkandung dari sila ke 2. Kemanusiaan yg adil dan beradab, dan sila ke 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. e). Sdr. Nurlena memilih bertahan karena belum ada kesepakatan yg disetujui oleh Sdr. Nurlena dan Pemkot Surabaya pada saat beberapa kali beraudiensi. Serta permasalahan nominal penggantian pada tahun 1995, yg nama proyeknya waktu itu adalah JEMBATAN BENGAWAN juga masih belum terselesaikan. f). Dinas P.U kota Surabaya telah melayangkan tiga kali surat peringatan pembongkaran bangunan, terakhir surat tersebut diterima Sdr. Nurlena tertanggal 10 Augustus 2016. g). Pada tgl 02 Juni 2017 Sdr. Nurlena menerima kembali surat peringatan 1 dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yg menyatakan bahwa Sdr. Nurlena telah melakukan kegiatan mendirikan bangunan hunian yg berada di sungai kalimas yg dibangun diatas tanah sempadan sungai kalimas. h). Pada tgl 09 Juni 2017 menerima surat peringatan 2 yg menyatakan bahwa Sdr. Nurlena melanggar Undang - Undang Republik Indonesia N0. 11 tahun 1974 tentang pengairan. i). Pada tgl 21 Juli 2017 menerima surat peringatan 3 tertanda Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Ir. Fauzi Idris. ME j). Pada tgl 17 Oktober 2017 Sdr. Nurlena kembali menerima surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Satuan Polisi Pamong Praja. 6. Pada tgl 19 Oktober 2017 satu persil rumah yg ditinggali bersama keluarga selama 62 tahun, milik dari Sdr. Nurlena, umur 65 tahun dan suami yg bernama Yukiono, umur 74 tahun, beserta anak, menantu dan cucu - cucu nya : (1) Achmad dermawan umur 38 tahun (2) Yuni Eka Pratiwi umur 29 tahun (3) Aviana Edelweiss Bintang Dermawan umur 8 tahun (4) Muhammad Maulana Everest Dermawan umur 7 tahun (5) Nandika Febriyanto umur 24 tahun (6) Erna Maharani umur 24 tahun (7) Naura Rizkyanti umur 2 tahun Telah terjadi pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. https://youtu.be/J4X0Q8-c73k https://youtu.be/JLto6KPaxaE https://youtu.be/zRp2ebitIuc https://youtu.be/bZLFcZmdfcg https://youtu.be/x3jqu7CDkO0 Sekarang orang tua kami dimasa senjanya, umur ayah 74 dan ibu kami 65 tahun harus tumpang dirumah saudara dan barang-barang kami berserakan di kelurahan. Para pemimpin di negeri ini tolong berikan jalan yg seadil adilnya bagi keluarga kami dan bagi rakyat kecil. PAHLAWAN PROKLAMASI Ir.Soekarno "Jangan sekali - kali melupakan sejarah. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa - jasa para pahlawannya " Mohammad Hatta " Hanya satu tanah yang dapat menjadi tanah airku, dia tumbuh sesuai upaya dan upaya itu adalah dayaku" "Apakah kami salah apabila kami ingin melepaskan diri dari kegetiran rasanya ditindas, kami disini hanya memohon apa yang seharusnya sudah menjadi Hak kami". hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir laa haula walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim Sekian mengenai jeritan hati kami sebagai rakyat kecil warga negara Indonesia. Terima kasih Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Achmad dermawan 082245400451
Kekeliruan Penerapan Pasal
 - Febri Jaya
21.02.17 13:09
Dalan artikel disebutkan : "penelantaran tanah (oleh negara) dapat mengakibatkan hapusnya kepemilikan yang diatur Pasal 1967 KUHPerdata". Saya bermaksud komentar : 1. Dalam UUPA sudah tdk mengenal daluarsa penguasaan tanah; bukankah UUPA mencabut ketentuan ini?? 2. Penelantaran tanah dpt menyebabkan hak atas tanah dicabut, klausul ini hanya pada hak atas tanah yg bersifat private bukan?? Lantas jika HMN dicabut, siapa yg berwenang mengurusi tanah bersangkutan? Mohon dikoreksi jika ada kesalahan.. Terima kasih..
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.