Kamis, 16 Maret 2017
KPK Laporkan Pejabat yang Terima Gratifikasi Raja Salman
Barang-barang yang ditunjukkan KPK itu berasal dari tiga orang menteri, seorang gubernur dan Kapolri dan belum bisa dipastikan nilainya.
ANT/ASH
Dibaca: 4613 Tanggapan: 0
KPK Laporkan Pejabat yang Terima Gratifikasi Raja Salman
Juru bicara KPK Febri Diansyah (kanan) bersama Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono (kiri) memberi keterangan pers mengenai sejumlah barang pemberian Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3).
Direktorat Gratifikasi KPK membeberkan laporan penerimaan hadiah (gratifikasi) oleh sejumlah pejabat negara yang diperoleh dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. “Kami mengapresiasi para pelapor karena hanya dengan integritas dan kejujuranlah mereka melaporkan gratifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di gedung KPK Jakarta, Kamis (16/3/2017).

"Gratifikasi yang dilaporkan pada 7-15 Maret. Pertama dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada 7 Maret, dan terakhir kemarin. Ada beberapa barang yang cukup menarik," ujar Giri. Baca Juga: Polri Serahkan Pedang dari Raja Arab Saudi ke KPK

Pemberian yang dilaporkan adalah dua buah pedang berwarna keemasan, sebilah belati, satu set aksesoris yang terdiri dari jam tangan Rolex Sky-Dweller, jam meja Rolex-Desk Clock 8235, manset emas merek chopard, pulpen emas merek chopard, dan tasbih.

Kemudian satu set aksesoris yang terdiri dari jam tangan Mouawad Grande Ellipse, cincin emas 18 karat bertahtakan satu princess cut diamond 3.120 cts (carats) dan 16 white diamonds 1.395 cts, manset bertahtakan satu princess cut diamond 2.130 cts, rectagle cut diamond 2.140 cts dan 32 white diamond 2.536cts, ballpoint merk Mouawad dan tasbih hitam.

Giri pun mengapresiasi Kerajaan Arab Saudi yang ingin membina hubungan baik dengan Indonesia dan memberikan cinderamata kepada para pejabat pemerintah.

"Jadi kadang pemberian ini menjadi budaya dan memang ini tidak bisa kita tolak. Namun demkian kita punya UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur hadiah yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri apabila terkait dengan jabatan bisa dianggap suap. Jadi kita akan klarifikasi, menganalisa hal tersebut," ujar Giri. Baca Juga: Tak Ada MoU Masalah TKI dalam Kunjungan Raja Salman

Ia pun menghimbau kepada semua pihak yang menerima barang serupa dan relatif mewah untuk melaporkan kepada KPK karena ada risiko pidana meski pemberi tidak memiliki niat apapun untuk pengaruhi keputusan penerima hadiah. "Dari sisi penerima, tidak dilaporkan selama 30 hari kerja, dianggap (tindak pidana) suap," ujar Giri mengingatkan.

Giri pun mengaku masih butuh waktu untuk menghitung total nilai gratifikasi yang dilaporkan tersebut. "Kita tidak bisa menyampaikan angka yang definitif. Karena harus mengecek apakah benar emas atau tidak, kita butuh waktu untuk memastikan harga ini berapa. Beberapa cincin cukup besar dan manset 2 buah, dengan kualitas 2,1 karat dan kualitas yang lumayan mahal," papar Giri.

Barang-barang yang ditunjukkan KPK itu berasal dari tiga orang menteri, seorang gubernur dan Kapolri. "Barang-barang ini kami tunjukkan sebagai pembelajaran sekaligus mengingatkan kalau ada penyelenggara negara lain yang belum melaporkan agar segera melaporkan dan nama pelapor tidak disebutkan di sini, kecuali pelapor yang bersangkutan sudah setuju. Bahkan sudah mengungkap ke publik karena ini standar yang berlaku di direktorat gratifikasi KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan.

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.