PT Pertamina (Persero) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengawasan beberapa megaproyek agar tidak menyalahi aturan. "Yang akan dilakukan Pertamina dalam beberapa waktu ke depan, ada banyak program yang akan kami dorong ke depan dan skalanya cukup besar salah satunya megaproyek, misalnya, kebijakan-kebijakan baru untuk satu harga," kata Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3).
Dalam pertemuan itu, lanjut Elia, Pertamina berdiskusi dengan KPK agar mendapat pengawalan sehingga beberapa proyek itu bisa dijalankan dengan baik dan tidak menyalahi aturan. "Ke depan ini, dananya besar sekali dan kami akan melakukan akselerasi sehingga kami perlu mendapat pengawalan dari sisi governance," tutur Elia.
Lebih lanjut, ia mengatakan,bahwa salah satu tugas dirinya sebagai Dirut yang baru adalah ingin menciptakan soliditas yang dimulai dari para direksi sampai jajaran di bawahnya.Transparansi menjadi modal penting agar roda perusahaan dapat berjalan dengan baik. (Baca Juga: KPK Diminta Turun Tangan dalam 2 Proyek di Maluku)
"Kami mulai dengan transparansi di antara direksi kami. Kami ingin semua direksi tahu kalau ada masalah di hilir direktur di hulu harus tahu juga. Hanya dengan transparansi bida terjadi soliditas, itu dasar team work yang baik, jadi tidak ada lagi curiga-mencurigai," ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa memang salah tugas KPK di samping penindakan juga pencegahan.KPK ingin agar seluruh proyek yang dilaksanakan Pertamina dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Contoh sederhana kalau punya megaproyek sering ada hambatan yang ditimbulkan birokrasi, contoh kadang Bupati kalau dipanggil Gubernur tidak mau, kalau dipanggil KPK datang. Kalau ada hambatannya KPK bisa membantu itu agar memperlancar proses, urusan, dan menegakkan integritas, koridornya itu," tukasnya. (Baca Juga: Direktur Soegih Interjaya Didakwa Menyuap Pejabat Pertamina)
Menurut Agus, pendampingan yang dilakukan KPK telah dilakukan ke banyak pihak.Setidaknya, terdapat lima provinsi dan satu kementerian yang tengah didampingi KPK untuk melancarkan proyek yang tengah berjalan.
"Kami saat ini mendampingi paling tidak lima provinsi dan Kementan. Kami juga bantu permasalahan di ESDM dan perkebunan soal tumpang tindihnya, kami bantu untuk menyelesaikan itu, agar integritas tetap terjaga," ucap Agus.
Kerja sama KPK dengan Pertamina telah berlangsung lama. Sebelunya, kedua lembaga pernah menjalin kerja sama terkait pengawasan pelaksanaan kontrak minyak dan gas. Bahkan KPK akan menurunkan satuan tugas dalam mengawasi pelaksanaan tersebut. Salah satu kontrak yang diawasi KPK terkait penagihan biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di perusahaan lain. (Baca Juga: KPK Akan Banti Awasi Pelaksanaan Kontrak Pertamina)
Dalam pertemuan itu, lanjut Elia, Pertamina berdiskusi dengan KPK agar mendapat pengawalan sehingga beberapa proyek itu bisa dijalankan dengan baik dan tidak menyalahi aturan. "Ke depan ini, dananya besar sekali dan kami akan melakukan akselerasi sehingga kami perlu mendapat pengawalan dari sisi governance," tutur Elia.
Lebih lanjut, ia mengatakan,bahwa salah satu tugas dirinya sebagai Dirut yang baru adalah ingin menciptakan soliditas yang dimulai dari para direksi sampai jajaran di bawahnya.Transparansi menjadi modal penting agar roda perusahaan dapat berjalan dengan baik. (Baca Juga: KPK Diminta Turun Tangan dalam 2 Proyek di Maluku)
"Kami mulai dengan transparansi di antara direksi kami. Kami ingin semua direksi tahu kalau ada masalah di hilir direktur di hulu harus tahu juga. Hanya dengan transparansi bida terjadi soliditas, itu dasar team work yang baik, jadi tidak ada lagi curiga-mencurigai," ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa memang salah tugas KPK di samping penindakan juga pencegahan.KPK ingin agar seluruh proyek yang dilaksanakan Pertamina dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Contoh sederhana kalau punya megaproyek sering ada hambatan yang ditimbulkan birokrasi, contoh kadang Bupati kalau dipanggil Gubernur tidak mau, kalau dipanggil KPK datang. Kalau ada hambatannya KPK bisa membantu itu agar memperlancar proses, urusan, dan menegakkan integritas, koridornya itu," tukasnya. (Baca Juga: Direktur Soegih Interjaya Didakwa Menyuap Pejabat Pertamina)
Menurut Agus, pendampingan yang dilakukan KPK telah dilakukan ke banyak pihak.Setidaknya, terdapat lima provinsi dan satu kementerian yang tengah didampingi KPK untuk melancarkan proyek yang tengah berjalan.
"Kami saat ini mendampingi paling tidak lima provinsi dan Kementan. Kami juga bantu permasalahan di ESDM dan perkebunan soal tumpang tindihnya, kami bantu untuk menyelesaikan itu, agar integritas tetap terjaga," ucap Agus.
Kerja sama KPK dengan Pertamina telah berlangsung lama. Sebelunya, kedua lembaga pernah menjalin kerja sama terkait pengawasan pelaksanaan kontrak minyak dan gas. Bahkan KPK akan menurunkan satuan tugas dalam mengawasi pelaksanaan tersebut. Salah satu kontrak yang diawasi KPK terkait penagihan biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina di perusahaan lain. (Baca Juga: KPK Akan Banti Awasi Pelaksanaan Kontrak Pertamina)