Minggu, 18 Juni 2017
Ada Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan di Sektor Transportasi Darat
LBH Jakarta menemukan bahwa perjanjian kemitraan sering digunakan untuk mengaburkan hubungan kerja.
ADY TD ACHMAD
Dibaca: 3051 Tanggapan: 0
Ada Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan di Sektor Transportasi Darat
Demo buruh Jakarta. Foto: HOL/SGP
Praktik ketenagakerjaan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sering ditemui bermacam pelanggaran hukum ketenagakerjaan di sektor industri dan jasa, tak terkecuali transportasi darat.
 
Pengacara publik LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian, mengungkapkan ada pola pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dialami buruh transportasi. Temuan itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan LBH Jakarta terhadap 120 responden anggota Federasi Serikat Buruh Transportasi Indonesia (FBTPI).
 
Oky menemukan 39 persen buruh transportasi darat anggota FBTPI dipekerjakan oleh perusahaan secara lisan, tidak menggunakan perjanjian kerja tertulis. Padahal, perjanjian kerja tertulis itu penting guna melihat apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan. Bahkan UU Ketenagakerjaan mewajibkan perjanjian kerja tertulis bagi pengusaha yang mempekerjakan buruh melalui mekanisme perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak.
 
Dari ratusan responden, 62 persen bekerja dengan status PKWT dan ada yang kontraknya diperpanjang lebih dari 3 kali. Padahal mengacu pada UU Ketenagakerjaan Oky menyebut PKWT hanya boleh dilaksanakan 2 tahun dan diperpanjang maksimal 1 tahun. Pembaruan kontrak bisa dilakukan setelah melewati masa tenggang 30 hari dan kontrak dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Tapi, ada responden yang dikontrak melebihi jangka waktu yang ditetapkan tersebut.
 
“Jangka waktu maksimal bekerja sebagai buruh kontrak itu 5 tahun. Jika kontrak dilakukan berulang kali dan terus menerus melebihi ketentuan demi hukum buruh itu beralih statusnya jadi pekerja tetap,” kata Oky dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (17/6). (Baca juga: Status Hukum Hubungan Kerja Tetap Tanpa Perjanjian Tertulis).
 
Mengenai jam kerja, Oky menemukan ada pelanggaran yang dialami buruh transportasi yakni bekerja lebih dari 8 jam setiap hari tanpa mendapat uang lembur. UU Ketenagakerjaan mengatur maksimal waktu kerja 40 jam seminggu dengan ketentuan 8 jam per hari untuk 5 hari kerja dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja. Buruh berhak mendapat upah lembur jika bekerja melebihi waktu yang ditentukan tersebut dan bekerja di hari libur.
 
Sebagian besar anggota FBTPI bekerja di sektor transportasi darat bidang distribusi barang. Waktu yang dibutuhkan untuk mengantar barang dalam satu kali perjalanan rata-rata 10-14 jam. Dari hasil penelitian itu 79 persen responden bekerja di hari libur, 91 persen tidak mendapat upah lembur ketika bekerja lebih dari 8 jam dan 92 persen tidak mendapat upah lembur saat bekerja di hari libur. Soal upah, 29 persen mendapat upah kurang dari Rp 3 juta per bulan dan 60 persen tidak menerima upah pokok setiap bulan.
 
UU Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha memberi perlindungan kepada buruh yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental dan fisik. Selain sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perusahaan juga harus menyediakan jaminan sosial bagi buruh yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 
Temuan LBH Jakarta, 81 persen responden tidak mendapat pelatihan K3 dan 85 persen tidak dilengkapi peralatan K3. Padahal resiko kerja buruh transportasi tergolong tinggi, ada 46 persen responden pernah mengalami kecelakaan kerja. Namun, belum seluruhnya tercakup program jaminan sosial. Sebanyak 43 responden mengaku tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial. Akibatnya ketika mengalami kecelakaan kerja 27 persen responden menanggung sendiri biaya pengobatan, dan 73 persen menanggung sebagian.
 
Selain itu Oky mengatakan mayoritas responden menjalin hubungan kerja dengan perusahaan tidak mengacu perjanjian kerja sebagaimana diatur UU Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dijalin bukan ketenagakerjaan tapi kemitraan. Padahal keduanya punya karakter yang berbeda. Ketentuan tentang kemitraan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)  No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Peraturan itu menjelaskan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan. (Baca juga: Saat Hubungan Kemitraan Menjadi Hubungan Kerja).
 
Penggunaan perjanjian kerja kemitraan itu menurut Oky tidak tepat karena posisi pengusaha dan buruh timpang. Praktik ketenagakerjaan antara pengusaha dan buruh transportasi anggota FBTPI menunjukan adanya hubungan kerja sebagaimana UU Ketenagakerjaan, bukan kemitraan seperti diatur PP Kemitraan. Apalagi ada putusan Mahkamah Agung No. 85 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dalam perkara antara supir dan pengusaha transportasi pelabuhan menyatakan ada hubungan kerja karena terdapat unsur upah dan perintah.
 
Hubungan kerja itu terlihat dari adanya perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hasil penelitian menunjukan 82 persen responden diikat dengan perjanjian kemitraan. “Perjanjian kemitraan digunakan pengusaha untuk mengaburkan adanya hubungan kerja,” tukas Oky. (Baca juga: Akibat Hukum Jika Perusahaan Tidak Membuat Perjanjian Kerja).
 
Ketua FBTPI, Ilhamsyah, mengatakan praktik ketenagakerjaan di sektor transportasi sangat rumit karena persoalan dasar tak kunjung diselesaikan adalah mengenai hubungan kerja. Sesuai UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja buruh transportasi seharusnya didasari pekerjaan, upah dan perintah. “Perjanjian kemitraan itu membuat buruh transportasi tidak mendapat hak sebagai pekerja/buruh seperti upah lembur, jaminan sosial dan tunjangan hari raya keagamaan (THR),” tegasnya.
 
Pengajar hukum perburuhan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Andari Yuriko Sari, menegaskan perjanjian kerja beda dengan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan menyaratkan adanya relasi hubungan yang setara antara kedua belah pihak. Sementara dalam kasus ini hubungan pengusaha dengan buruh transportasi tidak setara. “Alas hukumnya salah harusnya perjanjian kerja, bukan perjanjian kemitraan,” ujarnya.
 
Perjanjian itu, kata Andari, akan berdampak pada perlindungan hukum terhadap buruh transportasi. Dia mengusulkan agar hubungan hukum itu dibenahi oleh pemerintah dengan cara menerbitkan regulasi yang khusus mengatur tentang pekerja/buruh transportasi. Dalam peraturan itu dapat dijelaskan secara rinci kewajiban dan hak para pihak.
Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.