Jumat, 11 Agustus 2017
KPK: ‘Safe House’ Punya Dasar Hukum yang Kuat
Semua tindakan yang dilakukan KPK tentu berdasarkan aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Agus Sahbani/ANT
Dibaca: 745 Tanggapan: 0
KPK: ‘Safe House’ Punya Dasar Hukum yang Kuat
Jubir KPK Febri Diansyah. Foto: RES
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan "safe house" atau rumah aman saksi KPK mempunyai dasar hukum yang kuat. Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait tugas dan wewenang KPK dijadwalkan mengunjungi dua lokasi yang diduga menjadi tempat "penyekapan" saksi KPK pada hari ini.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi KPK. 'safe house' itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya. Ada dua undang-undang yang mengatur," kata Febri di Jakarta, Jumat (11/8/2017) seperti dkutip Antara. Baca Juga: Alasan Fraksi Gerindra Mundur dari Pansus Hak Angket KPK

Febri menjelaskan dasar hukum perlindungan saksi dan rumah aman diatur Pasal 15 huruf a UU KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau "melakukan evakuasi" termasuk perlindungan hukum.

Kedua, kata dia, Pasal 5 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara.

Adapun dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PSK, dinyatakan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Febri, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi wajib memberikan tempat kediaman sementara kepada saksi yang dilindungi.

Ia pun merasa heran jika ada yang menyebut "safe house" tidak ada dasar hukum apalagi menyebutnya sebagai "rumah sekap" hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja, yaitu saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa.

"Bahkan KPK sendiri sudah menghentikan perlindungan terhadap yang bersangkutan karena tidak konsisten dan tidak koperatif saat menjadi saksi sebelumnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Febri melanjutkan bahwa KPK mempertanyakan motivasi anggota Pansus yang akan mengunjungi "safe house" itu.

"Nanti kami lihat hasilnya seperti apa karena sepertinya ada pihak-pihak yang sangat bersemangat ke rumah tersebut meskipun DPR sebenarnya sedang reses saat ini. Apa motivasinya kami tidak tahu," kata dia.

Febri menerangkan bahwa Niko adalah saksi yang dulu minta perlindungan KPK karena ada tekanan dan intimidasi terhadap yang bersangkutan.

"Setelah kami cek, maka kami beri perlindungan. Tidak hanya "safe house", bahkan penggantian biaya hidup terhadap isteri atau keluarga. Tetapi apa yang dilakukan saat ini? Kami tidak tahu motivasinya apa atau jika ada yang menyuruh dia digerakkan siapa?," ujarnya. (Baca Juga: Prof. Yusril: Gunakan Mekanisme Pengadilan Bila KPK Keberatan dengan Pansus)

Menurut Febri, KPK tidak mengganggap penting terkait kunjungan anggota Pansus ke "safe house" itu.

"Kami akan terus bekerja menangani kasus-kasus besar seperti e-KTP dan BLBI, termasuk kasus suap terkait pengadaan Al Quran serta proyek di PUPR yang diduga juga mengalir pada banyak pihak seperti anggota DPR dan swasta. Semua tindakan yang dilakukan KPK tentu berdasarkan aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
 
Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.