Senin, 14 Agustus 2017
Tingkatkan Efektivitas Pengawasan, Begini Bunyi Perpres BPOM
Lebih kepada penguatan kelembagaan di bidang pengawasan obat dan makanan.
Fathan Qorib/RED
Dibaca: 864 Tanggapan: 0
Tingkatkan Efektivitas Pengawasan, Begini Bunyi Perpres BPOM
Pada 9 Agustus 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan obat dan makanan ini berfungsi dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia serta mendukung daya saing nasional.
 
Atas dasar itu, sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab,go.id, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam Perpres disebutkan, BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
 
BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh Kepala. Perpres ini menegaskan, BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
“Obat dan makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

(Baca: Soal Peringatan BPOM Terkait Mi Instan Korea 'Mengandung Babi', Ini Kata YLKI)
 
Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM melaksanakan sejumlah fungsi. Antara lain penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar, koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.
 
Kemudian, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
 
Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, menurut Perpres ini, BPOM mempunyai kewenangan; a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Organisasi
BPOM terdiri atas; Kepala; Sekretariat Utama; Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif; Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan; Deputi Bidang Penindakan; dan Inspektorat Utama.
 
“Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM,” bunyi Pasal 7 Perpres ini.

(Baca Juga: Ini Dia Inpres Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan)
 
Adapun Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sekretariat Utama ini dipimpin oleh Sekretaris Utama, dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM.
 
Perpres ini menyebutkan, Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak lima biro. Biro terdiri atas paling banyak empat bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional. Bagian terdiri atas paling banyak tiga subbagian dan/ atau kelompok jabatan fungsional, kecuali bagian yang menangani ketatausahaan pimpinan, terdiri atas sejumlah subbagian sesuai kebutuhan.
 
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, menurut Perpres ini, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala, dan dipimpin oleh Deputi. Sementara Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dan dipimpin oleh Deputi.
 
Demikian juga Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala, dipimpin oleh Deputi, dan Deputi Bidang Penindakanyang  berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dan dipimpin oleh Deputi.
 
Deputi terdiri atas paling banyak lima direktorat. Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/ atau dapat terdiri atas paling banyak empat subdirektorat, dan Subdirektorat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak tiga seksi.
 
Adapun Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dan dipimpin oleh Inspektur Utama. “Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM,” bunyi Pasal 28 Perpres ini.

(Baca: Ingat! Pasien Berhak Peroleh Informasi Utuh Harga Obat)
 
Menurut Perpres ini, Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak tiga inspektorat dan satu Bagian Tata Usaha. Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan/atau dapat dibantu satu Subbagian Tata Usaha. Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak tiga subbagian.
 
Perpres ini juga menyebutkan, bahwa Pusat dapat dibentuk di lingkungan BPOM sebagai unsur pendukung tugas dan fungsi BPOM. Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak lima bidang serta satu Subbagian Tata Usaha. Bidang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak dua subbidang.
 
Selain itu, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis, yang dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.
 
Untuk menggali pemikiran, saran, pertimbangan, dan rekomendasi dari para pakar/ahli, pemangku kepentingan, dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan pengawasan obat dan makanan, menurut Perpres ini, Kepala dapat membentuk kelompok ahli, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai kebutuhan.
 
Ditegaskan dalam Perpres ini, Kepala adalah jabatan pimpinan tinggi utama. Sedangkan Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama. Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan administrator, dan  Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan pengawas.
 
“Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan,” bunyi Pasal 42 Perpres ini.
 
Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud, pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPOM tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
 
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 9 Agustus 2017 itu.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.