Hati-hati!! Mulai 2019 Produsen Bisa Terjerat Pidana Karena Masalah Sertifikat Halal Produk

Peraturan pelaksanaannya belum terbit.

Seminar mengenai sertifikat halal dan BPJPH di Jakarta, Rabu (16/8). Foto: EDWIN

Setelah ditunggu kehadirannya sejak UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diundangkan, akhirnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi memiliki pimpinan. Pada awal Agustus ini, Sukoso, guru besar bidang kelautan dan bioteknologi perikanan di  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, dilantik sebagai Kepala BPJPH. Prof. Sukoso ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.  94/TPA Tahun 2017.

Meskipun belum ada peraturan pelaksana, para produsen yang telah memegang sertifikat halal harus lebih berhati-hati karena UU JPH menetapkan sanksi tegas atas kelalaian menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika(LPPOM) Majelis Ulama Indonesia selaku lembaga pemeriksa halal yang berwenang selama ini.

Pasal 56 UU JPH mengatur pemidanaan tidak tanggung-tanggung yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. (Baca juga: Ada Kandungan Non-Halal pada produk Bersertifikat Halal, Ini Sanksinya).

Sukoso menjelaskan bahwa sertifikat halal yang telah ditetapkan LPPOM MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut habis. Namun bedanya adalah sejak kewajiban sertifikasi halal UU JPH berlaku efektif di tahun 2019 nanti, maka sanksi pidana pelanggaran atas kehalalan produk yang sudah disertifikasi tersebut akan menjerat produsen.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mengatakan ketentuan pidana dalam UU JPH termasuk batas waktu wajibnya sertifikasi hal bagi semua produk yang beredar. Ikhsan meminta para produsen mempersiapkan diri memasuki tahun 2019. “Nanti di 2019 semua wajib bersertifikasi. Nah kalau tidak ‘masuk’ tuh,” ujarnya saat diwawancarai hukumonline usai acara berlangsung.

(Baca juga:Tanpa Daya Pemaksa, Jaminan Produk Halal Bak Macan di Atas Kertas).

Salah satu tantangan saat ini, menurut Sukoso, adalah ketiadaan regulasi pelaksana UU JPH. Ketiadaan peraturan pelaksana ini bisa berimbas pada pada implementasi UU JPH. “Belum ada. Belum dikeluarkan,” ujarnya kepada Hukumonline.

No.	Materi Muatan	Pasal	Bentuk Peraturan	Keterangan
1	Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH	Pasal 5 ayat 5	Peraturan Presiden	Belum diterbitkan
2	Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait	Pasal 11	Peraturan Pemerintah	Belum diterbitkan
3	Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pemeriksa Halal(LPH)	Pasal 16	Peraturan Pemerintah	Belum diterbitkan
4	Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal(PPH)	Pasal 21 ayat 3	Peraturan Pemerintah	Belum diterbitkan
5	Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH	Pasal 22	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
6	Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban	Pasal 27 ayat 3	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
7	Ketentuan mengenai Penyelia Halal	Pasal 28 ayat 4	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
8	Tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal	Pasal 29 ayat 3	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
9	Tata cara penetapan LPH	Pasal 30 ayat 3	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
10	Ketentuan mengenai Label Halal	Pasal 40	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
11	Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan	Pasal 41	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
12	Pembaruan Sertifikat Halal	Pasal 42	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
13	Biaya sertifikasi halal	Pasal 44 ayat 3	Peraturan Pemerintah	Belum diterbitkan
14	Pengelolaan keuangan BPJPH	Pasal 45 ayat 2	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
15	Kerja sama internasional dalam bidang JPH	Pasal 46 ayat 3	Peraturan Pemerintah	Belum diterbitkan
16	Tata cara registrasi Sertifikat Halal oleh lembaga halal luar negeri	Pasal 47 ayat 4	Peraturan Pemerintah	Belum diterbitkan
17	Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi	Pasal 48 ayat 2	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
18	Ketentuan mengenai Pengawasan JPH	Pasal 52	Peraturan Pemerintah	Belum diterbitkan
19	Tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan	Pasal 55	Peraturan Menteri	Belum diterbitkan
20	Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal	Pasal 67 ayat 3	Peraturan Pemerintah	Belum diterbitkan

Anggota Fraksi PKS DPR, Ledia Hanifa Amaliah, mengatakan sosialiasi dan edukasi tentang berbagai ketentuan dalam UU JPH menjadi prioritas utama. Aaa dua puluhan regulasi pelaksana dari UU JPH yang perlu dipersiapkan Pemerintah.

UU JPH sendiri memiliki kelemahan yang justru terdapat pada norma intinya di pasal 4 yang mewajibkan produk yang diimpor, disebarkan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apakah produk tidak halal dapat diimpor, disebarkan dan dijual di Indonesia, sementara di sisi lain UU JPH tidak mengatur sanksi apapun terhadap pihak yang mengimpor, menyebarkan, dan menjual produk yang belum mendapatkan sertifikat halal. Oleh karenanya, penyebaran dan penjualan produk tidak halal di Indonesia seolah-olah tidak ilegal.