Jumat, 08 September 2017
MA: OTT Aparat Peradilan Justru ‘Bersihkan’ Lembaga Peradilan
MA sendiri tidak akan mentoleransi aparat lembaga peradilan yang telah melakukan penyimpangan baik pelanggaran etik ataupun perilaku pidana.
Aida Mardatillah
Dibaca: 3167 Tanggapan: 1
MA: OTT Aparat Peradilan Justru ‘Bersihkan’ Lembaga Peradilan
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah didampingi stafnya saat konferensi pers di Gedung MA Jakarta, Jum'at (8/9). Foto: AID
Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap hakim dan panitera pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu kembali menuai kecaman dan kritikan dari sejumlah pihak terkait lemahnya pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan khususnya hakim. Namun, Mahkamah Agung (MA) menyampaikan terima kasih atas tertangkapnya hakim dan panitera pengganti tersebut. Bagi MA, beberapa peristiwa OTT aparatur peradilan ini justru semakin “membersihkan” lembaga peradilan.
 
“Adanya OTT yang dilakukan KPK ini justru membersihkan badan peradilan di bawah MA,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA Jakarta, Jumat (8/9/2017). (Baca juga: Hakim Tipikor Bengkulu Kembali Ditangkap KPK, KY Minta MA Bersih-Bersih)
 
Sebelumya, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait dugaan suap terhadap hakim (karier) dan Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu yakni Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan terkait putusan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rutin Tahun Anggaran 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu. Diduga pemberian uang ini terkait penanganan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl dengan terdakwa Wilson agar dijatuhi hukuman ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu tersebut
 
Abdullah menuturkan seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto tadi malam di KPK, justru terjadinya OTT di Bengkulu berasal dari informasi internal MA sendiri. Kemudian, informasi ini disampaikan kepada KPK agar dapat segera dilakukan penindakan.
 
“Kenapa MA tidak melakukan tindakan sendiri? Karena perbuatan ini sudah masuk kategori pidana (korupsi). Sehingga, yang berwenang adalah KPK atau aparat penegak hukum lain,” kata Abdullah.
 
Dia melanjutkan kerja sama dengan KPK tidak hanya sebatas penandatanganan MoU, tetapi ada tindakan konkrit dalam upaya membersihkan aparat peradilan. “Apakah adanya OTT ini menunjukkan pola pembinaan dan pengawasan tidak berjalan? Menurut saya pernyataan ini sama sekali tidak benar,” katanya.
 
Menurutnya, pembinaan dan pengawasan MA secara berkala terhadap pengadilan tingkat pertama dan banding sudah dilakukan secara ketat sesuai Peraturan MA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selain itu, pola pembinaan dan pengawasan ini tidak hanya di pengadilan, tetapi juga di lingkungan MA termasuk antar pimpinan MA.
 
“Setiap bulan pimpinan MA turun langsung memberi pembinaan dan memberi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas peradilan. Seraya menghimbau dan melarang semua aparat pengadilan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Apalagi, perbuatan yang melanggar hukum. Jika hakim tidak bisa dibina, maka akan ‘diamputasi’ karena akan merusak nama lembaga peradilan.”
 
Tidak ada toleransi
Ia melanjutkan MA sendiri tidak akan mentoleransi aparat lembaga peradilan yang telah melakukan penyimpangan baik pelanggaran etik ataupun perilaku pidana. Apabila sudah ditangani aparat yang berwenang, seperti KPK. Maka, MA menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dan dengan tegas akan dijatuhkan sanksi pemberhentian sesegera mungkin.
 
Saat ini, kata dia, semua aparat pengadilan yang terlibat dalam OTT di Bengkulu sudah diberhentikan sementara oleh MA. Bahkan, Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kaswanto dan Paniteranya sudah dinonaktifkan sementara. Sebab, apabila ada hakimnya melakukan tindak pidana, maka pimpinan pengadilannya dinonaktifkan sementara. “Nah, ini merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan MA,” tegasnya.
 
“Karena masing-masing mempunyai atasan langsung yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak buahnya sesuai PERMA No. 8 Tahun 2016,” katanya
 
Ditanya apakah ketua pengadilan Bengkulu nantinya ada indikasi atau tidak terlibat dalam OTT ini, pihaknya  masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pengawasan MA yang sejak penangkapan sudah langsung turun tangan. Tetapi jika Ketua PN Bengkulu dan Paniteranya tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi ini, maka akan dipulihkan kembali jabatannya seperti semula menjadi ketua dan panitera pengadilan PN Bengkulu.
 
“Nanti soal ini akan segera cepat diumumkan karena ini menyangkut nama baik seseorang,” katanya. (Baca juga: Hakim-Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu Tersangka Penerima Suap)
keadilan bagi punguk merindukan bulan
 - Oliyani Fnu
20.09.17 00:18
Membaca artikel ini bikin panas hati saya. Kamar pengawasan maupun badan pengawasan trlalumensucikan diri. Tdk usah mengambil contoh dari kasus yang akan saya ulas. Hampir disemua badan peradilan hakim hakimnya korup. Sy ingin bertanya pd para praktisi hukum di negeri ini. Bukankah demikian beracara di negeri ini sangat menyenangkan karena kalau mau menang mudah? Krn suap menyuap di lingkungan peradilan sangat mudah. Calonya banyak dari panitera yang paling nyata bahkan hakim langsung krn kedekatan dg pengacara lokal atau pengacara yang pintar krn permainan yang biasa bagi mereka. Saya masih melihat sangat banyak perkara itu terjadi karena suap. Untuk membuktikan silahkan mahkamah agaung turun gunung ke pengadilan pengadilan negeri menyusup kalau perlu menjebak. Pasti gayung bersambut. Dan itu akan melelahkan sebab bisa bisa seluruh hakim dikenakan sanksi. Kemudian di pengadilan tinggi walaupun kelasnya lain ttp peran calo atau panitera itu mereka sdh punya daftar perkara masing masing. Apalagi di mahkamah agung krn pasca tertangkapnya ott kasubdit mahkamah agung ATS yang divonis 9 th atas satu kasus suap yang mengungkap 29 kasus lain yang sedang diurus ATS. Bursa jual beli perkara masih ramai di mahkamah agung. Saya sendiri kaget karena saya sdg mencari keadilan di mahkamah agung dg 2 kasus yang mana satu kasusnya kalah karena terungkap dalam kasus ATS merupakan salah satu dari 29 perkara yang sedang diurus ATS. Artinya kekalahan saya karena pihak lawan menyuap. Ya iyalah karena sejak awal kasus saya itu kriminalisasi ttg hutang jadi pidana. Apalagi hutangnya sdh dibayar. Di pengadilan negeri hakim hakimnya mengesampingkan semua fakta hukum berupa bukti bukti pembayaran termasuk juga mengesampingkan saksi ahli bahkan saksi ahli chaerul huda dinyatakan sangat tdk relevan. Pdhal kita tahu siapa chaerul huda. Who knows? Kalau uang sudah bekerja apapun menjadi tdk ada artinya. Bukti pembayaran yang dibawa asli oleh perbankan dinyatakan akal akalan. Pdhal asli loh. Maka saya nyatakan bhw dlm hukum dan keadilan. Indonesia adalah negeri dongeng. Kemudian trnyata di mahkamah agung kalah terungkap kasus itu memang mengandung suap yang trungkap KPK melakukan ott si ATS tsb. Tapi MA sama sekali tdk mau mengungkap apalagi memberantas hakim hakim pengadilan negeri apalagi hakim agung yang dalam kasus yang diperjual belikan itu diputuskan oleh hakim agung yang sangat trkenal bersih putih dan suci yaitu yang mulia artijo alkostar. Bagaimana mungkin MA mau memberantas hakim agung minimal dlm 29 perkara yang diungkap kpk? Krn saya yakin 50persen hakim agung harus dirumahkan. Hakim agung masih bekerja dan mereka terungkap tdk independen dan tidak bermartabat. Hanya namanya saja yang membekas sebagai agung. Kpk sendiri menganggap keadilan dlm kasus suap adalah hal kecil. Krn tdk ada kerugian negara. Pdhal kpk tdk mengerti bahwa suami saya adalah korban. Dia tidak bersalah tetapi dipenjara!!!!!! Bagi saya keadilan itu adalah segala galanya dimana dlm kasus saya sejak dikepolisian jaksa sampai hakim semuanya penuh suap. Dg mudah uang berkuasa mengatur semua perkara. Salah jadi benar dan benar jadi salah. Ttp yang paling parah ada di pucuk kewibawaan seorang hakim agung. Dan semua ungkapan badan pengawasan tdk memiliki makna sama sekali. Bahkan satu perkara lain yang di mahkamah agung setelah saya menyusup sudah pula ada titipan artinya suap. Saya tahu bhw kapan perkara itu diputus dan saya tdk mau menyuap ttp saya tulisi surat satu hari sebelumnya dan trnyata surat yang mengingatkan hakim bahwa perkara ini adalah rekayasa tidak mampu membendung integritas hakim agung yang telah menerima suap. Walaupun dlm kasus tsb. Masuk pendapat ahli yang tdk lain adalah ketua dalam pembentukan undang undang tsb. Pokoknya tdk ada apapun yang bisa mengalahkan uang. Di sini keadilan adalah uang hukum adalah uang shg binasakan hakim agung sama artinya membiasakan uang. kalau mahkamah agung benar ingin keadilan dijunjung tinggi walaupun langit runtuh maka bercermin dalam mahkamah agung dulu. Apakah mobil mobil mewah para hakim agung itu sdh pantas untuk mereka sampai hakim agung yang katanya ke kantor menggunakan angkot atau ojeg tapi tetap haus akan kekayaan. Saya sama sekali tdk yakin bahkan pesan saya pilihlah hakim secara profesional jgn sprti artijo yang dipilih krn dendamnya pd hukum. Kenapa artijo. Karena setelah kasus saya terungkap. Trnyata saya membuat surat kepada ketua mahkamah agung utk membuka fakta hukum ttg perbankan yang diungkap bank lokal dan dianggap akal akalan. Surat saya kepada ketua MA utk ungkap pembayaran oleh bank indonesia. Apa lanjut? Ketua mahkamah agung disposisikan surat tsb ke artijo. Jelas artijo menjawab bhw tdk boleh lagi diungkap karena sdh diputuskan. Kalau diungkap demi keadilan dan kebenaran. Harusnya artijo buka shg artijo bisa dituntut memalsukan fakta hukum sebagai akal akalan. Tapi keadilan adalah sebuah lingkaran setan sprti pepatah hilang ayam habis seekor sapi. Itu fakta dan kebenaran yang hakiki. Kalau kita berperkara di peradilan indonesia siap siap punya uang. Tanpa itu kita pasti kalah. Apalagi ditangan artijo pembela kebenaran dan pembela yang tdk punya uang. Binasakan hakim kotor itu hanya slogan. Buktikan dulu kasus saya. Terimakasih
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.