Rabu, 13 September 2017
Wacana Hilangkan Wewenang Penuntutan KPK Dinilai Tak Berdasar
Padahal dalam menangani perkara korupsi, kejaksaan memiliki kewenangan satu atap, yakni menyelidiki, menyidik sekaligus menuntut.
Fathan Qorib/ANT
Dibaca: 1586 Tanggapan: 0
Wacana Hilangkan Wewenang Penuntutan KPK Dinilai Tak Berdasar
Ilustrasi: BAS
Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk menghilangkan kewenangan penuntutan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas. Apalagi kewenangan satu atap penanganan tindak pidana korupsi tak hanya dimiliki KPK saja, tapi juga kejaksaan.
 
"Jaksa Agung bisa jadi lupa bahwa kejaksaan sendiri memiliki kewenangan satu atap dalam menangani kasus korupsi. Kejaksaan berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut sendiri kasus korupsi," kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenurrohman di Yogyakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (13/9).
 
Menurut Zaenurrohman, KPK sejak awal memang dibentuk sebagai lembaga antirasuah yang memiliki kekuatan lebih dalam memberantas korupsi di Indonesia. KPK dibuat karena lembaga penegakan hukum lainnya, termasuk kejaksaan dinilai belum efektif memberantas tindak pidana korupsi.
Oleh sebab itu, pernyataan menghilangkan kewenangan penuntutan KPK dan mengembalikan kepada kejaksaan tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas. Menurut dia, apabila kewenangan penuntutan KPK dihilangkan maka efektivitas penanganan perkara akan hilang karena KPK harus lebih dahulu menyerahkan hasil penyidikannya kepada Kejaksaan Agung.
 
"Masyarakat khawatir kalau fungsi penuntutan dikembalikan ke Kejaksaan jangan-jangan justru di-SP3-kan, atau penuntutannya menjadi tidak maksimal, padahal KPK sudah melakukan penyidikan dengan susah payah," kata dia.
 
Selain itu, pernyataan menghilangkan penuntutan KPK lebih tidak berdasar lagi jika mengaitkan kewenangan satu atap (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) KPK dengan indeks persepsi korupsi (IPK). Hal ini dikarenakan penilaian IPK didasarkan pada empat hal yang menggambarkan tentang daya saing dan hambatan berusaha, potensi korupsi dan integritas pelayanan publik, potensi suap dan integritas sektor bisnis, dan penilaian kinerja perekonomian daerah.
 
"Sangat bijaksana jika Jaksa Agung fokus dalam perbaikan institusi kejaksaan dari pada mengusulkan pengurangan kewenangan KPK," kata dia.
 
Zaenurrohman juga heran dengan komentar yang menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK selama ini lebih sering menimbulkan kegaduhan. OTT, kata dia, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu tangkap tangan.
 
"OTT sangat strategis dalam menimbulkan 'detterence effect' agar pihak-pihak lain tidak melakukan korupsi," kata dia.
 
Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan tidak ada sama sekali wacana untuk melemahkan KPK dengan mengambil alih wewenang penuntutannya. "Jaksa agung tidak pernah terucapkan mengambil penuntutan (dari KPK)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum di Jakarta.
 
Justru, lanjut Rum, sesama penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian dan KPK harus saling bersinergi, saling mendukung. Terkait pernyataan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR mengenai penuntutan, dikatakan, jaksa agung dalam kapasitas menjawab pertanyaan dari anggota DPR mengenai perbedaan penegakan hukum di Malaysia, Hongkong dan Singapura.
 
“Jadi sama sekali tidak pernah terucap penuntutan diambil oleh kejaksaan,” tandasnya. (Baca Juga: Komisi III Pertanyakan Prosedur Pengelolaan Barang Sitaan KPK)
 
Pada rapat kerja bersama dengan Komisi III, Jaksa Agung HM Prasetyo menyebutkan penanganan korupsi di Malaysia dan Singapura untuk penuntutannya tetap berada di kejaksaan. "Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan saja. KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksanakannya harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," katanya.
 
Terkait hal ini, Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan permintaan agar hak dan kewenangan KPK dalam hal penuntutan dipisah, bukan berasal dari inisiatif Jaksa Agung namun merupakan wacana yang dikeluarkan Komisi III saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kejaksaan Agung, Senin (11/9).
 
"Terkait dengan pemberitaan seolah-olah Jaksa Agung meminta hak dan kewenangan KPK dalam hal penuntutan dikembalikan ke Kejaksaan, itu tidak benar. Wacana itu justru berasal dari Komisi III. Bukan dari Jaksa Agung," katanya. 
 
Anggota Pansus Angket KPK dari Partai Nasdem itu menjelaskan, bahwa wacana ini muncul karena Komisi III DPR ingin ada sistem kontrol dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, Komisi III DPR ingin agar institusi penegak hukum yang melakukan penyelidikan atau penyidikan (lidik/sidik), tidak melakukan penuntutan.
 
"Dan barang siapa yang melakukan penuntutan, hendaknya tidak mengadili. Kita ingin ada pemisahan yang jelas agar ada kontrol," jelasnya.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Sahroni untuk meluruskan opini yang berkembang di masyarakat bahwa Prasetyo telah menentang Presiden Joko Widodo dengan melakukan upaya pelemahan KPK. Sahroni menduga opini yang dikembangkan sejumlah LSM itu dilakukan untuk mengadu domba. Jaksa Agung dikesankan sedang membantah perintah Presiden.
 
"Mana mungkin Jaksa Agung melawan Presiden. Ini opini adu domba saja dibuat agar Jaksa Agung membantah presiden. Saya katakan Jaksa Agung tidak mengambil hak kewenangan KPK," tegasnya.
 
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak berniat menghilangkan kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh KPK. "Tidak ada sama sekali keinginan pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengubah kewenangan yang dimiliki KPK," kata Pramono di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/9).
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.