Kamis, 14 September 2017
Hukumnya Membunuh Perampok yang Mengancam Nyawa
Semuanya tergantung dari hasil penyelidikan jika memang penyidik menemukan fakta-fakta pembelaan diri yang darurat maka demi hukum tidak dapat dihukum.
Fathan Qorib/ANT
Dibaca: 18455 Tanggapan: 2
Hukumnya Membunuh Perampok yang Mengancam Nyawa
Ilustrasi pembelaan darurat yang dilakukan seseorang atas serangan tiba-tiba. Ilustrator: BAS
Awal pekan ini penduduk DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur dihebohkan dengan terbunuhnya seorang perampok oleh pemilik rumah. Penyidik Polsek Makasar Jakarta Timur memeriksa seorang penghuni rumah yang bernama Deni Rono Dharana lantaran telah menusuk hingga menewaskan pelaku perampokan di Cipinang Melayu itu.
 
Kapolsek Makasar Komisaris Polisi Nurdin AR menjelaskan kronologis kejadian berawal saat Deni pulang melihat kondisi rumahnya berantakan di Perumahan TNI AU Waringin Permai RT006/007 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pada Senin (11/9) pukul 07.30 WIB.
 
Menyaksikan rumahnya berantakan, Deni mencoba menghubungi temannya kemudian melihat seseorang tidak dikenal di kediamannya itu. Selanjutnya, Deni duel dengan pelaku perampokan yang berupaya mengambil senjata tajam yang ditemukan di rumah Deni. Deni merebut senjata tajam yang dipegang pelaku dengan cara mematahkan tangan kemudian menusuk tubuh pelaku hingga tewas.
Nurdin menyebutkan Deni merupakan guru bela diri "Merpati Putih" sehingga dapat melumpuhkan pelaku kejahatan. Tindakan keberanian Deni tersebut pun diapresiasi kepolisian. Namun, bagaimana hukumnya jika seseorang membunuh perampok yang mengancam nyawanya?
 
Akademisi hukum pidana dari Universitas Bung Karno Azmi Syahputra mengatakan, penghuni rumah tersebut tidak bisa dikenakan pasal pidana meskipun telah membunuh seseorang. Tindakan pembunuhan tersebut masuk kategori pembelaan darurat yang diatur dalam Pasal 49 KUHP.
 
"Pasal 49 KUHP menyebutkan orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat. Ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana," katanya sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (12/9).
 
Meski begitu, ia menambahkan, semuanya tergantung dari hasil penyelidikan jika memang penyidik menemukan fakta-fakta pembelaan diri yang darurat maka demi hukum tidak dapat dihukum. Karena jika dilihat sangat jelas motif perampok sudah memenuhi dan dilakukan dengan sengaja. Perampok masuk ke rumah dan sudah berada di kamar utama yang diduga akan menyerang badan atau mengambil barang atau menyerang kehormatan, sehingga penghuni rumah melakukan pembelaan diri.
 
"Bagi pencuri yang sudah terbiasa melakukan pencurian sampai masuk ke rumah sudah tahu risiko maksimalnya jika ketahuan akan membunuh atau terbunuh, apalagi sudah menyiapkan senjata tajam," katanya lagi.
 
Untuk diketahui, Pasal 49 KUHP terbagi atas dua ayat. Ayat pertama berbunyi, ‘Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan’. Ayat duanya berbunyi ‘Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana’.

(Baca Juga: Syarat-syarat Pembelaan Diri yang Dibenarkan oleh Hukum)
 
Menurut R Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” (hal. 65-66) disebutkan syarat-syarat pembelaan darurat. Antara lain, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
 
Kemudian, pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Terakhir, harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.
 
Dalam hokum pidana, wacana tentang pembelaan darurat (noodweer) sudah berlangsung puluhan tahun. Perkara terkait pembelaan darurat ini pernah menjadi salah satu dari 11 putusan terpilih yang dilansir Mahkamah Agung (MA) bersamaan dengan peluncuran Laporan Tahun 2016. Putusan yang terpilih adalah putusan no. 964 K/Pid/2015 atas nama terdakwa Iskandar alias Kandar. Perkara ini diputus hakim agung HM Syarifuddin, Maruap Dohmatiga Pasaribu dan H. Margono.

(Baca Juga: Ini 11 Putusan MA Berstatus Landmark Decision Tahun 2016)
 
Insiden yang mendasari putusan ini terjadi di Pasar Bukit Sulap, Kelurahan Pasar Satelit Lubuk Linggau Sumatera Selatan, pada akhir Agustus 2014. Terdakwa Kandar, yang sehari-hari berjualan di pasar itu, diajak oleh korban ke belakang pasar. Lantaran tak menaruh curiga apa-apa, terdakwa mengikuti ajakan korban.
 
Di belakang pasar itu secara tiba-tiba korban menyerang Kandar dengan dua pisau. Ketika pisau terarah ke perutnya, Kandar berhasil menghindar. Ia berusaha menjauh, tetapi masih dikejar korban. Satu tusukan di pundak tak bisa ia elakkan. Berhasil merebut salah satu pisau, Kandar terlibat duel mematikan dengan lawan tandingnya, Agus. Keduanya berlumuran darah. Duel itu berakhir dengan kematian Agus.
 
Bagi jaksa, perbuatan terdakwa sama saja melanggar Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani. Di persidangan, pengacara terdakwa menggunakan argumentasi pembelaan diri. Di persidangan tingkat pertama, majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.
Di tingkat kasasi, putusan judex facti itu dikoreksi. Unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP sebenarnya terbukti. Tetapi sesuai fakta yang terungkap di persidangan, penikaman yang dilakukan terdakwa adalah membela diri dari serangan korban. Korban menyerang terdakwa dengan dua belah pisau dan sudah sempat mengenai tubuh terdakwa.
 
Menurut majelis, perbuatan terdakwa menghindar dari serangan korban, lalu masih dikejar korban sehingga pisau mengenai pundak terdakwa, terdakwa tidak melarikan diri lagi, bahkan berhasil merebut salah satu pisau dan menikam korban, masuk kategori ‘upaya pembelaan darurat untuk mempertahankan hidupnya’. Terdakwa melakukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).
 
Mendukung putusan hakim.
 - H. Ashari Alie Yinne, SH.
22.09.17 06:29
Saya mengerti jalan cerita, dan sudah dibicarakan panjang lebar pada waktu jadi mahasiswa (UNSRI Plg, PERTIBA Pangkalpinang).Dosen2: St. Mansyur Mahmudy, SH., A.M. Harahap, SH., Zainuddin Sulin, SH., Tambuh Semendawai, dll)
Sinkron Hukum Islam dan Indonesia
 - Asih
22.09.17 06:28
Alhamdulillah, hukum di Indonesia memiliki kecocokan dengan hukum Islam; harta adalah hak milik yang pantas dijaga. Bahkan diperbolehkan sampai mengorbankan nyawa siapapun yang membahayakan sebagaimana kasus di atas. https://www.openulis.com/harta-islam-pengusaha/
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.