Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK Dinilai “Tabrak” UU MD3
Berita

Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK Dinilai “Tabrak” UU MD3

Kerja Pansus Hak Angket terhadap KPK hingga diperpanjang tak dapat dilepaskan dari rangkaian upaya memperlemah KPK.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil kerja sementara Pansus Angket KPK dan meminta perpanjangan waktu masa kerja Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). Foto: RES
Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil kerja sementara Pansus Angket KPK dan meminta perpanjangan waktu masa kerja Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). Foto: RES
Keputusan rapat paripurna DPR yang seolah memperpanjang masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK dianggap sebagian kalangan menabrak aturan, khususnya UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Palu sidang rapat paripurna diketuk Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat pertanda persetujuan diterimanya laporan sementara Pansus Angket KPK.  

Pansus angket KPK yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa memang tidak secara tegas meminta perpanjangan masa kerja. Namun, dengan diterimanya laporan sementara dan belum rampungnya kerja Pansus secara tidak langsun permintaan perpanjangan masa kerja Pansus dikabulkan. Meski beberapa fraksi partai menolak perpanjangan kerja Pansus sekaligus keberadaan Pansus sejak awal, seperti Fraksi Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz berpandangan agenda rapat paripurna yang melaporkan hasil kerja Pansus terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berujung pengesahan perpanjangan masa tugas Pansus jelas-jelas melanggar aturan, dalam hal ini UU MD3. Misalnya, anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (26/9) kemarin, hanya dihadiri 75 orang.

“Jumlah tersebut tidak memenuhi quorum dalam pengambilan keputusan, sehingga pengambilan keputusan persetujuan (hasil kerja) Pansus dengan jumlah anggota dewan yang hadir pun tidak dapat dibenarkan,” ujar Donal melalui keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Jumat (29/9/2017). Baca Juga: Perpanjangan Masa Kerja Pansus Angket KPK Menuai Protes

Menurut Donal, sesuai bunyi redaksional Pasal 206 ayat (1) UU MD3 sudah jelas yang tidak diperlukan penafsiran lagi. Pasal 206 ayat (1) menyebutkan, “Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.”

“Dengan tugas Pansus selama 60 hari, maka UU MD3 tidak mengatur dan mengakomodir perpanjangan masa tugas Pansus. Karena itu, tindakan persetujuan sepihak untuk memperpanjang masa kerja pansus angket tindakan illegal yang tidak memiliki dasar hukum,” dalihnya.

Terlebih, menurut Donal, UU MD3 tidak mengatur masa kerja Pansus setelah masa perpanjangan. Sebab, UU MD3 tidak mengatur berapa kali perpanjangan, berapa lama masa perpanjangan, dan berakhirnya perpanjangan masa kerja Pansus. “Sekali lagi undang-undang tidak memberi dasar hukum perpanjangan. Jadi, perpanjangan masa kerja Pansus melanggar UU MD3,” ujarnya. Baca Juga: Tak Ada Aturan Haruskan Pansus Hak Angket Konsultasi dengan Presiden

Senada, Peneliti hukum Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting berpandangan DPR mestinya memposisikan sebagai lembaga yang mendukung dan mengoptimalkan penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi secara maksimal. Termasuk, mendorong upaya pembersihan di internal institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

“Jika berniat melakukan penguatan terhadap kerja pemberantasan korupsi, bisa saja menjalankan Pansus untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian dan Kejaksaan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif,” ujarnya. Baca Juga: Pemerintah Sebut Hak Angket DPR Open Legal Policy

Menurutnya, kerja Pansus Hak Angket terhadap KPK tak dapat dilepaskan dari rangkaian upaya memperlemah KPK. Sebab, tanpa melalui penggunaan hak angket pun sejatinya DPR tetap dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK melalui Komisi III DPR yang membidangi hukum dan HAM. Kini, dengan berjalannya kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang diduga menyeret Ketua DPR Setya Novanto, Pansus dinilainya gencar menjalankan tugasnya.

“Dan berhasil memperpanjang masa kerjanya. Maka, sulit bagi publik untuk menganggap bahwa kedua peristiwa itu tidak saling terkait,” katanya.
Tags:

Berita Terkait